Dua Jenderal Dipecat dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Foto: Ist
Kupastuntas.co, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia
(Polri) menegaskan bahwa pangkat dan jabatan tinggi tidak akan menjadi
pelindung bagi anggota yang terbukti melanggar aturan institusi. Pernyataan
tersebut disampaikan menyusul pemecatan dua perwira tinggi Polri, Irjen Ahrie
Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, melalui sidang etik terkait kasus dugaan
penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan penindakan terhadap anggota yang melanggar merupakan bagian dari komitmen pembenahan internal Korps Bhayangkara. Menurutnya, setiap personel harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa memandang kedudukan maupun jabatan yang diemban.
"Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," tegas Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menekankan pentingnya gerakan bersih ke dalam tubuh kepolisian. Program itu menempatkan integritas anggota sebagai salah satu faktor utama dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
"Bersih ke dalam bisa dimaknai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," ujar Trunoyudo.
Dalam pelaksanaannya, Trunoyudo memastikan setiap proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik harus dilakukan secara objektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Polri juga menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law, sehingga seluruh anggota memiliki kedudukan yang sama ketika menghadapi proses penegakan aturan.
"Equality before the law dimaknai bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan," jelasnya.
Penegasan tersebut muncul setelah majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026).
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta juga menerima hukuman serupa dalam sidang etik pada 10 November 2026. Keduanya dinyatakan melakukan pelanggaran etik berupa perbuatan tercela dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.
Kasus tersebut telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Tiga tersangka dilaporkan telah menjalani penahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Dugaan aktivitas penyadapan disebut berlangsung sejak 2025 dan menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian serius dalam proses pembenahan internal kepolisian.
Polri menyatakan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran anggota akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalisme institusi. Meski dua jenderal telah dijatuhi sanksi pemecatan melalui mekanisme etik, proses pidana terhadap para tersangka tetap berjalan secara terpisah. Kepolisian menegaskan seluruh tahapan penanganan perkara harus berlandaskan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memberikan pengecualian kepada anggota yang memiliki pangkat maupun jabatan tinggi. (*)
Berita Lainnya
-
Adik Jadi Tersangka Korupsi Dana Bencana, Eks Kepala BNPB Suharyanto Diperiksa
Selasa, 17 November 2026 -
Dipecat Buntut Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Ajukan Banding
Selasa, 17 November 2026 -
DPR Percepat Pengesahan UU Penyadapan Tahun Ini, Cegah Penyalahgunaan Kekuasaan
Selasa, 17 November 2026 -
Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak dengan Hormat dari Polri
Selasa, 17 November 2026



