Bulog Larang Beras Bantuan Pangan Diperjualbelikan
Direktur Utama (Dirut) Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Ahmad Rizal Ramdhani. Foto: Ist.
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Direktur Utama (Dirut) Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Ahmad Rizal Ramdhani, melarang masyarakat penerima bantuan pangan memperjualbelikan beras bantuan pangan.
"Presiden sangat memberikan perhatian kepada masyarakat yang masuk desil satu sampai empat yang dilakukan melalui penyaluran bantuan pangan. Dan ini ditambah penyalurannya hingga Oktober, November, dan Desember. Selama 2026 ini bantuan pangan sudah diserahkan selama lima bulan, yakni sejak Februari sampai September, jadi hampir setiap bulan ada penyaluran bantuan pangan,” kata Rizal dalam penyaluran bantuan pangan di Lampung Selatan, dilansir Antara Jumat (20/11/2026).
Ia mengatakan, bantuan pangan tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi konsumsi keseharian, karena adanya El Nino beberapa waktu lalu masih berdampak terhadap kondisi sampai dengan saat ini.
"Jadi bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat yang berada di desil satu sampai desil empat ini sangat membantu mereka. Harapannya ini juga membantu untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru, sebab sekarang sudah masuk November, sebentar lagi akhir tahun, yang mau merayakan Natal harapannya ada stok beras di rumah, termasuk juga yang mau merayakan Tahun Baru sudah ada berasnya,” katanya.
Rizal menjelaskan, bantuan beras yang diterima masyarakat tidak boleh diperjualbelikan kembali.
"Beras bantuan pangan ini tidak boleh diperjualbelikan. Kemarin bantuan pangan di Juli-September itu sempat ada yang dijual di Cirebon, ini dilakukan oleh oknum kepala desanya. Dan kami proses hukum sesuai dengan prosedur, serta yang melakukan pelanggaran ini tidak akan dapat lagi bantuan pangan,” ujar dia.
Ia mengingatkan agar beras tersebut sebaiknya dimanfaatkan untuk pemenuhan konsumsi keseharian masyarakat yang menjadi sasaran penerima bantuan sosial, berupa beras sebanyak 30 kilogram untuk tiga bulan alokasi bantuan.
"Kalau mau diperjualbelikan, beras ini harus diolah kembali. Mungkin dijual dalam bentuk produk UMKM seperti bubur, lontong sayur, ketupat itu boleh. Jadi beras ini berfungsi untuk membantu produksi produk, tapi kalau dijual dalam bentuk kemasan di pasar atau dimana pun, ini tidak boleh," katanya.
Menurut Rizal, Provinsi Lampung total sasaran penerima bantuan pangan berupa beras sesuai data Kementerian Sosial sebanyak 1.261.275 orang penerima manfaat.
"Kemudian untuk Kabupaten Lampung Selatan total penerima manfaatnya sebanyak 188.705 orang penerima manfaat. Kemudian untuk di Desa Negara Ratu, penerima manfaat totalnya ada 1.779 orang penerima bantuan. Jadi total kuantum untuk satu desa ini adalah sekitar 53,37 ton beras,” pungkasnya. (*)
Berita Lainnya
-
Donald Sihotang Soroti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba, Minta Pemerintah Kaji Larangan Total
Sabtu, 21 November 2026 -
Sudin Ajak Mahasiswa UBL Perangi Narkoba, Jangan Sampai Bonus Demografi Berubah Jadi Bencana
Sabtu, 21 November 2026 -
Polri Ungkap 207 TPPO Selama Sepekan, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban
Sabtu, 21 November 2026 -
Sepekan Terjadi 36 Gempa Bumi di Lampung
Sabtu, 21 November 2026



