• Kamis, 19 November 2026

Cegah Praktik Korupsi di Sekolah, Wabup Lampung Barat Soroti Transparansi Penerimaan Murid

Kamis, 19 November 2026 - 19.50 WIB
18

Sosialisasi Sekolah Berintegritas Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Lamban Pancasila, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kamis (19/11/2026). Foto: Ist

Kupastuntas.co, Lampung Barat - Upaya membangun sekolah berintegritas di Kabupaten Lampung Barat tidak cukup hanya dilakukan melalui pendidikan antikorupsi di ruang kelas. Transparansi pengelolaan sekolah, kejujuran dalam menjalankan kebijakan, hingga keteladanan kepala sekolah dan tenaga pendidik menjadi hal penting untuk memastikan lingkungan pendidikan terbebas dari praktik korupsi.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Sosialisasi Sekolah Berintegritas Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), bersama Tim Forum Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Provinsi Lampung. Kegiatan berlangsung di Lamban Pancasila, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kamis (19/11/2026).

Sosialisasi tersebut diikuti sejumlah kepala sekolah dan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan di bawah naungan Disdikbud Lampung Barat. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pendidikan, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola sekolah yang transparan dan akuntabel.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, Sekretaris Daerah Nukman, Kepala Disdikbud Tati Sulastri beserta jajaran, Inspektur Lampung Barat Indra Gunawan, serta para kepala sekolah. Sementara itu, materi sosialisasi disampaikan oleh tiga Penyuluh Antikorupsi (Paksi) tersertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Fariza Novita, Noor Ahmad Aziz, dan Yusrizal Chaniago.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin, menegaskan bahwa sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun budaya antikorupsi. Menurutnya, sekolah bukan hanya tempat untuk meningkatkan kemampuan akademik peserta didik, melainkan juga lingkungan utama dalam membentuk karakter, menanamkan kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama.

Ia menilai, keberhasilan dunia pendidikan tidak semata-mata diukur dari prestasi akademik yang diraih peserta didik. Lebih dari itu, sekolah juga harus mampu melahirkan generasi yang memiliki moralitas kuat, menjunjung tinggi kejujuran, dan tidak terbiasa dengan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas.

Karena itu, Mad Hasnurin mengajak seluruh insan pendidikan di Lampung Barat untuk menjadikan nilai-nilai antikorupsi sebagai bagian dari budaya sekolah. Kepala sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan diharapkan tidak hanya menyampaikan pentingnya kejujuran kepada peserta didik, tetapi juga mampu memperlihatkannya melalui tindakan dan keputusan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Menurutnya, pendidikan antikorupsi yang paling efektif tidak hanya disampaikan melalui materi pembelajaran di dalam kelas. Keteladanan para pendidik dalam bersikap, mengambil keputusan, serta menjalankan kebijakan sekolah justru menjadi contoh nyata yang akan dilihat dan ditiru oleh peserta didik.

"Jangan sampai kita hanya mengajarkan kejujuran kepada anak-anak di dalam kelas, tetapi dalam praktik penyelenggaraan pendidikan justru tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut. Sekolah harus menjadi tempat pertama bagi peserta didik untuk melihat bagaimana integritas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari," tegas Mad Hasnurin.

Salah satu aspek yang secara khusus disoroti Mad Hasnurin dalam mewujudkan sekolah berintegritas adalah transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Ia menegaskan bahwa proses penerimaan siswa harus dilaksanakan secara terbuka, objektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme dan persyaratan penerimaan peserta didik. Selain itu, sekolah juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proses penerimaan siswa.

Transparansi dalam PPDB menjadi salah satu bentuk nyata penerapan prinsip integritas di lingkungan pendidikan. Sebab, proses penerimaan peserta didik yang tidak dilakukan secara terbuka berpotensi menimbulkan persoalan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Mad Hasnurin juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Upaya pencegahan harus dibangun sejak dini melalui pembiasaan perilaku jujur dan pembentukan karakter, terutama di lingkungan sekolah yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan generasi muda.

Ia berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti sebatas penyampaian materi atau kegiatan formal. Seluruh peserta diminta menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas masing-masing, baik sebagai kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, maupun pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, lanjutnya, berkomitmen terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas. Komitmen tersebut harus diwujudkan secara bersama-sama oleh seluruh sektor pelayanan publik, termasuk bidang pendidikan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat, Tati Sulastri, berharap melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pencegahan korupsi yang tidak hanya berhenti pada kepala sekolah yang mengikuti sosialisasi, tetapi juga diteruskan kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di masing-masing sekolah.

"Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan seluruh satuan pendidikan di Lampung Barat memahami pentingnya membangun budaya integritas. Bukan hanya dalam proses pembelajaran, tetapi juga dalam pengelolaan sekolah, pelayanan kepada masyarakat, serta setiap kebijakan yang diambil. Kami berharap kepala sekolah dan seluruh tenaga pendidik dapat menjadi contoh dalam menerapkan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab," ujar Tati.

Tati juga menegaskan bahwa penerapan sekolah berintegritas membutuhkan komitmen bersama dan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala sekolah. Guru, tenaga kependidikan, hingga seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip antikorupsi.

Kehadiran para penyuluh antikorupsi tersertifikasi dari LSP KPK dalam kegiatan tersebut menjadi bagian penting untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai prinsip integritas dan upaya pencegahan korupsi. Materi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bekal bagi kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam mengenali potensi penyimpangan serta memperbaiki tata kelola pendidikan di lingkungan masing-masing.

Melalui sosialisasi ini, setiap satuan pendidikan di Lampung Barat diharapkan mulai memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keteladanan dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat mencetak peserta didik berprestasi, tetapi juga mampu membangun generasi yang memiliki karakter kuat dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. (*)