• Sabtu, 21 November 2026

Donald Sihotang Soroti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba, Minta Pemerintah Kaji Larangan Total

Sabtu, 21 November 2026 - 12.26 WIB
14

Direktur Utama Kupas Tuntas Group sekaligus dosen Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai), Dr. Donald Harris Sihotang, S.E., M.M., saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Universitas Bandar Lampung (UBL), Sabtu (21/11/2026). Foto: Istimewa.

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wacana pelarangan total rokok elektronik atau vape di Indonesia perlu dikaji secara serius dan menyeluruh. Selain mempertimbangkan ancaman kesehatan dan penyalahgunaan narkotika, pemerintah juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap perekonomian, penerimaan negara, pelaku usaha, dan tenaga kerja.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Kupas Tuntas Group sekaligus dosen Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai), Dr. Donald Harris Sihotang, S.E., M.M., saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Universitas Bandar Lampung (UBL), Sabtu (21/11/2026).

Kegiatan bertema “Menyelamatkan Bonus Demografi: Peran Strategis Mahasiswa dalam Memutus Mata Rantai Narkotika” tersebut menghadirkan Anggota Komisi III DPR RI, Sudin, S.E., serta melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kalangan akademisi.

Sarasehan dibuka oleh Wakil Rektor III UBL, Dr. Bambang Hartono, M.Hum., yang hadir mewakili Rektor UBL, Prof. Dr. Ir. M. Yusuf Sulfarano Barusman, M.B.A.

Dalam kegiatan yang diikuti mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3 tersebut, Donald menyampaikan materi bertajuk “Perlukah Vape Dilarang Total di Indonesia? Menimbang Bahaya Narkotika, Kesehatan Masyarakat, dan Dampak Ekonomi.”

Menurut Donald, perkembangan vape sebagai bagian dari gaya hidup modern telah menimbulkan persoalan yang semakin kompleks. Selain memiliki risiko kesehatan dan ketergantungan nikotin, perangkat vape juga dapat disalahgunakan sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat berbahaya.

Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut tidak boleh disikapi hanya berdasarkan kekhawatiran atau tekanan opini publik, melainkan harus melalui kajian ilmiah dan analisis kebijakan yang komprehensif.

"Teknologi boleh berkembang, tetapi keselamatan generasi muda tidak boleh dipertaruhkan. Kita harus melihat persoalan vape secara objektif, berdasarkan data dan kajian ilmiah, bukan sekadar setuju atau tidak setuju terhadap pelarangan total," ujar Donald.

Dalam paparannya, Donald menyoroti temuan BNN mengenai penyalahgunaan cairan vape sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif baru.

Berdasarkan data BNN yang dipaparkannya, selama Januari 2025 hingga September 2026, laboratorium BNN memeriksa 1.789 sampel cairan vape.

Dari sampel tersebut, sekitar 98 persen dilaporkan positif mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru. Sementara itu, 96,71 persen dilaporkan mengandung etomidate, baik secara tunggal maupun dalam campuran.

Donald menilai temuan tersebut sangat serius karena menunjukkan adanya penyalahgunaan teknologi vape untuk mengonsumsi zat berbahaya.

Namun, ia menekankan pentingnya memahami data tersebut secara benar agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di masyarakat.

"Angka 98 persen itu merupakan hasil pemeriksaan sampel laboratorium BNN, bukan berarti 98 persen seluruh vape yang beredar di Indonesia mengandung narkotika. Kita harus berhati-hati membaca data agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar," jelasnya.

Ia mengatakan, tidak semua produk vape mengandung narkotika. Namun, perangkat tersebut dapat disalahgunakan untuk mengonsumsi berbagai zat berbahaya, termasuk etomidate, kanabinoid sintetis, metamfetamina, MDMA, THC, dan ketamin.

Khusus etomidate, Donald menjelaskan bahwa zat tersebut pada dasarnya merupakan obat anestesi yang digunakan dalam tindakan medis tertentu dengan pengawasan tenaga kesehatan.

Penyalahgunaannya dapat menimbulkan gangguan kesadaran, gangguan koordinasi tubuh, hingga risiko kesehatan serius.

"Obat yang bermanfaat dalam dunia medis dapat menjadi sangat berbahaya ketika disalahgunakan. Karena itu, pengawasan terhadap penyalahgunaan zat melalui cairan vape harus diperkuat," katanya.


Pengguna Vape Meningkat, Anak dan Remaja Perlu Dilindungi

Donald juga memaparkan perkembangan penggunaan rokok elektronik di Indonesia yang mengalami peningkatan signifikan.

Mengacu pada Global Adult Tobacco Survey (GATS), prevalensi penggunaan vape pada penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat dari 0,3 persen pada 2011 menjadi 3 persen pada 2021.

Artinya, prevalensi penggunaan rokok elektronik meningkat sepuluh kali lipat dalam kurun waktu sepuluh tahun.

Sementara itu, berdasarkan data survei kesehatan pelajar yang dikutip WHO Indonesia pada 2026, sekitar 12 persen pelajar usia 13–17 tahun dilaporkan menggunakan rokok elektronik.

Menurut Donald, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena penggunaan nikotin sejak usia muda berisiko menimbulkan ketergantungan dan mengganggu perkembangan otak remaja.

Ia mengingatkan bahwa vape bukan sekadar uap air. Aerosol yang dihasilkan dapat mengandung nikotin, bahan perisa, serta berbagai senyawa kimia yang berpotensi membahayakan kesehatan.

"Tidak menghasilkan asap tembakau bukan berarti bebas risiko kesehatan. Karena itu, perlindungan terhadap anak-anak dan remaja harus menjadi prioritas," tegasnya.

Lebih dari 40 Negara Terapkan Larangan Vape

Dalam paparannya, Donald juga mengulas kebijakan sejumlah negara yang telah mengambil langkah tegas terhadap peredaran rokok elektronik.

Menurutnya, lebih dari 40 negara telah menerapkan kebijakan pelarangan vape dalam berbagai bentuk, meskipun cakupan dan mekanisme pengaturannya berbeda-beda.

Beberapa negara yang menerapkan pembatasan ketat atau larangan antara lain Singapura, Thailand, India, Vietnam, Brasil, Brunei Darussalam, dan Kamboja.

Singapura, misalnya, menerapkan larangan terhadap impor, penjualan, kepemilikan, dan penggunaan vape. Sementara itu, India melarang produksi, impor, penjualan, serta distribusi rokok elektronik sejak 2019.

Donald menilai pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang efektif.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan pelarangan di suatu negara belum tentu menghasilkan dampak yang sama apabila diterapkan di negara lain.

"Pertanyaannya bukan hanya apakah Indonesia berani melarang vape, tetapi apakah pelarangan tersebut benar-benar efektif melindungi masyarakat dan dapat dilaksanakan secara konsisten," ujarnya.

Penerimaan Cukai Vape Capai Rp2,84 Triliun

Selain persoalan kesehatan, Donald menyoroti kontribusi industri rokok elektronik terhadap penerimaan negara.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipaparkannya, penerimaan cukai rokok elektronik pada 2024 mencapai sekitar Rp2,65 triliun dan meningkat menjadi Rp2,84 triliun pada 2025.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa industri vape memiliki aktivitas ekonomi yang perlu diperhitungkan dalam setiap pengambilan kebijakan.

Namun, Donald mengingatkan bahwa besarnya penerimaan cukai tidak boleh dijadikan satu-satunya pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemerintah.

Negara juga harus menghitung biaya kesehatan, pengawasan, penegakan hukum, serta dampak sosial akibat ketergantungan nikotin dan penyalahgunaan narkotika.

"Penerimaan cukai memang penting bagi negara. Tetapi kesehatan masyarakat tidak boleh diukur hanya dengan uang. Pemerintah harus mampu menghitung manfaat dan risiko secara menyeluruh," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa pelarangan total tanpa persiapan dan pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan pasar ilegal, mengurangi penerimaan negara, serta memengaruhi keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.

Karena itu, setiap pilihan kebijakan harus mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan dan konsekuensinya terhadap masyarakat.

Nasib Petani Tembakau Juga Harus Diperhatikan

Donald turut menyinggung hubungan industri vape dengan sektor pertanian tembakau nasional.

Menurutnya, Indonesia memiliki jutaan keluarga petani yang menggantungkan penghasilan dari komoditas tembakau.

Namun, ia menjelaskan bahwa hubungan industri vape dengan petani tembakau tidak sama dengan industri rokok konvensional.

Rokok konvensional menggunakan daun tembakau secara langsung, sedangkan cairan vape dapat menggunakan nikotin hasil ekstraksi tembakau maupun nikotin sintetis.

Artinya, pertumbuhan industri vape tidak otomatis meningkatkan pendapatan petani tembakau. Sebaliknya, pelarangan vape juga tidak serta-merta menyebabkan seluruh petani tembakau kehilangan penghasilan.

"Dampak ekonomi vape terhadap petani tembakau harus dihitung berdasarkan data, bukan asumsi. Kita harus memastikan setiap kebijakan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat, termasuk para petani," jelasnya.

Dorong Kajian Komprehensif Sebelum Larangan Total

Sebagai akademisi dan praktisi media, Donald berpandangan bahwa pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif sebelum memutuskan apakah vape perlu dilarang total di Indonesia.

Kajian tersebut harus melibatkan tenaga kesehatan, akademisi, ahli hukum, ekonom, lembaga penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait.

Ia mengusulkan sejumlah langkah prioritas, antara lain memperketat pengawasan peredaran vape, melindungi anak dan remaja, menindak tegas peredaran cairan vape yang mengandung narkotika, serta meningkatkan kemampuan laboratorium BNN dalam mendeteksi zat psikoaktif baru.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan penjualan, termasuk penerapan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur pengamanan zat adiktif pada produk tembakau dan rokok elektronik.

Donald menilai kebijakan yang baik harus memiliki tujuan jelas, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara terukur.

"Dalam perspektif manajemen, keputusan yang baik bukanlah keputusan yang paling populer atau paling keras, melainkan keputusan yang paling efektif dalam mengendalikan risiko dan melindungi kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Meski mendorong kajian terhadap kemungkinan pelarangan total vape, Donald menegaskan tidak boleh ada kompromi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Mahasiswa Diajak Berpikir Kritis dan Menjadi Pelopor Edukasi

Di hadapan mahasiswa Universitas Bandar Lampung, Donald juga mengajak kalangan akademisi dan mahasiswa untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika dan risiko penggunaan vape.

Menurutnya, mahasiswa tidak boleh hanya menerima informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terhadap sumber dan kebenaran datanya.

Ia menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab penting untuk menghasilkan penelitian yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan publik.

Donald juga menekankan pentingnya peran media massa dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Sebagai praktisi pers, ia mengingatkan bahwa pemberitaan mengenai narkotika dan vape tidak boleh dibangun berdasarkan sensasi atau generalisasi yang menyesatkan.

Media harus mampu membedakan antara fakta ilmiah, temuan penegakan hukum, dan opini yang berkembang di masyarakat.

"Mahasiswa harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Begitu juga media, harus menyampaikan fakta secara benar agar masyarakat tidak salah memahami persoalan," pesannya.

Menutup paparannya, Donald kembali menegaskan bahwa perbedaan pandangan mengenai perlu atau tidaknya pelarangan total vape merupakan hal yang wajar dalam proses perumusan kebijakan publik.

Namun, seluruh pihak harus memiliki tujuan yang sama, yakni melindungi kesehatan masyarakat dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika.

"Kita boleh berbeda pendapat mengenai perlu atau tidaknya vape dilarang total. Namun, kita harus memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kesehatan masyarakat dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika," ujarnya. (*)