Dipecat Buntut Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Ajukan Banding
Irjen Eko Hadi Santoso saat digiring ke mobil tahanan usai menjalani sidang etik. Foto: Ist
Kupastuntas.co, Jakarta - Irjen Eko Hadi Santoso tidak
menerima begitu saja keputusan pemecatan dirinya dari institusi Polri terkait
kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Setelah
dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang etik, Eko
Hadi menyatakan akan mengajukan banding. Sementara itu, proses hukum pidana
yang menjeratnya tetap berjalan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan pengajuan banding merupakan hak anggota Polri yang dijatuhi sanksi melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
"Ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut," kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Menurut Trunoyudo, komisi banding nantinya akan memeriksa keberatan yang diajukan Eko Hadi terhadap keputusan majelis etik. Namun, pihaknya belum memastikan kapan pemeriksaan banding dilaksanakan maupun hasil yang akan diputuskan.
"Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding, bagaimana mekanismenya aturannya, tetapi hasil putusannya kita tunggu akan kita sampaikan lebih lanjut," ujarnya.
Meski menempuh upaya banding, Eko Hadi tetap menjalani proses hukum atas dugaan keterlibatannya dalam perkara penyadapan ilegal yang ditangani Bareskrim Polri. Seusai sidang etik yang menyatakan perbuatannya tercela dan menjatuhkan sanksi PTDH, Eko Hadi langsung dikembalikan ke tempat penahanan di Markas Komando (Mako) Brimob.
"Kemudian betul tadi dengan putusan secara salah satunya adalah sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yakni yang dipidana oleh Bareskrim," jelas Trunoyudo.
Eko Hadi bukan satu-satunya perwira tinggi Polri yang mengajukan keberatan atas sanksi pemecatan dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta juga dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).
Majelis KKEP menyatakan Ahrie melakukan pelanggaran etik berupa perbuatan tercela. Namun, yang bersangkutan memilih mengajukan banding sehingga putusan tersebut masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut di tingkat banding.
Dengan adanya upaya hukum dari kedua perwira tinggi tersebut, proses penegakan kode etik dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo masih berlanjut. Polri akan membentuk komisi banding untuk memeriksa keberatan masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, penanganan perkara pidana tetap menjadi kewenangan penyidik Bareskrim Polri dan berjalan terpisah dari mekanisme sidang etik. (*)
Berita Lainnya
-
Dua Jenderal Dipecat dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa
Selasa, 17 November 2026 -
Adik Jadi Tersangka Korupsi Dana Bencana, Eks Kepala BNPB Suharyanto Diperiksa
Selasa, 17 November 2026 -
DPR Percepat Pengesahan UU Penyadapan Tahun Ini, Cegah Penyalahgunaan Kekuasaan
Selasa, 17 November 2026 -
Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak dengan Hormat dari Polri
Selasa, 17 November 2026



