PT LEB Dibentuk Sebelum Diatur Perda, Saksi Ahli Sebut Pendirian dan Aktivitasnya Tidak Sah
Saksi Ahli Hukum Administrasi Negara, W. Riawan Tjandra saat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan perkara dugaan korupsi dana participating interest (PI) 10 persen migas Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES), di Kantor Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu (18/11/2026). Foto: Erik/kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Suatu badan usaha yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sebelum adanya peraturan daerah (Perda) maka pembentukan perusahaan dan aktivitasnya dianggap tidak sah.
Hal itu disampaikan oleh Saksi Ahli Hukum Administrasi Negara, W. Riawan Tjandra saat dihadirkan secara daring oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan perkara dugaan korupsi dana participating interest (PI) 10 persen migas Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES), di Kantor Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu (18/11/2026).
Untuk diketahui, PT Lampung Energi Berjaya (LEB) yang merupakan anak usaha dari BUMD Pemprov Lampung PT Lampung Jasa Utama (LJU) didirikan sejak tanggal 9 Juli 2019, namun revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang pembentukan BUMD PT LJU yang menjelaskan pembentukan anak usaha PT LEB baru disahkan pada tanggal 12 April 2023.
Menurut Riawan, jika suatu anak usaha sudah berdiri, kemudian baru ditetapkannya dalam suatu Perda, maka Perda ini artinya diberlakukan surut atau retroaktif. Padahal salah satu karakteristik perda yang mendasar adalah tidak boleh berlaku surut atau berlaku prospektif ke depan.
"Dalam hukum administrasi negara untuk pendirian tadi dikatakan harus berdasarkan atas suatu peraturan daerah. Sehingga logikanya adalah peraturan daerahnya itu harus dibentuk sebagai dasar pembentukan dari anak usaha tadi. Kalau anak usahanya atau aktivitasnya sudah ada dulu dan kemudian baru dikeluarkan Perda nya, ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan berdasarkan prinsip pembentukan peraturan daerah," jelas Riawan.
Saat ditanya JPU Zahri Kurniawan terkait apakah anak-anak usaha PT LEB yang sudah didirikan itu memiliki legalitas untuk mengelola dana PI di wilayah kerja yang perda itu tentukan, Riawan menjawab sesuai hukum administrasi.
"Logika hukum administrasi nya, kalau satu dasar pembentukan nya itu tidak sah, maka aktivitasnya juga tidak sah," tegas dia.
Namun JPU Zahri menanyakan bagaimana jika anak usaha itu telah membagikan deviden, tantiem, dan kenaikan gaji, Riawan mengatakan jika uang tersebut sudah diterima oleh orang yang tidak mengetahui dan tidak punya motif untuk melanggar konstitusi dari pemanfaatannya, maka dalam hukum administrasi berdasarkan teori fonctionnaire de fait yang mengatakan bahwa kalau sudah memberikan kemanfaatan itu memang tidak dengan sendirinya bisa ditarik begitu saja. (*)
Berita Lainnya
-
Teknokrat Siap Bersinergi dengan Pemprov Lampung, 21 Produk Inovasi Jadi Modal Bangun Daerah
Rabu, 18 November 2026 -
UTI Hadirkan Guru Besar ITB dan Peneliti BRIN, Mahasiswa FTIK Dalami Integrasi AI dan IoT
Rabu, 18 November 2026 -
605 Guru PPPK Paruh Waktu di Lampung Bakal Dibiayai Pemerintah Pusat
Rabu, 18 November 2026 -
Jelang Nataru, Pemkot Bandar Lampung Siapkan Ratusan Juta untuk Pasar Murah di 20 Kecamatan
Rabu, 18 November 2026



