• Kamis, 19 November 2026

Dugaan Penyimpangan Dana Pemetaan Pekon di Tanggamus Dilaporkan ke Polda Lampung

Rabu, 18 November 2026 - 11.43 WIB
24

Kuasa hukum Loedi Ratrianto, Alhajar Syahyan, S.H., M.H. Foto: Ist.

Kupastuntas.co, Tanggamus - Dugaan penyimpangan anggaran desa senilai Rp1,164 miliar di Kabupaten Tanggamus memunculkan persoalan serius.

Sebanyak 20 pekon diduga telah menganggarkan kembali dana kegiatan pemetaan dan pembuatan buku data kepemilikan tanah dalam APBDes, tetapi uang tersebut justru tidak dibayarkan kepada penyedia jasa.

Kuasa hukum Loedi Ratrianto, Alhajar Syahyan, S.H., M.H melontarkan tudingan keras terhadap penggunaan anggaran tersebut. Ia menyebut uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pekerjaan justru diduga telah digunakan oleh kepala pekon.

"Jadi yang 20 pekon ini dianggarkan kembali di APBDes, tetapi uangnya dimakan semua oleh kepala pekon," tegas Alhajar, Rabu (18/11/2026).

Pernyataan itu bukan persoalan kecil. Sebab, nilai anggaran yang dipersoalkan mencapai Rp1.164.000.000 berdasarkan daftar 20 pekon yang dilampirkan dalam surat kuasa hukum.

Alhajar mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring pihaknya, terdapat 32 pekon yang menjadi perhatian dalam persoalan tersebut.

Dari jumlah itu, baru 12 pekon yang telah berkoordinasi dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah mufakat.

Sementara 20 pekon lainnya justru menjadi sorotan karena, menurut Alhajar, anggaran telah kembali dimasukkan dalam APBDes, tetapi pembayaran kepada penyedia tidak dilakukan.

"Yang termonitor ada 32 pekon. Baru 12 pekon yang sudah berkoordinasi dan menyelesaikan secara musyawarah mufakat. Yang 20 pekon ini dianggarkan kembali di APBDes, tetapi uangnya dipakai semua oleh kepala pekon," ujarnya.

Dugaan tersebut kini menuntut penjelasan terbuka. Jika anggaran benar-benar telah dicairkan, siapa yang menerima uangnya? Untuk apa digunakan? Mengapa penyedia yang disebut telah menyelesaikan pekerjaan justru tidak memperoleh pembayaran?

Pertanyaan itu harus dijawab dengan bukti transaksi dan pemeriksaan penggunaan anggaran, bukan sekadar laporan pertanggungjawaban di atas kertas.

Persoalan bermula pada 2023 ketika Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Loedi Ratrianto dan Rekan memperoleh pekerjaan pemetaan dan pembuatan buku data kepemilikan bidang tanah berdasarkan perjanjian kerja sama dengan 101 pekon di Kabupaten Tanggamus.

Pekerjaan tersebut mencakup pembuatan peta pekon, peta dusun, buku informasi kepemilikan bidang tanah, data nominatif pemilik lahan, status penguasaan dan penggunaan tanah, hingga gambar bidang tanah masing-masing pemilik dalam bentuk digital.

Pihak penyedia menyatakan seluruh pekerjaan telah diselesaikan dan diserahkan kepada pekon sesuai perjanjian.

Namun, setelah Inspektorat Kabupaten Tanggamus menerbitkan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Nomor 14/7217/19/2023 tertanggal 16 Oktober 2023, penyedia diminta mengembalikan seluruh pembayaran karena ditemukan kesalahan administrasi dalam penganggaran kegiatan oleh pihak pekon.

Penyedia mengaku telah mengembalikan seluruh dana tersebut ke rekening masing-masing pekon. Pengembalian itu, menurut kuasa hukum, juga telah diklarifikasi oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus.

Setelah persoalan administrasi diperbaiki, pembayaran atas pekerjaan diharapkan kembali dilakukan sesuai perjanjian.

Faktanya, menurut pihak penyedia, pembayaran tak kunjung diterima.

Ironisnya, berdasarkan data yang disampaikan kuasa hukum, 20 pekon justru kembali menganggarkan kegiatan tersebut dengan nilai total Rp1,164 miliar.

Sebanyak 15 pekon berada di Kecamatan Semaka, empat pekon di Kecamatan Wonosobo, dan satu pekon di Kecamatan Air Naningan.

Kuasa hukum juga menyebut total penganggaran ulang secara keseluruhan mencapai sekitar Rp1,95 miliar. Angka ini masih perlu dicocokkan dengan dokumen penganggaran masing-masing pekon.

Persoalan semakin mengundang tanda tanya karena kuasa hukum menyebut laporan pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan tahun anggaran 2023 dan 2024 telah disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Tanggamus dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Namun, pihak penyedia mengaku belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Di sinilah persoalan penggunaan anggaran harus dibuka secara terang. Apakah anggaran yang dicatat dalam APBDes benar-benar digunakan sesuai peruntukannya? Apakah pembayaran telah dilakukan kepada pihak lain? Atau justru terdapat penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan?

Pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada kelengkapan administrasi. Aliran uang harus ditelusuri, bukti pencairan diperiksa, dan pihak yang menguasai anggaran harus dimintai penjelasan.

Jika dugaan kuasa hukum tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar keterlambatan pembayaran, melainkan berpotensi menyangkut pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara.

Atas dugaan tersebut, kuasa hukum Loedi Ratrianto menyampaikan pengaduan ke Polda Lampung melalui Nomor 01/SB/ADV-AS/I/2026/BL tertanggal 12 Januari 2026.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) Nomor B/303/II/2026/Res.3/Subdit III/Reskrimsus tertanggal 27 Februari 2026.

Dalam surat tersebut, pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pemetaan dan pembuatan buku data kepemilikan bidang tanah di Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2024 dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Tanggamus untuk pemeriksaan investigasi.

Namun, hingga 12 November 2026, kuasa hukum mengaku belum memperoleh informasi mengenai hasil pemeriksaan maupun perkembangan penanganan pengaduan tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut pengaduan yang menyangkut anggaran desa miliaran rupiah. Pelimpahan kepada Inspektorat seharusnya diikuti pemeriksaan yang jelas dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Alhajar mendesak Polda Lampung dan Inspektorat Kabupaten Tanggamus tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Ia meminta penggunaan anggaran di 20 pekon diperiksa secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran dana dan memastikan siapa yang bertanggung jawab.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Polda Lampung, Inspektorat Kabupaten Tanggamus, maupun 20 kepala pekon yang disebut dalam dokumen pengaduan.

Dugaan bahwa anggaran digunakan oleh kepala pekon masih merupakan pernyataan pihak kuasa hukum dan harus dibuktikan melalui pemeriksaan. Para pihak yang disebut juga berhak memberikan penjelasan dan bantahan.

Namun, satu hal tidak boleh dibiarkan menggantung: uang desa yang telah dianggarkan harus jelas ke mana alirannya, untuk apa digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab.

Anggaran desa bukan uang pribadi kepala pekon. Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara wajib dipertanggungjawabkan. (*)