• Minggu, 22 November 2026

Masyarakat Harus Melek Finansial, Jangan Terjebak Jeratan Pinjol Ilegal

Sabtu, 21 November 2026 - 12.09 WIB
9

OJK Provinsi Lampung saat Seminar Nasional bersama KSPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila sebagai bagian dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK), Kamis (29/10/2026). Foto: Ist

Sri

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Di era kemudahan akses layanan keuangan digital, masyarakat terutama generasi muda dituntut untuk bisa mengelola keuangan dengan bijak. 

Berbagai layanan pinjaman online (pinjol) kini dapat diakses hanya melalui telepon genggam. Namun, kemudahan tersebut juga menyimpan risiko apabila tidak diimbangi dengan pemahaman literasi keuangan yang memadai.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2025, usia yang paling banyak melakukan pinjol diangka 19 - 34 tahun, kemudian disusul 35 - 54 tahun. 

Kondisi tersebut harus menjadi perhatian. Pasalnya, generasi muda yang berada dalam usia produktif, rentan terjebak dalam prilaku konsuntif dan terkadang mengambil keputusan keuangan tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar. 

Maka dari itu, penting generasi muda dibekali dengan literasi keuangan yang bukan hanya paham menggunakan layanan keuangan digital, tapi juga mampu membedakan mana layanan keuangan ilegal dan legal, mengerti resiko meminjam serta tahu kapan harus meminjam dan kapan harus menghindarinya. 

Jangan sampai, kemudahan layanan keuangan digital seperti mobile banking, internet banking, dan QRIS, justru terjebak dari prilaku gali lobang tutup lobang, lantaran berhutang namun tak mampu membayarnya. 

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang baru saja dirilis OJK, LPS, dan BPS, indeks inklusi keuangan Lampung sebesar 90,9 persen, masih di bawah rata-rata nasional 93,6 persen. 

Sedangkan, literasi keuangan Lampung mencapai 72,3 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 69,6 persen. 

Penyalahpenggunaan Data Pribadi

Meski literasi keuangan Lampung lebih tinggi dari rata-rata nasional, masyarakat harus terus diedukasi tentang pentingnya mengelola keuangan. Karena jangan sampai karena literasi keuangan yang kurang, dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk pinjol ilegal, investasi bodong hingga penyalahpenggunaan data pribadi. 

Aisyah (38) nama samarannya. Warga Bandar Lampung itu mengaku, KTP dan nomor telepon nya di salah gunakan oleh saudaranya untuk melakukan pinjol hingga jutaan rupiah. 

"Saudara yang utang pakai data saya, ya jutaan. Jadi sebelum jatuh tempo selalu ada nomor baru yang nelponin dan kirim sms untuk bayar, " kata Aisyah, Jumat (20/11/2026). 

Sebulan dua bulan masih bisa mengangsur utang,  namun masalah datang ketika angsuran yang ketiga kali tak sanggup membayarnya. 

"Buat bayar enggak ada, terlebih bunganya besar dua kali lipat. Jadi minjem lagi ke orang lain, ya lama-lama utangnya numpuk dimana-mana dan akhirnya enggak sanggup bayar, " jelasnya. 

Dalam penagihannya, salah satu uplikasi pinjol tersebut menggunakan acaman, baik lewat WhatsApp, email dan sms. 

Salah satu ancamannya adalah jika tidak segera dibayarkan, pihaknya akan menyebar luaskan data diri kalau punya hutang pinjol. 

"Jadi karena panik, saya ganti nomor. Terus anehnya dia menghubungi kawan sekantor saya, padahal saya tidak mencantumkan nomornya. Jadi pantas saja ada yang sampai bunuh diri, karena memang ancamanya benar-benar langsung kena kemental, " ungkapnya. 

Dengan persoalan yang dihadapinya, Aisyah segera mengadukannya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung dengan datang langsung ke kantornya yang berada di Jl. Way Sekampung No.9, Rw. Laut, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung.


Caption Foto ist: grafik yang pernah dirilis OJK Lampung. 

Penyaluran Pinjaman di Lampung Capai Rp5,49 triliun.

Derdasarkan data yang dirilis OJK, total penyaluran pinjaman masyarakat Lampung selama Januari hingga Desember 2025 mencapai sekitar Rp5,49 triliun.

Penyaluran pinjaman tersebut mengalami dinamika setiap bulannya. Namun yang tertinggi terjadi pada Desember 2025 sebesar Rp508,57 miliar, disusul Oktober sebesar Rp508,39 miliar.

Pada Januari 2025, nilai penyaluran mencapai Rp476,87 miliar. Angka tersebut sempat turun menjadi Rp429,53 miliar pada Februari, lalu Maret Rp445,70 miliar, April Rp415,07 miliar, Mei Rp447,57 miliar, Juni Rp414,31 miliar. 

Memasuki semester kedua angka itu mengalami peningkatan Juli Rp445,24 miliar, Agustus Rp481, 82 miliar, kemudian September Rp460, 48 miliar, November Rp461, 15 miliar. 

Sementara itu, jumlah penerima pinjaman tercatat mencapai 273.556 akun pada Januari 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 324.754 akun pada Mei, kemudian bergerak fluktuatif hingga mencapai 275.360 akun pada Desember.

Data tersebut menunjukan bahwa besarnya aktivitas pinjaman digital di tengah masyarakat Lampung.


OJK Ingatkan Masyarakat Prinsip Legal dan Logis

OJK terus mendorong masyarakat meningkatkan literasi keuangan agar semakin bijak memanfaatkan layanan keuangan digital.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendorong masyarakat menggunakan pinjaman online.

Di antaranya kemudahan mengakses produk dan layanan berbasis teknologi informasi, proses pengajuan hingga pencairan dana yang lebih cepat dibandingkan pinjaman konvensional, serta kebutuhan maupun keinginan untuk memenuhi gaya hidup secara instan.

Selain itu, meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan yang ditawarkan penyelenggara pinjaman online turut mendorong minat masyarakat untuk menggunakannya.

"Kita juga selalu mengingatkan masyarakat akan dua hal penting sebelum menggunakan produk layanan jasa keuangan, yaitu LEGAL dan LOGIS," kata Otto, Kamis (3/9/2026).

Ia mengingatkan masyarakat agar memastikan legalitas penyelenggara pinjaman dengan memeriksa apakah perusahaan tersebut telah berizin dan diawasi OJK.

Pengecekan legalitas dapat dilakukan melalui kanal resmi OJK. Masyarakat juga diminta melakukan pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar, bukan sekadar memenuhi keinginan yang tidak ada batasnya.

Selain itu, calon peminjam perlu memahami manfaat, bunga, serta biaya-biaya lain yang ditawarkan penyelenggara layanan keuangan. Masyarakat harus mempertimbangkan apakah penawaran tersebut masuk akal atau justru mencurigakan.

OJK juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak dicuri maupun disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, OJK melakukan edukasi secara langsung melalui kegiatan tatap muka maupun tidak langsung melalui media sosial dan pemberitaan. Edukasi juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, perguruan tinggi, hingga media massa.

Ribuan Entitas Keuangan Ilegal Dihentikan

Ancaman aktivitas keuangan ilegal masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

Dikutip dari laman resmi OJK, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan 1.489 entitas keuangan ilegal sejak Januari hingga September 2026.

Sementara itu, hingga 30 September 2026, Indonesia Anti-Scam Center (IASC) telah menerima lebih dari 741 ribu laporan penipuan. Dari laporan tersebut, sekitar 748 ribu rekening telah diblokir dengan total dana mencapai Rp970,3 miliar.

IASC juga mencatat dana sebesar Rp210,75 miliar berhasil dikembalikan kepada para korban.

Di Provinsi Lampung, OJK menerima 511 laporan terkait pinjaman online ilegal sepanjang Januari hingga September 2026. Selain itu, terdapat 70 laporan terkait investasi ilegal selama periode yang sama.

Angka tersebut menunjukkan bahwa ancaman aktivitas keuangan ilegal masih membutuhkan perhatian serius. Masyarakat tidak hanya dituntut memahami cara menggunakan layanan keuangan, tetapi juga harus mampu mengenali berbagai modus penipuan yang terus berkembang.

"Untuk menghindari jeratan pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan penipuan digital, masyarakat perlu menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, " ungkapnya. 

Selain itu, menjaga kerahasiaan data pribadi, termasuk informasi rekening, PIN, kode OTP, dan kata sandi. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada siapa pun.

Masyarakat yang menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal dapat menyampaikan laporan melalui kanal resmi Satgas PASTI di sipasti.ojk.go.id.

Sementara itu, korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui iasc.ojk.go.id agar laporan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi upaya pemblokiran rekening yang terindikasi terkait penipuan. (*)