• Sabtu, 21 November 2026

Pemkot Bandar Lampung Perketat Pemeriksaan Izin Tenaga Kerja Asing

Sabtu, 21 November 2026 - 08.25 WIB
5

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandar Lampung, Idham Basyar. Foto: Dok.

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung memperketat pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sejumlah perusahaan maupun lembaga pendidikan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh pekerja asing memenuhi ketentuan perizinan dan menjalankan pekerjaan sesuai jabatan yang telah disetujui.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandar Lampung, Idham Basyar, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan sementara, terdapat 18 tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Kota Bandar Lampung.

Mereka berasal dari dua negara, yakni China dan Amerika Serikat, dengan bidang pekerjaan yang beragam, mulai dari lembaga kursus bahasa hingga perusahaan dan sektor industri.

"Data yang ada di kami sementara ini warga negara China dan ada warga negara Amerika. Untuk bidang pekerjaannya ada yang terkait bahasa, di lembaga kursus, kemudian ada juga yang bekerja di perusahaan dan pabrik," ujar Idham, dikutip Antaranews, Jumat (20/11/2026).

Menurut Idham, pengawasan terhadap pekerja asing tidak hanya dilakukan dengan mencatat identitas dan jumlah tenaga kerja.

Pemerintah juga menelusuri kelengkapan dokumen keimigrasian, legalitas pekerjaan, hingga kecocokan posisi yang ditempati dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

"Pengawasan tidak hanya sebatas mendata jumlah dan keberadaan TKA, tetapi juga memeriksa keabsahan dokumen hingga kewajiban pembayaran kompensasi oleh pemberi kerja," jelasnya.

Ia menerangkan, pemeriksaan dilakukan secara berlapis dengan memperhatikan domisili serta lokasi kerja TKA sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Khusus pekerja asing yang tinggal sekaligus bekerja di Bandar Lampung, pengawasan menjadi tanggung jawab Pemkot melalui Disnaker bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Selain memastikan kepatuhan administrasi, pemerintah juga memeriksa kewajiban perusahaan dalam membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA).

Idham menegaskan, pemberi kerja wajib memenuhi ketentuan pembayaran kompensasi sebesar 100 dolar Amerika Serikat per bulan untuk setiap jabatan TKA yang dikenai kewajiban tersebut. Dana itu masuk ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pengawasan yang lebih ketat, Pemkot Bandar Lampung ingin memastikan keberadaan tenaga kerja asing berjalan sesuai aturan, baik dari sisi perizinan, penempatan jabatan, maupun pemenuhan kewajiban perusahaan. (*)