DPR Percepat Pengesahan UU Penyadapan Tahun Ini, Cegah Penyalahgunaan Kekuasaan
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan. Foto: Ist
Kupastuntas.co, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dapat diselesaikan dan disahkan menjadi undang-undang sebelum akhir 2026. Percepatan pembahasan regulasi tersebut dinilai mendesak menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh lainnya.
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengatakan pihaknya berupaya mempercepat penyelesaian RUU Penyadapan agar Indonesia segera memiliki aturan yang lebih tegas mengenai kewenangan, batasan, serta mekanisme pengawasan praktik penyadapan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
"Kita kejar tahun ini. Mudah-mudahan bisa kita kejar," ujar Hinca saat menjawab pertanyaan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, mengenai target penyelesaian RUU Penyadapan. Hinca menegaskan, perkembangan situasi saat ini menjadi alasan kuat untuk menempatkan regulasi penyadapan sebagai salah satu agenda legislasi yang perlu diprioritaskan.
Menurut Hinca, penyusunan RUU tersebut sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan sejak awal 2026. Komisi III bersama Badan Keahlian DPR telah menggelar diskusi dengan Wakil Menteri Hukum dan sejumlah akademisi pada 21–22 Januari 2026, dilanjutkan konsultasi publik pada 17 Juli 2026. Sejumlah anggota Komisi III juga melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan untuk mempelajari pengaturan penyadapan. Terbaru, pada 16 November 2026, Komisi III menerima masukan dari Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri.
Untuk mempercepat proses legislasi, Baleg DPR membuka kemungkinan mengalihkan penanganan RUU Penyadapan yang sebelumnya menjadi inisiatif Baleg kepada Komisi III. Namun, perubahan tersebut terlebih dahulu harus melalui evaluasi Prolegnas dalam rapat paripurna DPR.
"Dalam rencana kami, kami selesaikan tahun ini karena memang kondisi riil yang membutuhkannya agar segera diselesaikan," tegas Hinca.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, mengingatkan agar pengesahan UU Penyadapan tidak sekadar memperluas kewenangan aparat penegak hukum. Menurutnya, aturan tersebut harus memberikan batasan yang jelas agar penyadapan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
"Jangan sampai kewenangan penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara dan penegakan hukum justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Kita harus memastikan ada batasan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban," katanya.
Bimantoro menilai, kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya menjadi momentum untuk mengevaluasi mekanisme penyadapan yang selama ini berjalan. Ia menekankan bahwa setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilakukan secara proporsional.
"Kami dari Fraksi Partai Gerindra merasa sangat tersinggung ketika pimpinan tertinggi kami menjadi objek utama dalam persoalan yang mencuat tersebut. Karena itu, persoalan ini harus dijelaskan secara terang. Apa dasar kewenangannya dan apa kepentingannya?" ujarnya.
Melalui pembahasan RUU Penyadapan, DPR diharapkan mampu menghadirkan regulasi yang menyeimbangkan kebutuhan keamanan negara, kepentingan penegakan hukum, dan perlindungan hak privasi masyarakat. Meski ditargetkan rampung pada 2026, pengesahannya masih bergantung pada penyelesaian pembahasan dan persetujuan sesuai mekanisme legislasi.
"RUU ini harus menjadi instrumen untuk memperkuat keamanan negara sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai hukum memberikan kekuasaan tanpa batas kepada siapa pun," pungkas Bimantoro. (*)
Berita Lainnya
-
Dua Jenderal Dipecat dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa
Selasa, 17 November 2026 -
Adik Jadi Tersangka Korupsi Dana Bencana, Eks Kepala BNPB Suharyanto Diperiksa
Selasa, 17 November 2026 -
Dipecat Buntut Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Ajukan Banding
Selasa, 17 November 2026 -
Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak dengan Hormat dari Polri
Selasa, 17 November 2026



