PDI-P Tetap Pilih di Luar Pemerintahan, Megawati: Ditawari Masuk, Saya Pilih di Luar Saja
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Foto: Ist.
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menegaskan partainya tetap memilih berada di luar pemerintahan. Sikap tersebut dipertahankan meskipun PDIP mengaku pernah mendapat tawaran untuk bergabung dalam pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat memberikan orasi ilmiah bertajuk “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia” dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Kamis (19/11/2026).
Di hadapan para wisudawan dan tamu undangan, Megawati mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendapat tawaran agar PDIP masuk ke dalam pemerintahan. Namun, ia mengaku tidak tertarik menerima tawaran tersebut.
“Mau dikasih masuk ke pemerintahan, saya bilang terima kasih. Saya di luar saja,” kata Megawati.
Menurut Presiden ke-5 Republik Indonesia itu, keputusan untuk berada di luar pemerintahan bukan sekadar pilihan politik, melainkan berkaitan dengan keyakinan dan prinsip ideologi yang dipegang partainya.
Ia menekankan pentingnya memahami Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dipahami berdasarkan sejarah kelahirannya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Keyakinan itu bersumber dari Pancasila. Makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyoroti fenomena masyarakat yang dinilainya semakin enggan menyampaikan pendapat tanpa adanya arahan atau komando dari pihak tertentu.
“Semuanya tuh sekarang sukanya begitu, jadi seperti harus perlu komando terus,” ucapnya.
“Ndak ada yang berani sekarang, semuanya begini,” sambung Megawati.
Selain itu, Megawati turut mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga menyinggung persoalan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik.
Megawati kemudian mengingatkan masyarakat agar tidak takut menyampaikan kritik maupun pendapat. Ia menilai kebebasan berbicara merupakan hak warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi.
Ia juga menceritakan pengalamannya yang pernah tiga kali dipanggil kepolisian dan satu kali oleh kejaksaan. Menurut Megawati, memenuhi panggilan aparat penegak hukum merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan sebagai warga negara.
Di akhir orasinya, Megawati menyampaikan kegelisahannya terhadap kondisi pemerintahan dan masa depan bangsa. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan Republik Indonesia.
“Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai,” tegasnya. (*)
Berita Lainnya
-
Anggaran PBI BPJS Kesehatan Ditambah Jadi Rp67 Triliun
Jumat, 20 November 2026 -
Bandar Lampung Kembali Raih Emas dari Panjat Tebing Porprov Lampung 2026
Jumat, 20 November 2026 -
Pemda Wajib Tetapkan UMP 2027 Besok, Ini Formula Penghitungannya
Jumat, 20 November 2026 -
IPAL SPPG Tanjungan Tersumbat, Wabup Tanggamus Temukan Genangan Air
Jumat, 20 November 2026



