Usut Dugaan Korupsi Dana Pekon Suka Agung Barat, Kejari Geledah Kantor Dinas PMD Tanggamus
Tim penyidik Pidsus Kejari Tanggamus menggeledah Kantor Dinas PMD untuk menelusuri dugaan korupsi APBPekon Suka Agung Barat Tahun Anggaran 2023–2024. Foto: Ist
Kupastuntas.co,
Tanggamus – Tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri
(Kejari) Tanggamus menggeledah Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(PMD) Kabupaten Tanggamus, Kamis (19/11/2026). Penggeledahan tersebut terkait
penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon
(APBPekon) Suka Agung Barat, Kecamatan Bulok, Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
Dalam penggeledahan
itu, penyidik mengamankan puluhan dokumen yang berkaitan dengan persetujuan
Dinas PMD dalam proses pencairan anggaran pekon.
Penggeledahan
tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan
penyimpangan dalam rantai pengelolaan anggaran, mulai dari proses administrasi,
verifikasi persyaratan pencairan, hingga fungsi pembinaan dan pengawasan
terhadap penggunaan dana pekon.
Langkah penyidik
menyasar Kantor Dinas PMD menjadi perhatian karena penelusuran perkara kini
tidak hanya berkutat pada pemerintahan pekon sebagai pelaksana anggaran.
Kejaksaan juga
mendalami proses administrasi di tingkat kabupaten yang berkaitan dengan
persetujuan pencairan APBPekon.
Puluhan dokumen yang
diamankan dari Kantor Dinas PMD akan menjadi bahan pendalaman penyidik. Berkas
tersebut diperlukan untuk mengurai bagaimana mekanisme persetujuan pencairan
dilakukan, siapa saja pihak yang berkaitan dengan proses verifikasi, serta bagaimana
fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pekon dijalankan.
Sebelumnya, tim
penyidik Kejari Tanggamus telah menggeledah Kantor Pekon Suka Agung Barat dan
Kantor Kecamatan Bulok. Dari dua lokasi tersebut, penyidik mengamankan sebanyak
89 dokumen yang berkaitan dengan perkara.
Dengan penggeledahan
di Kantor Dinas PMD, sedikitnya tiga lokasi pemerintahan telah disisir
penyidik, yakni kantor pekon, kantor kecamatan, dan kantor dinas di tingkat
kabupaten.
Rangkaian
penggeledahan ini memperlihatkan bahwa penyidik tengah menelusuri mata rantai
pengelolaan APBPekon Suka Agung Barat secara lebih luas. Tidak hanya penggunaan
anggaran, tetapi juga proses administrasi, persetujuan pencairan, serta
mekanisme pengawasan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam tata kelola
keuangan pekon.
Kasi Pidsus Kejari
Tanggamus, Ref Aristomy Siahaan, mewakili Kajari Tanggamus Sunandar Pramono
mengatakan, penyidikan masih terus dikembangkan dengan menelusuri dokumen dan
pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
“Penanganan perkara
ini tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi di tingkat pekon. Kami
juga mendalami proses persetujuan, pembinaan, dan pengawasan yang berkaitan
dengan pengelolaan APBPekon,” kata Ref Aristomy, Kamis (19/11/2026) sore.
Ia menegaskan,
seluruh dokumen yang telah diamankan akan dianalisis untuk mengetahui apakah
setiap tahapan pengelolaan anggaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang
berlaku.
“Seluruh dokumen yang
telah diamankan akan dianalisis untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap
tahapan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut dia, penyidik
akan bekerja secara profesional dan objektif dalam mengungkap perkara
berdasarkan alat bukti yang diperoleh.
Sementara itu, pihak
Dinas PMD maupun Inspektorat Kabupaten Tanggamus belum memberikan keterangan
substantif terkait penggeledahan tersebut.
Salah satu pihak yang
dikonfirmasi menyampaikan bahwa penggeledahan yang dilakukan kejaksaan
merupakan bagian dari standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan. Adapun
seluruh proses dan kewenangan penanganan perkara sepenuhnya berada di pihak
kejaksaan.
Meluasnya
penggeledahan hingga Kantor Dinas PMD membuat proses persetujuan dan pengawasan
anggaran pekon menjadi salah satu aspek yang kini disorot.
Sebab, pengelolaan
uang publik tidak cukup hanya mengandalkan laporan pertanggungjawaban di atas
kertas. Setiap tahapan harus dapat dipastikan berjalan sesuai aturan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Kejari Tanggamus kini
ditunggu untuk mengungkap secara terang dugaan penyimpangan APBPekon Suka Agung
Barat. Publik juga menanti penjelasan mengenai konstruksi perkara, pihak-pihak
yang bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya kerugian keuangan negara dalam
pengelolaan anggaran tersebut.
Hingga berita ini
ditulis, Kejari Tanggamus belum mengumumkan penetapan tersangka maupun nilai
kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tersebut. (*)
Berita Lainnya
-
Siswa SD di Tanggamus Jadi Korban Kekerasan, Kedua Keluarga Sepakat Berdamai
Kamis, 19 November 2026 -
Enam Kali Gasak Meteran Air, Dua Pelaku dan Penadah di Kotaagung Dibekuk Polisi
Kamis, 19 November 2026 -
Diduga Dirundung Teman, Siswa SD di Tanggamus Trauma hingga Takut Sekolah
Kamis, 19 November 2026 -
Air Bendungan Batutegi Tanggamus Susut 389 Juta Kubik, BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca
Kamis, 19 November 2026



