• Rabu, 18 November 2026

Kapolri Suyudi Bidik Tambang Ilegal, Bareskrim dan Baintelkam Dikerahkan Petakan IUP

Rabu, 18 November 2026 - 08.21 WIB
9

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto (kiri) bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan (kanan). Foto: Ist.

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mulai menyiapkan langkah penertiban sektor pertambangan di Indonesia. Polri akan memetakan seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk mengidentifikasi aktivitas tambang yang diduga melanggar aturan dan berpotensi merugikan negara.

Dalam pelaksanaannya, Suyudi akan melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.

Kedua satuan tersebut bakal melakukan pendataan guna menentukan wilayah maupun perusahaan pertambangan yang menjadi prioritas pengawasan dan penindakan.

"Itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target," ujar Suyudi di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).

Suyudi menegaskan, penertiban akan difokuskan pada kegiatan pertambangan yang beroperasi secara ilegal. Menurutnya, praktik usaha tanpa landasan hukum tidak boleh dibiarkan karena dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

"Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan," tegasnya.

Meski demikian, Kapolri memastikan langkah penegakan hukum tidak ditujukan untuk menghambat perusahaan tambang yang telah memenuhi ketentuan perizinan.

Polri justru berkomitmen memberikan pengawalan terhadap kegiatan usaha yang sah demi menjaga iklim investasi nasional.

"Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Ya, iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung," ungkapnya.

Langkah Polri tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta pemerintah memperkuat pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, agar memberikan manfaat lebih besar bagi negara.

"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri. Terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," kata Prabowo dalam kegiatan Milad Muhammadiyah.

Prabowo bahkan membuka peluang peningkatan kepemilikan saham negara di perusahaan pertambangan. Kendati investasi swasta tetap diberi ruang, Presiden menginginkan manfaat ekonomi dari kekayaan mineral Indonesia lebih banyak dirasakan oleh negara dan masyarakat. (*)