• Jumat, 20 November 2026

IPAL SPPG Tanjungan Tersumbat, Wabup Tanggamus Temukan Genangan Air

Jumat, 20 November 2026 - 09.06 WIB
13

IPAL SPPG Tanjungan Tersumbat, Wabup Tanggamus Temukan Genangan Air. Foto: Ist.

Kupastuntas.co, Tanggamus - Persoalan pengelolaan limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pekon Tanjungan, Kecamatan Pematangsawa, Kabupaten Tanggamus, menjadi sorotan.

Sejumlah saluran instalasi pengolahan air limbah (IPAL) ditemukan tersumbat hingga menyebabkan genangan air saat Wakil Bupati Tanggamus, Agus Suranto, melakukan pemeriksaan langsung, Kamis (19/11/2026).

Temuan tersebut menjadi catatan serius dalam evaluasi operasional fasilitas penyedia makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, kebersihan dapur dan pengelolaan limbah merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam pelayanan pemenuhan gizi masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Agus memeriksa sejumlah bagian SPPG, mulai dari proses pengolahan makanan, kondisi dapur, kebersihan lingkungan, hingga bahan baku yang digunakan untuk menyediakan makanan bagi penerima manfaat.

Namun, saat memeriksa kondisi lingkungan, ia menemukan beberapa bagian saluran IPAL tersumbat dan menimbulkan genangan air.

Agus meminta pengelola segera melakukan pembenahan terhadap saluran pembuangan tersebut.

"Saya ingatkan agar persoalan itu tidak dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar," tegas Agus.

Temuan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa operasional SPPG tidak cukup hanya berorientasi pada produksi dan distribusi makanan. Sistem sanitasi, kebersihan lingkungan, serta pengolahan limbah harus dipastikan berjalan dengan baik.

Selain mengevaluasi kondisi IPAL, Agus juga menyoroti keterlibatan masyarakat lokal dalam penyediaan bahan baku makanan.

Ia meminta pengelola SPPG memprioritaskan pembelian bahan baku dari masyarakat setempat sepanjang tersedia dan memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan.

"Kalau bahan bakunya tersedia di masyarakat sekitar, agar diprioritaskan membeli dari masyarakat setempat. Jika belum tersedia, pihak kecamatan dan pekon bisa membantu memberikan pembinaan mengenai jenis dan standar bahan baku yang dibutuhkan," ujar Agus.

Menurutnya, keberadaan SPPG seharusnya tidak hanya memberikan pelayanan pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan produk UMKM lokal.

Aktivis Kebijakan Publik Kabupaten Tanggamus, Panroyen mengatakan, temuan saluran IPAL tersumbat di SPPG Tanjungan menjadi penting jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dumana Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerbitkan Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis.

"Peraturan yang mulai berlaku pada 17 Maret 2026 itu mengatur penanganan sisa pangan, pengelolaan sampah, serta pengolahan air limbah domestik yang dihasilkan selama kegiatan operasional SPPG," ujar Panroyen.

Regulasi tersebut, kata Panroyen, juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan, pengawasan, hingga sanksi administratif bagi penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan.

"Artinya, pengelolaan limbah bukan sekadar persoalan kebersihan tambahan, melainkan bagian dari kewajiban operasional penyelenggara program MBG," kata dia.

Sebelumnya, pada 20 Januari 2026, BGN juga menegaskan bahwa setiap SPPG wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

BGN bahkan mensyaratkan SPPG baru yang telah beroperasi memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) paling lambat satu bulan setelah mulai beroperasi. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, operasional SPPG dapat dihentikan sementara.

"Ketentuan itu menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan aspek kebersihan dan sanitasi sebagai persyaratan penting dalam menjamin keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat," ungkap Panroyen.

Ketatnya pengawasan terhadap standar higiene dan sanitasi juga terlihat dari langkah BGN pada 16 September 2026.

Dalam siaran pers resminya, BGN mengumumkan penghentian sementara operasional 1.276 SPPG di berbagai wilayah Indonesia karena belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS, 447 SPPG telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan dan kelayakan, sedangkan delapan lainnya belum terkonfirmasi status sertifikasinya.

Sebaran penghentian sementara tersebut meliputi 239 SPPG di wilayah Sumatera, 927 SPPG di wilayah Jawa, dan 110 SPPG di luar Sumatera dan Jawa.

BGN juga menyatakan telah mengusulkan penutupan permanen terhadap 654 SPPG yang masuk kategori kritis apabila tidak memenuhi ketentuan dalam batas waktu yang diberikan.

Data tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan standar higiene dan sanitasi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program MBG secara nasional.

Namun, belum ada informasi yang memastikan SPPG Pekon Tanjungan termasuk dalam daftar fasilitas yang dihentikan sementara tersebut. Status SLHS SPPG setempat masih perlu dikonfirmasi kepada pihak berwenang.

Sementara itu, persoalan pengelolaan limbah SPPG juga menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).

Dalam keterangannya pada 13 Juni 2026, KLH/BPLH menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari kualitas makanan, tetapi juga dari kemampuan pengelola mengendalikan dampak lingkungan yang dihasilkan selama operasional dapur.

Air bekas pencucian bahan makanan, peralatan memasak, serta aktivitas sanitasi harus melalui pengolahan yang memadai sebelum dibuang ke lingkungan.

Bahkan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2760 Tahun 2025 telah menetapkan baku mutu air limbah dan standar teknologi pengolahan air limbah serta pengelolaan sampah dari kegiatan SPPG.

Dalam ketentuan tersebut, sejumlah parameter kualitas air limbah diatur, antara lain tingkat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi, amoniak, minyak dan lemak, serta parameter lainnya.

Karena itu, kondisi saluran IPAL yang tersumbat di SPPG Pekon Tanjungan perlu segera ditangani. Pemeriksaan teknis lebih lanjut juga diperlukan untuk memastikan seluruh sistem pengolahan limbah berfungsi sesuai ketentuan.

Temuan Wakil Bupati tersebut diharapkan tidak berhenti pada teguran kepada pengelola. Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus perlu memastikan kondisi sanitasi, kelayakan IPAL, serta kualitas air limbah melalui pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Program MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan pangan dan perlindungan lingkungan.

Jangan sampai program yang menggunakan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat justru mengabaikan persoalan kebersihan, sanitasi, dan pengelolaan limbah di tempat makanan diproduksi. (*)