• Rabu, 18 November 2026

Terungkap! 191 dari 580 Anggota DPR RI Hanya Lulusan SMA

Rabu, 18 November 2026 - 08.41 WIB
9

Terungkap! 191 dari 580 Anggota DPR RI Hanya Lulusan SMA. Foto: Ilustrasi_AI

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pasca kasus surat keterangan (Suket) Gibran Rakabuming Raka, kini muncul petisi melalui platform change.org yang mendesak transparansi ijazah seluruh anggota DPR RI tanpa kecuali.

Hingga Selasa (17/11/2026) pukul 20.26 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 23.530 orang.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat, lulusan sekolah menengah atas (SMA) mendominasi riwayat pendidikan terakhir anggota DPR RI. 

Dari pemeriksaan yang dilakukan KPU terhadap dokumen ijazah yang disampaikan pada saat pencalonan Pemilu 2024, termasuk data pergantian antarwaktu per Desember 2025, terungkap sebanyak 191 anggota dari 580 anggota DPR tercatat sebagai lulusan SMA.

Sementara hanya terdapat satu anggota DPR yang merupakan lulusan diploma III (D3). Kemudian, sebanyak 146 anggota DPR merupakan lulusan sarjana atau strata 1 (S1), 168 orang lulusan magister (S2), dan 74 orang lulusan doktor (S3).

Komisioner KPU RI, Idham Holik, mengatakan seluruh caleg yang didaftarkan partai politik dan masuk dalam daftar calon tetap (DCT) pada Pemilu 2024 telah memenuhi syarat minmal pendidikan yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu. 

Aturan itu berbunyi, "Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat".

"Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam (daftar calon tetap) DCT telah memenuhi syarat minimal pendidikan," kata Idham dilansir investortrust.id, Selasa (17/11/2026).

Sebelum penetapan DCT pada Pemilu 2024, KPU juga telah mengumumkan daftar calon sementara (DCS) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Selain itu, Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur mengenai mekanisme masukan dan tanggapan yang disampaikan masyarakat terhadap DCS yang diumumkan KPU.

Idham mengatakan, tahapan Pemilu 2024 telah selesai dengan dilantiknya calon legislatif atau pasangan calon peserta pemilu terpilih berdasarkan Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu.

"Dalam melaksanakan tahapan pencalonan pemilu anggota legislatif, KPU berpedoman pada salah satu prinsip berkepastian hukum," katanya. (*)