Dalami Kasus Dugaan Penyerobotan Tanah di Pesibar, Polda Lampung : Terlapor Bukan Bupati, Tapi Pemkab 1
Ilustrasi.

Kupastuntas.co, Tulang Bawang – Panitia khusus (Pansus) DPRD Tulang Bawang yang menangani sengketa lahan PT Sugar Group Companies (SGC), dalam waktu dekat, menjadwalkan pemanggilan Bupati Tulang Bawang Ir Hanan A Rozak. Pansus SGC yang diprakarsai Fraksi Gerindra ini akan meminta penjelasan Bupati Hanan, dalam kapasitasnya selaku kepala daerah, untuk mengurai carut-marut sengketa lahan antara PT SGC dengan masyarakat Gedung Meneng yang tak pernah tuntas hingga kini.

Ketua Pansus SGC, Novi Marzani mengatakan, pemanggilan Bupati Hanan tersebut dilakukan menyusul ‘buntunya’ informasi dari Pemkab Tulang Bawang terkait duduk persoalan lahan yang dipersengketakan. Serta tidak hadirnya tiga pejabat Pemkab Tulang Bawang sebanyak tiga kali berturut-turut untuk dimintai keterangan oleh Pansus. Ketiga pejabat itu di antaranya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sobri, Dinas Perizinan, dan Dinas Pendapatan.

“Ini ada apa, kok mereka kita undang tidak datang tiga kali berturut-turut. Kita panggil Sekda karena kapasitas dia selaku Kepala Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Kita meyakini mereka mengetahui seluk-beluk izin maupun hak guna usaha perusahaan SGC. Makanya kita jadwalkan panggil Bupati langsung,” terang Novi Marzani, Kamis (12/10/2017).

“Kita jadwalkan (undang Bupati) Selasa atau Rabu. Dan kita harapkan saudara Bupati hadir, supaya persoalan ini bisa tuntas,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

Novi berharap Bupati Hanan dan jajarannya untuk kooperatif memberi informasi, terkait duduk persoalan sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tebu penyumbang 30 persen gula nasional itu.

“Jangan sampai mereka (Bupati dan jajaran) dianggap melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik. Jangan coba-coba menghalang-halangi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait HGU PT SGC,” papar Novi.

Novi menegaskan, Pansus DPRD Tulang Bawang akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah di areal perusahaan. “Kita akan konsisten sampai clear benar, antara tuntutan warga dengan perusahaan. Pansus kita bentuk untuk menindaklanjuti aduan masyarakat. Niat kita ini mulia,” tuturnya.

Baca juga: Tokoh Masyarakat Curhat ke Pansus DPRD Tulang Bawang: Sejak Puluhan Tahun Tanah Kami Dikuasai PT SGC

Pansus atas nama warga Gedung Meneng meminta HGU lahan milik PT PT SGC diukur ulang. Ketidakjelasan luas HGU ini, mengakibatkan warga sulit untuk memperoleh hak-haknya untuk hidup. “Mereka tidak bisa membuat sertifikat Prona akibat klaim perusahaan di tanah warga tersebut. Bahkan untuk buat cetak sawah saja tidak bisa,” tandas Novi. (Edwin)

Iklan UBL