Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak dengan Hormat dari Polri
Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Selasa (17/11/2026). Foto: Ist
Kupastuntas.co, Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal
terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali berujung pada pemecatan perwira
tinggi Polri. Setelah Irjen Ahrie Sonta, kini giliran Irjen Eko Hadi Santoso
dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui Sidang Komisi
Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Selasa (17/11/2026).
Keputusan tersebut membuat dua jenderal polisi yang terseret perkara penyadapan ilegal menerima sanksi pemecatan dalam kurun satu pekan. Eko Hadi dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Putusan itu disampaikan setelah majelis etik menyelesaikan persidangan di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta Selatan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa majelis menjatuhkan dua jenis sanksi terhadap Eko Hadi, yakni sanksi etik dan administratif.
"Terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua yaitu sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo seusai persidangan.
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta lebih dahulu dijatuhi sanksi serupa dalam sidang etik yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026). Majelis KKEP menyatakan perbuatannya tercela dan memutuskan memberhentikan yang bersangkutan secara tidak hormat dari institusi Polri. Namun, Ahrie tidak menerima keputusan tersebut dan telah mengajukan banding yang selanjutnya akan diperiksa oleh majelis etik tingkat banding.
Perkara yang menyeret kedua jenderal tersebut bermula dari pengungkapan dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak sepanjang 2025 hingga 2026. Selain Eko Hadi dan Ahrie Sonta, penyidik juga menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa salah satu sasaran penyadapan diduga merupakan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. "Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujar Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).
Dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga sejumlah pejabat pemerintahan, tokoh politik, jurnalis, pengusaha, hingga tokoh organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Penyidik menduga praktik itu dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Bahkan, terdapat dugaan upaya penghapusan jejak digital pada Oktober 2026 untuk menyamarkan aktivitas penyadapan yang telah berlangsung.
Dengan dijatuhkannya sanksi terhadap Eko Hadi, proses penegakan kode etik dalam perkara tersebut terus bergulir. Meski demikian, putusan sidang etik merupakan proses yang berbeda dari penanganan pidana. Para tersangka masih harus menjalani proses hukum untuk membuktikan dugaan keterlibatan masing-masing, sementara kepolisian terus mendalami rangkaian penyadapan ilegal yang diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri. (*)
Berita Lainnya
-
Dua Jenderal Dipecat dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa
Selasa, 17 November 2026 -
Adik Jadi Tersangka Korupsi Dana Bencana, Eks Kepala BNPB Suharyanto Diperiksa
Selasa, 17 November 2026 -
Dipecat Buntut Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Ajukan Banding
Selasa, 17 November 2026 -
DPR Percepat Pengesahan UU Penyadapan Tahun Ini, Cegah Penyalahgunaan Kekuasaan
Selasa, 17 November 2026



