Pemprov Lampung Siapkan Perbaikan Jalan di 600 Desa, Tiap Desa Dapat 500 Meter hingga 1 Km
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat dimintai keterangan, Kamis (19/11/2026). Foto: Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota menyiapkan program
percepatan pembangunan infrastruktur jalan desa secara masif pada 2027.
Melalui program tersebut, sebanyak 600 desa ditargetkan mendapatkan perbaikan jalan dengan panjang penanganan sekitar 500 meter hingga satu kilometer di setiap desa.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan di wilayah pedesaan.
Menurutnya, pembangunan jalan desa menjadi salah satu prioritas penting karena infrastruktur yang memadai merupakan faktor utama dalam mendorong aktivitas ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, serta meningkatkan konektivitas antardesa.
"Alhamdulillah, tahun 2027 kami sudah sepakat pemerintah provinsi membantu bersama dengan kabupaten/kota. Kita akan secara masif memperbaiki jalan-jalan di desa-desa. Pada tahun 2027 nanti ada 600 desa yang jalannya kita perbaiki," ujar Mirza saat dimintai keterangan, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, setiap desa diharapkan mendapatkan alokasi penanganan jalan dengan panjang sekitar 500 meter hingga satu kilometer. Dengan demikian, manfaat pembangunan infrastruktur tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program, Pemprov Lampung akan menggandeng pemerintah kabupaten/kota serta melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Pola pelaksanaan yang disiapkan menggunakan sistem swakelola. Skema ini dinilai dapat membuat pengerjaan lebih efisien, menekan biaya pembangunan, sekaligus memungkinkan panjang jalan yang dibangun menjadi lebih optimal dengan anggaran yang tersedia.
"Kita bekerja sama dengan TMMD, dengan cara swakelola supaya lebih murah dan lebih panjang," jelasnya.
Mirza menambahkan, penentuan lokasi pembangunan akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.
Pemerintah provinsi akan mendorong agar penanganan jalan tersebut turut menyasar desa-desa yang berkaitan dengan program hilirisasi dan pengembangan desa maju.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik jalan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan.
Gubernur optimistis, apabila target penanganan 600 desa
setiap tahun dapat direalisasikan secara konsisten, maka dalam kurun waktu
empat tahun akan ada sekitar 2.400 desa yang mendapatkan penanganan jalan.
Target tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya besar Pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan seluruh desa di Lampung mendapatkan penanganan infrastruktur jalan sebelum 2030.
"Kalau 600 desa satu tahun, berarti kalau empat tahun 2.400 desa. Insyaallah sebelum 2030 seluruh desa sudah tertangani jalan desanya. Minimal satu kilometer per desa setiap tahun," ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pola kolaborasi pembangunan jalan desa tersebut sebenarnya telah mulai diuji coba pada 2026. Terdapat sekitar 30 desa yang menjadi lokasi awal penerapan skema kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan TNI melalui TMMD.
Dalam skema tersebut, pemerintah provinsi memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah kabupaten meneruskannya kepada pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan.
Pola ini diharapkan dapat menciptakan pembagian peran yang lebih efektif, memperkuat koordinasi antarpemerintah, serta memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
"Tahun ini ada sekitar 30 desa yang kami coba dengan model seperti ini. Provinsi memberikan kepada kabupaten, kabupaten memberikan kepada desa. Panjangnya jadi lebih bagus karena bekerja sama dengan TMMD," katanya.
Melalui program tersebut, Pemprov Lampung berharap pembangunan infrastruktur jalan desa dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan. Selain meningkatkan aksesibilitas masyarakat, perbaikan jalan juga diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai produk unggulan desa menuju pasar.
Pemerataan infrastruktur jalan diyakini menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat perekonomian desa, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, serta TNI melalui TMMD, percepatan pembangunan jalan desa di Lampung diharapkan dapat menjadi langkah konkret mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah. (*)
Berita Lainnya
-
Kumpulkan 15 Kepala Daerah, Mirza Ungkap Sejumlah Program Berjalan Optimal
Kamis, 19 November 2026 -
18 TKA Bekerja di Bandar Lampung, dari Pengajar Bahasa hingga Industri
Kamis, 19 November 2026 -
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Unila, Polda Lampung Jadwalkan Pemanggilan Satgas PPKPT dan Ahli Pidana
Kamis, 19 November 2026 -
Technical Meeting Tinju PORPROV Lampung Memanas, Atlet Berprestasi Protes Dicoret
Kamis, 19 November 2026



