605 Guru PPPK Paruh Waktu di Lampung Bakal Dibiayai Pemerintah Pusat
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Rendi Reswandi. Foto: Dok.
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sebanyak 605 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bakal dialihkan tanggung jawab penganggarannya kepada pemerintah pusat.
Jumlah tersebut khusus menyasar tenaga guru. Namun, rencana pengalihan itu masih dalam tahap pembahasan, terutama terkait mekanisme penggajian serta pengaturan anggaran.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rendi Reswandi, mengatakan pengalihan penganggaran tersebut menyasar PPPK paruh waktu yang bertugas di lingkungan pendidikan. Meski demikian, perubahan skema penganggaran tidak akan memengaruhi status kepegawaian mereka.
Para pegawai tetap berstatus PPPK, meskipun tanggung jawab penganggaran dan pertanggungjawabannya nantinya dialihkan ke pemerintah pusat.
"Status kepegawaiannya tetap PPPK. Untuk penuh waktu atau paruh waktu nanti pastinya. Tetapi skema penganggaran dan pertanggungjawabannya beralih ke pusat," kata Rendi saat dimintai keterangan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rendi, rencana penataan tersebut masih dikoordinasikan bersama BKD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan mekanisme penganggaran yang akan diterapkan pada tahun mendatang.
Di sisi lain, Pemprov Lampung saat ini masih fokus menuntaskan pemenuhan formasi CPNS dan PPPK hasil seleksi 2024. Sementara itu, terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS berikutnya, pemerintah daerah masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
"Informasinya saat ini masih berpusat di kementerian. Kita masih menunggu kebijakan apakah seleksi juga akan dilaksanakan di tingkat daerah," jelasnya.
Rendi mengungkapkan, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung saat ini mencapai 24.890 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.151 orang berstatus PNS dan 12.738 lainnya merupakan PPPK.
Sementara itu, terkait ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang tahun ini, Pemprov Lampung masih melakukan penghitungan bersama BPKAD. Langkah tersebut diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan kemampuan belanja pegawai daerah.
Ia menjelaskan, sebagian besar ASN yang memasuki masa pensiun berasal dari sektor pendidikan. Adapun pegawai dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis jumlahnya relatif sedikit sehingga dampaknya terhadap kebutuhan formasi ASN secara keseluruhan tidak terlalu besar. (*)
Berita Lainnya
-
Jelang Nataru, Pemkot Bandar Lampung Siapkan Ratusan Juta untuk Pasar Murah di 20 Kecamatan
Rabu, 18 November 2026 -
Tak Hanya Pelajar, Pemkot Bandar Lampung Siapkan Beasiswa S2-S3 untuk Guru
Rabu, 18 November 2026 -
Gudang Tepung Beras PT BSP di Lampung Tengah Terbakar, Kerugian Rp 50 Miliar
Rabu, 18 November 2026 -
Peringati HUT PGRI, Eva Dwiana: Secanggih Apapun Teknologi, Peran Guru Tak Tergantikan
Rabu, 18 November 2026



