• Kamis, 19 November 2026

2.651 Anggota Aslimas Disiapkan Jadi Penggerak Sadar Hukum di Lampung

Kamis, 19 November 2026 - 21.11 WIB
6

Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intelijen) Kejaksaan RI, Danang Suryo Wibowo, dalam konferensi pers usai menghadiri Rapat Sinergitas Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia di Ruang Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026) sore. Foto: Ria/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sebanyak 2.651 anggota Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia (Aslimas) disiapkan menjadi kader Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum) yang akan ditempatkan di seluruh desa di Provinsi Lampung.

Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat sekaligus membangun sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi persoalan di lingkungan desa.

Melalui program tersebut, para kader tidak hanya berperan memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, tetapi juga menjadi penghubung informasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan.

Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intelijen) Kejaksaan RI, Danang Suryo Wibowo, mengatakan bahwa setiap desa di Lampung direncanakan memiliki satu kader Masdarkum. Dengan demikian, sebanyak 2.651 kader akan disiapkan untuk menjangkau seluruh desa di provinsi tersebut.

Hal itu disampaikan Danang usai menghadiri Rapat Sinergitas Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia di Ruang Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026) sore.

"Direncanakan akan ada 2.651 kader Masdarkum, artinya satu desa satu kader di seluruh Lampung. Mereka akan berkolaborasi dengan kejaksaan, Aslimas, dan pemerintah daerah masing-masing," ujar Danang.

Ia menjelaskan, para kader nantinya akan mendapatkan pembekalan dan pelatihan, mulai dari pemahaman dasar hukum, peningkatan kesadaran sosial, hingga kemampuan mengidentifikasi potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) di tengah masyarakat.

Selain itu, kader Masdarkum juga memiliki peran strategis dalam menghimpun informasi aktual mengenai berbagai persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing. Informasi tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan kejaksaan untuk dianalisis sebagai bahan deteksi dini.

Dengan mekanisme tersebut, berbagai persoalan di tengah masyarakat diharapkan dapat diketahui lebih cepat sehingga pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dapat mengambil langkah penanganan secara tepat dan terukur.

"Tujuannya agar pemerintah daerah dan kejaksaan bisa memberikan quick response, bergerak cepat mengantisipasi dan mengambil langkah atas berbagai potensi masalah di wilayah masing-masing," jelasnya.

Danang menegaskan, pendekatan utama program Masdarkum adalah pencegahan atau preventif. Artinya, program ini lebih mengutamakan upaya mengidentifikasi dan mengantisipasi persoalan sejak dini dibandingkan menunggu terjadinya pelanggaran atau permasalahan hukum untuk kemudian dilakukan penindakan.

Ia mencontohkan, apabila terdapat laporan mengenai kerusakan fasilitas pendidikan, seperti genteng sekolah yang roboh, informasi tersebut dapat disampaikan oleh kader Masdarkum di tingkat desa.

Selanjutnya, pemerintah daerah bersama kejaksaan dapat melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya, termasuk menelusuri penyaluran anggaran serta realisasi perbaikan fasilitas tersebut.

Menurutnya, kecepatan memperoleh informasi dari masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah persoalan berkembang lebih besar.

"Dengan adanya informasi yang langsung tertangkap di lapangan dan up-to-date di lingkungan sekitar, berbagai potensi masalah bisa diantisipasi lebih dini. Itulah tujuan utamanya," ungkap Danang.

Terkait proses perekrutan, Danang menyampaikan bahwa calon kader Masdarkum berasal dari anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) maupun simpatisan yang telah terdaftar dalam Aslimas.

Proses pendaftaran akan dilakukan melalui aplikasi Masdarkum yang telah disiapkan. Namun, perekrutan tidak dibuka secara bebas untuk masyarakat umum karena terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta.

Beberapa persyaratan tersebut di antaranya berusia 18 hingga 45 tahun, memiliki kemampuan dasar teknologi informasi, merupakan warga Provinsi Lampung, serta berdomisili di desa tempat nantinya menjalankan tugas.

"Kami juga melakukan profiling terhadap pendaftar untuk menjaring 2.651 kader dari masing-masing desa," kata Danang.

Tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum, program Masdarkum juga diarahkan untuk memberikan manfaat dari sisi pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi anggota Aslimas.

Dalam hal ini, Kejaksaan mendorong keterlibatan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk membuka akses program pemberdayaan ekonomi bagi kader yang memenuhi persyaratan.

Sejumlah lembaga yang didorong terlibat di antaranya Bank Lampung melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK), Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar, serta Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi anggota Aslimas untuk mengembangkan usaha, memperoleh akses pembiayaan, serta meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.

"Kami juga akan mengajak stakeholder dan BUMD lainnya untuk bersinergi bersama pemerintah daerah dan provinsi guna meningkatkan kesadaran hukum sekaligus kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung," tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik pelaksanaan program Masdarkum sebagai salah satu upaya memperkuat pelayanan dan edukasi hukum hingga menjangkau seluruh desa di Provinsi Lampung.

Menurutnya, kolaborasi antara Aslimas dan jajaran Kejaksaan menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperluas ruang partisipasi publik dalam menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.

"Melalui keberadaan kader Masdarkum di setiap desa, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum, serta memiliki akses komunikasi yang lebih mudah untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai persoalan sosial maupun pembangunan," katanya. (*)