• Kamis, 19 November 2026

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Ubah Aturan: Majelis Boleh Berpangkat Lebih Rendah

Rabu, 18 November 2026 - 21.52 WIB
27

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Ist

Kupastuntas.co, Jakarta - Menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru yang mengubah mekanisme pemeriksaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Salah satu perubahan paling menonjol adalah diperbolehkannya perwira dengan pangkat lebih rendah menjadi anggota majelis sidang etik.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Aturan itu disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11/2026), atau menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, membenarkan penerbitan peraturan tersebut. Ia juga mengakui bahwa persiapan sidang etik mantan Kapolri menjadi salah satu pertimbangan utama perubahan regulasi. "Benar (ada perpol baru)," kata Isir saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026) dikutip dari Detik.com. Ketika ditanya apakah aturan tersebut berkaitan dengan rencana pemeriksaan etik Listyo Sigit, Isir menjawab, "Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya."

Perubahan penting terdapat pada Pasal 42 ayat (3) yang sebelumnya mengharuskan anggota majelis KKEP memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Melalui aturan terbaru, anggota majelis diperbolehkan berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah. Ketentuan serupa juga diberlakukan bagi keanggotaan majelis banding melalui perubahan Pasal 74 ayat (3).

Aturan tersebut membuka peluang bagi perwira tinggi berpangkat inspektur jenderal atau bintang dua untuk menjadi anggota majelis etik yang memeriksa Listyo Sigit, yang berpangkat jenderal bintang empat.

Sebelumnya, persyaratan kesetaraan pangkat menjadi salah satu persoalan dalam penyusunan majelis untuk memeriksa perwira berpangkat tinggi. Kendati demikian, Polri belum mengumumkan siapa saja yang akan ditunjuk sebagai anggota majelis dalam persidangan tersebut.

Perubahan selanjutnya terdapat pada Bab Ketentuan Umum mengenai pengertian banding. Sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding terdiri dari pelanggar, istri/suami, anak, atau orang tua pelanggar. Setelah diubah, ketentuan pengajuan banding dibatasi hanya untuk pelanggar saja.

Perubahan juga terdapat pada ketentuan Audit Investigasi. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 disisipkan ayat (4a) yang berbunyi:

(4a) Berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, dan fungsi profesi dan pengamanan.

Batas waktu surat panggilan di Pasal 19 ayat 5 juga diubah. Sebelumnya, surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

"Setelah diubah berbunyi '(5) Surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Perubahanya frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender, artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung," ujar Isir.

Isir menyatakan isi pada Pasal 59 ayat 2 terkait ketentuan kehadiran terduga pelanggar di sidang KKEP juga diubah. Dalam aturan terbaru, pelaksanaan sidang KKEP Polri dapat digelar secara daring.

"Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP," ujar Isir mengutip bunyi aturan baru.

Pangkat keanggotaan KKEP banding juga turut diubah pada Pasal 74 ayat 3. Dulu, KKEP Banding berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Pelanggar.

"Diubah berbunyi menjadi: (3) Keanggotaan dari KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat a. setingkat lebih tinggi; b. sama; atau c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Pelanggar" ujar Isir.

Jangka waktu penempatan khusus (patsus) pada Pasal 98 ayat 4 yang menyebut paling lama 30 hari kerja. Kini ketentuan tersebut diubah menjadi paling lama 20 hari kalender sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus.

"Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 109 tentang Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 hari kerja, dirubah berbunyi menjadi d. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 20 hari kalender, mengikuti ketentuan KUHAP," papar Isir.

Syarat mengundurkan diri bagi pelanggar yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada Pasal 111 ayat 2 huruf c juga diubah. Ketentuan pada huruf c sebelumnya berbunyi 'tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lama 5 (lima) tahun'.

Ketentuan tersebut diubah menjadi: 'tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih'.

"Dalam arti kalau lebih dari 5 (lima) tahun ancaman pidana sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH," pungkas Isir.

Penerbitan aturan baru tersebut berlangsung di tengah proses hukum terhadap empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dua di antaranya, Ahrie Sonta dan Eko Hadi, telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi PTDH. Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara itu, sidang etik Listyo Sigit direncanakan berlangsung pada pekan depan, meskipun tanggal pastinya belum diumumkan. Polri menegaskan proses penegakan kode etik akan dilaksanakan tanpa memberikan perlakuan istimewa berdasarkan pangkat maupun jabatan.

Dengan perubahan regulasi ini, pemeriksaan etik terhadap mantan pimpinan tertinggi Polri tersebut memiliki dasar baru dalam pembentukan majelis, sementara keputusan akhir tetap bergantung pada fakta dan bukti yang diperiksa dalam persidangan. (*)