Gubernur Lampung Mirza Dukung Penghentian Impor Kakao demi Lindungi Petani Lokal
Peringatan Hari Kakao Indonesia (HKI) ke-14 di Kebun Benih Way Berulu, PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, Kabupaten Pesawaran, Kamis (19/11/2026). Foto: Ist.
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendukung langkah pemerintah pusat untuk menghentikan impor kakao apabila terbukti menekan harga hasil panen petani dalam negeri.
Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus mengembalikan kejayaan Lampung sebagai salah satu daerah penghasil kakao nasional.
Dukungan itu disampaikan Mirza saat menghadiri peringatan Hari Kakao Indonesia (HKI) ke-14 di Kebun Benih Way Berulu, PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, Kabupaten Pesawaran, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar di sektor perkebunan, tetapi pengembangan komoditas unggulan masih membutuhkan dukungan kebijakan, peningkatan produktivitas, serta penguatan industri pengolahan.
"Lampung sejak dahulu dikenal sebagai daerah penghasil berbagai komoditas perkebunan, seperti lada, kopi, cengkeh, dan kakao," kata Mirza.
Ia mencontohkan komoditas lada Lampung yang pada masa lalu pernah memasok sekitar 20 persen kebutuhan dunia. Kejayaan tersebut, menurutnya, perlu dibangkitkan kembali melalui kebijakan yang memberikan nilai tambah bagi petani.
Mirza juga menyinggung kebijakan pembatasan impor singkong yang dinilai telah membantu meningkatkan harga di tingkat petani. Kenaikan harga tersebut disebut turut mendorong penggunaan alat pertanian modern dan perbaikan kualitas bibit.
"Artinya, satu kebijakan tidak hanya menaikkan harga, tetapi juga membangun ekosistem di belakangnya. Saya rasa kakao juga seperti itu," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah membuka peluang untuk menghentikan impor kakao apabila hasil evaluasi menunjukkan dampak negatif terhadap harga komoditas petani lokal.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan hasil produksi dalam negeri memiliki pasar dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani.
"Kalau impor mengganggu harga petani, tidak menutup kemungkinan impor kakao juga akan kita larang. Kita harus memastikan petani mendapatkan harga yang layak," tegas Zulkifli.
Selain mengevaluasi kebijakan impor, pemerintah pusat juga menyiapkan program peningkatan produktivitas perkebunan melalui penyediaan ratusan ribu bibit kakao unggul yang akan dibagikan secara gratis.
Pemerintah turut mengkaji kemungkinan pemberian subsidi pupuk bagi petani kakao. Langkah tersebut diharapkan mampu memperbaiki kualitas tanaman, meningkatkan hasil panen, serta memperkuat daya saing kakao lokal di tengah kebutuhan industri pengolahan.
Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Lampung berencana memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu penggerak pengembangan industri kakao.
Mirza mendorong koperasi menyediakan mesin pengering biji kakao atau dryer untuk membantu petani mengatasi kendala pengolahan pascapanen.
Selama ini, proses pengeringan masih banyak mengandalkan sinar matahari sehingga membutuhkan waktu hingga satu minggu ketika musim hujan. Dengan penggunaan mesin, proses tersebut diharapkan dapat dipersingkat menjadi dua hingga tiga hari.
Mirza menilai keberadaan fasilitas pengeringan tidak hanya membantu menjaga mutu dan harga jual biji kakao, tetapi juga berpotensi membuka peluang usaha baru di pedesaan.
Ia berharap koperasi dapat berkembang menjadi pusat pengolahan hasil perkebunan, termasuk menghasilkan produk turunan seperti pasta dan bubuk kakao.
Dengan demikian, petani tidak hanya bergantung pada penjualan biji mentah, melainkan memiliki kesempatan memperoleh nilai ekonomi lebih besar dari hasil perkebunannya.
Peringatan HKI ke-14 yang mengusung tema "Mengembalikan Kejayaan Kakao Nasional dan Provinsi Lampung sebagai Pusat Kebangkitan Kakao Multiklonal Nasional" tersebut dihadiri sekitar 400 peserta, termasuk 200 petani dari Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus.
Kegiatan juga diisi dengan penanaman bibit kakao serta peluncuran sistem irigasi tetes gravitasi yang melibatkan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, dan Bupati Pesawaran Nanda Indira.
Melalui penguatan sektor hulu hingga hilir, Lampung diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas manfaat ekonomi komoditas kakao bagi masyarakat. (*)
Berita Lainnya
-
PDI-P Tetap Pilih di Luar Pemerintahan, Megawati: Ditawari Masuk, Saya Pilih di Luar Saja
Jumat, 20 November 2026 -
Anggaran PBI BPJS Kesehatan Ditambah Jadi Rp67 Triliun
Jumat, 20 November 2026 -
Bandar Lampung Kembali Raih Emas dari Panjat Tebing Porprov Lampung 2026
Jumat, 20 November 2026 -
Pemda Wajib Tetapkan UMP 2027 Besok, Ini Formula Penghitungannya
Jumat, 20 November 2026



