• Jumat, 20 November 2026

Pemda Wajib Tetapkan UMP 2027 Besok, Ini Formula Penghitungannya

Jumat, 20 November 2026 - 09.12 WIB
6

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Foto: Ist.

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Seluruh pemerintah daerah (Pemda) wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 paling lambat besok, Sabtu 21 November 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 bagi seluruh gubernur di Indonesia.

Pedoman tersebut mengatur dasar penghitungan, penggunaan data kebutuhan hidup layak (KHL), hingga jadwal penetapan upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Ketentuan tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penerbitan pedoman ini merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan baru mengenai pengupahan. 

Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum 2027 harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu menggunakan data yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing wilayah agar penetapan upah minimum memiliki dasar yang memadai. 

"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026). 

Formula penghitungan upah minimum 2027 bagi provinsi dan kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum pada 2026, pemerintah menggunakan formula penyesuaian upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dengan memperhatikan ketentuan terbaru dalam UU Nomor 27 Tahun 2026. 

Formula tersebut memperhitungkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa. Secara matematis, formula penyesuaian upah minimum adalah: Nilai penyesuaian upah minimum = [Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa)] x Upah Minimum Tahun Berjalan. 

Hasil penghitungan tersebut kemudian ditambahkan ke upah minimum tahun berjalan untuk memperoleh besaran upah minimum tahun berikutnya.

Dalam ketentuan terbaru, nilai alfa berada pada rentang 0,50 hingga 1. Nilai tersebut mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Yassierli menjelaskan, penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja atau buruh dan perusahaan. Dewan Pengupahan juga perlu memperhatikan perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan sesuai dengan tingkat wilayah masing-masing.

Selain formula penghitungan, pemerintah menggunakan estimasi KHL tahun 2026 sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan upah minimum 2027.

KHL tersebut terdiri atas KHL tingkat provinsi untuk penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta KHL kabupaten/kota untuk penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). 

Data KHL 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung menggunakan metodologi akademis.

Penggunaan data tersebut bertujuan memastikan penetapan upah minimum turut memperhatikan kebutuhan riil pekerja atau buruh beserta keluarganya dalam memenuhi standar kehidupan yang layak. 

Yassierli menegaskan, data KHL menjadi salah satu bahan pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum tahun depan. (*)