• Jumat, 20 November 2026

ICW Adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD DPR Terkait UU Perampasan Aset

Jumat, 20 November 2026 - 14.54 WIB
9

Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) saat menerima laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Ist.

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokahman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait proses formil pembahasan RUU Perampasan Aset.

Aduan tersebut dilayangkan atas dugaan pelanggaran etik karena tak menyebarkan naskah RUU Perampasan Aset selama proses pembahasan. 

RUU Perampasan Aset baru disahkan jadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026. 

"Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi Ill terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset," kata Kepala Divisi (Program Manager) Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim di depan kompleks parlemen, Jakarta, dilansir CNN Indonesia, Kamis (19/11/2026).

Aduan tersebut dilayangkan bersamaan dengan pengesahan RUU tersebut di Paripurna. Ibrahim mengatakan, hingga disahkan, public termasuk pihaknya tidak mendapat akses draf  naskah RUU Perampasan Aset. Padahal, penyebarluasan naskah RUU dalam proses pembahasan undang-undang telah diatur.

"Laporan kami kepada MKD sudah diterima tadi dan kami menindaklanjuti juga terkait dengan somasi yang kemarin sudah dilayangkan dan kebetulan somasi tersebut jatuh pada tanggal 16 November," katanya.

Ibrahim juga mempertanyakan somasi yang dilayangkan ICW yang hingga kini tak mendapat respons dari DPR. Terlebih, ICW mengaku juga tak pernah dilibatkan dalam pembahasan undang-undang tersebut.

"Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini," katanya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPR, Habiburokahman, mengatakan pihaknya telah memulai proses pembahasan RUU Perampasan Aset sejak September 2025. Selama itu, pihaknya telah menggelar 87 rapat audiensi dengan sejumlah pihak lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

"Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU- nya sebanyak ini ya," kata Habib usai pengesahan tingkat satu RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11/2026).

Sementara, Ketua DPR, Puan Maharani, dalam pidatonya mengatakan proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui partisipasi publik. Dia memastikan tak ada kekeliruan dalam proses formil.

"Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat," pungkasnya. (*)