• Rabu, 18 November 2026

PT LJU Alami Kerugian, Saksi Ahli: Syarat Bentuk Anak Usaha Laporan Keuangan Tiga Tahun Sehat

Rabu, 18 November 2026 - 16.46 WIB
6

Saksi Ahli Perseroan Terbatas dan Tata Kelola BUMD, Dian Purnama Anugerah saat dihadirkan secara daring pada sidang perkara dugaan korupsi dana participating interest (PI) 10 persen migas Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES), di Kantor Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu (18/11/2026). Foto: Erik Handoko/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kondisi keuangan PT Lampung Jasa Utama (LJU) menjadi sorotan dalam persidangan kasus dugaan korupsi dana participating interest (PI) 10 persen migas Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES). Pasalnya, pembentukan anak perusahaan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) wajib memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memiliki laporan keuangan yang sehat selama tiga tahun terakhir.

Hal tersebut terungkap dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, Rabu (18/11/2026). Saksi ahli bidang Perseroan Terbatas dan Tata Kelola BUMD, Dian Purnama Anugerah, yang memberikan keterangan secara daring, menjelaskan bahwa kondisi kesehatan keuangan menjadi salah satu syarat penting sebelum BUMD mendirikan anak perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung, kondisi keuangan PT LJU tercatat berada dalam kategori distress zone. Kategori tersebut menunjukkan adanya risiko tinggi kesulitan keuangan apabila tidak segera dilakukan langkah pembenahan. Sepanjang Tahun Buku 2021 hingga Semester I 2025, perusahaan daerah itu lebih banyak membukukan kerugian, meskipun sempat mencatat laba sebesar Rp192,12 miliar pada 2023 dan Rp17,56 miliar pada 2024.

Dian menerangkan, Pasal 107 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 pada dasarnya memperbolehkan BUMD membentuk anak perusahaan melalui kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN), BUMD lainnya, maupun perusahaan swasta berbadan hukum Indonesia.

"Dalam mendirikan anak perusahaan BUMD, BUMD itu dapat bermitra dengan badan usaha milik negara atau BUMD lain ataupun badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia," jelas Dian di persidangan.

Namun, menurutnya, pembentukan anak perusahaan tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Di antaranya memperoleh persetujuan Kuasa Pemilik Modal (KPM) atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), memiliki kepemilikan saham paling sedikit 70 persen sebagai pemegang saham pengendali, serta menunjukkan laporan keuangan yang sehat selama tiga tahun terakhir. Selain itu, bidang usaha anak perusahaan harus menunjang bisnis utama BUMD dan tidak diperkenankan menggunakan penyertaan modal berupa tanah milik BUMD yang berasal dari pemerintah daerah.

Dian menegaskan, kesehatan keuangan perusahaan seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pembentukan anak usaha. Apabila laporan keuangan selama tiga tahun terakhir diketahui tidak sehat, RUPS semestinya tidak menyetujui pendirian anak perusahaan karena persyaratan yang diwajibkan belum terpenuhi. Dalam konteks BUMD milik Pemerintah Provinsi Lampung, ia menyinggung kedudukan gubernur sebagai pihak yang mewakili pemegang saham dalam pengambilan keputusan perusahaan.

"Jika kemudian di dalam peraturan umum BUMD itu sudah diketahui bahwa laporan keuangan BUMD dalam tiga tahun terakhir tidak dalam keadaan sehat, mestinya RUPS tidak mengambil keputusan untuk mendirikan anak perusahaan daerah karena syarat yang pertama tadi kan harus disetujui oleh RUPS, dan RUPS itu siapa yang memegang suara? Ya pemegang saham. Dalam hal ini pemegang sahamnya adalah gubernur secara eksklusif," kata dia. (*)