2.651 Anggota Aslimas Disiapkan Jadi Penggerak Sadar Hukum di Lampung
Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intelijen) Kejaksaan RI, Danang Suryo Wibowo, dalam konferensi pers usai menghadiri Rapat Sinergitas Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia di Ruang Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026) sore. Foto: Ria/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar
Lampung - Sebanyak 2.651 anggota Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat
Indonesia (Aslimas) disiapkan menjadi kader Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum)
yang akan ditempatkan di seluruh desa di Provinsi Lampung.
Program ini menjadi
langkah strategis untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat sekaligus
membangun sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi persoalan di lingkungan
desa.
Melalui program
tersebut, para kader tidak hanya berperan memberikan edukasi dan meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap hukum, tetapi juga menjadi penghubung informasi
antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum, khususnya
kejaksaan.
Direktur II Jaksa
Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intelijen) Kejaksaan RI, Danang Suryo Wibowo,
mengatakan bahwa setiap desa di Lampung direncanakan memiliki satu kader
Masdarkum. Dengan demikian, sebanyak 2.651 kader akan disiapkan untuk
menjangkau seluruh desa di provinsi tersebut.
Hal itu disampaikan
Danang usai menghadiri Rapat Sinergitas Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat
Indonesia di Ruang Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026) sore.
"Direncanakan
akan ada 2.651 kader Masdarkum, artinya satu desa satu kader di seluruh
Lampung. Mereka akan berkolaborasi dengan kejaksaan, Aslimas, dan pemerintah
daerah masing-masing," ujar Danang.
Ia menjelaskan, para
kader nantinya akan mendapatkan pembekalan dan pelatihan, mulai dari pemahaman
dasar hukum, peningkatan kesadaran sosial, hingga kemampuan mengidentifikasi potensi
ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) di tengah masyarakat.
Selain itu, kader
Masdarkum juga memiliki peran strategis dalam menghimpun informasi aktual
mengenai berbagai persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing. Informasi
tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan kejaksaan
untuk dianalisis sebagai bahan deteksi dini.
Dengan mekanisme
tersebut, berbagai persoalan di tengah masyarakat diharapkan dapat diketahui
lebih cepat sehingga pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dapat
mengambil langkah penanganan secara tepat dan terukur.
"Tujuannya agar
pemerintah daerah dan kejaksaan bisa memberikan quick response, bergerak cepat
mengantisipasi dan mengambil langkah atas berbagai potensi masalah di wilayah
masing-masing," jelasnya.
Danang menegaskan,
pendekatan utama program Masdarkum adalah pencegahan atau preventif. Artinya,
program ini lebih mengutamakan upaya mengidentifikasi dan mengantisipasi
persoalan sejak dini dibandingkan menunggu terjadinya pelanggaran atau
permasalahan hukum untuk kemudian dilakukan penindakan.
Ia mencontohkan,
apabila terdapat laporan mengenai kerusakan fasilitas pendidikan, seperti
genteng sekolah yang roboh, informasi tersebut dapat disampaikan oleh kader
Masdarkum di tingkat desa.
Selanjutnya,
pemerintah daerah bersama kejaksaan dapat melakukan pengecekan langsung ke
lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya, termasuk menelusuri penyaluran
anggaran serta realisasi perbaikan fasilitas tersebut.
Menurutnya, kecepatan
memperoleh informasi dari masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam
mencegah persoalan berkembang lebih besar.
"Dengan adanya
informasi yang langsung tertangkap di lapangan dan up-to-date di lingkungan
sekitar, berbagai potensi masalah bisa diantisipasi lebih dini. Itulah tujuan
utamanya," ungkap Danang.
Terkait proses
perekrutan, Danang menyampaikan bahwa calon kader Masdarkum berasal dari
anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) maupun simpatisan yang telah
terdaftar dalam Aslimas.
Proses pendaftaran
akan dilakukan melalui aplikasi Masdarkum yang telah disiapkan. Namun,
perekrutan tidak dibuka secara bebas untuk masyarakat umum karena terdapat
sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta.
Beberapa persyaratan
tersebut di antaranya berusia 18 hingga 45 tahun, memiliki kemampuan dasar
teknologi informasi, merupakan warga Provinsi Lampung, serta berdomisili di
desa tempat nantinya menjalankan tugas.
"Kami juga
melakukan profiling terhadap pendaftar untuk menjaring 2.651 kader dari
masing-masing desa," kata Danang.
Tidak hanya
berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum, program Masdarkum juga diarahkan
untuk memberikan manfaat dari sisi pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi
anggota Aslimas.
Dalam hal ini,
Kejaksaan mendorong keterlibatan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan
badan usaha milik daerah (BUMD) untuk membuka akses program pemberdayaan
ekonomi bagi kader yang memenuhi persyaratan.
Sejumlah lembaga yang
didorong terlibat di antaranya Bank Lampung melalui fasilitas Kredit Usaha
Rakyat (KUR), Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK), Permodalan
Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar, serta Bank Syariah Indonesia
(BSI).
Kolaborasi tersebut
diharapkan dapat membuka peluang bagi anggota Aslimas untuk mengembangkan
usaha, memperoleh akses pembiayaan, serta meningkatkan kemandirian ekonomi
keluarga.
"Kami juga akan
mengajak stakeholder dan BUMD lainnya untuk bersinergi bersama pemerintah
daerah dan provinsi guna meningkatkan kesadaran hukum sekaligus kesejahteraan
masyarakat di Provinsi Lampung," tandasnya.
Sementara itu,
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik pelaksanaan program
Masdarkum sebagai salah satu upaya memperkuat pelayanan dan edukasi hukum
hingga menjangkau seluruh desa di Provinsi Lampung.
Menurutnya,
kolaborasi antara Aslimas dan jajaran Kejaksaan menjadi bagian penting dalam
membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperluas ruang partisipasi
publik dalam menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.
"Melalui
keberadaan kader Masdarkum di setiap desa, pemerintah berharap masyarakat
semakin memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum, serta memiliki akses
komunikasi yang lebih mudah untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai
persoalan sosial maupun pembangunan," katanya. (*)
Berita Lainnya
-
Kisruh Cabor Tinju Porprov Lampung, Pertina Akui Ada Benturan Kepentingan Dua Organisasi
Kamis, 19 November 2026 -
Kisruh Dualisme Organisasi Tinju di PORPROV Lampung, KONI Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan
Kamis, 19 November 2026 -
Antrean Solar Kembali Mengular, Pemprov Lampung Siapkan Operasi Gabungan di Seluruh SPBU
Kamis, 19 November 2026 -
Pemprov Lampung Siapkan Perbaikan Jalan di 600 Desa, Tiap Desa Dapat 500 Meter hingga 1 Km
Kamis, 19 November 2026



