• Selasa, 17 November 2026

CPNS 2026 Belum Jelas, Pemprov Lampung Masih Tunggu Kepastian Formasi dari Pusat

Selasa, 17 November 2026 - 17.06 WIB
11

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Reswandi. Foto: Ria/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026, khususnya mengenai kemungkinan dibukanya formasi untuk pemerintah daerah.

Hingga saat ini, informasi yang diterima Pemprov Lampung menunjukkan bahwa pembahasan terkait rekrutmen CPNS 2026 masih berfokus pada kebutuhan kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Sementara itu, kebijakan mengenai pembukaan formasi bagi pemerintah daerah belum mendapatkan kepastian.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Reswandi, mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk memperoleh informasi terbaru mengenai arah kebijakan rekrutmen ASN tahun 2026.

Menurutnya, Pemprov Lampung belum dapat menentukan langkah maupun merumuskan kebijakan terkait penerimaan CPNS sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat, terutama menyangkut ketersediaan formasi untuk pemerintah daerah.

"Kami juga terus melakukan komunikasi intens dengan pemerintah pusat. Informasi yang kami dapatkan sementara ini masih berkutat pada kebutuhan kementerian di tingkat pusat. Untuk pemerintah daerah, kami masih menunggu seperti apa kebijakan tahun 2026, apakah nantinya ada formasi atau tidak," ujar Rendi saat dimintai keterangan, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, kepastian dari pemerintah pusat menjadi dasar penting bagi Pemprov Lampung dalam menentukan kebijakan kebutuhan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN) ke depan.

Dengan demikian, pemerintah daerah belum bisa memastikan apakah akan mengusulkan atau membuka kebutuhan formasi CPNS baru pada tahun 2026. Pemprov Lampung masih menunggu perkembangan dan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, Rendi mengungkapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemprov Lampung, pihaknya saat ini masih memaksimalkan hasil rekrutmen CPNS tahun 2024 serta keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jumlahnya mencapai ribuan orang.

Menurutnya, optimalisasi pegawai yang telah direkrut sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan sebelum pemerintah daerah kembali mengajukan kebutuhan formasi baru.

"Untuk kebutuhan formasi CPNS, sebenarnya kita masih memaksimalkan CPNS tahun 2024 kemarin, termasuk PPPK yang jumlahnya juga cukup banyak. Jadi, saat ini masih seperti itu. Tentu perkembangan dan informasi terbaru akan kami sampaikan nanti," jelasnya.

Lebih lanjut, Pemprov Lampung juga masih melakukan pemetaan kebutuhan pegawai, khususnya terkait penataan dan distribusi PPPK di lingkungan pemerintah provinsi.

Pemetaan tersebut dinilai penting agar kebutuhan riil setiap perangkat daerah dapat diketahui secara objektif. Terlebih, terdapat kemungkinan sebagian urusan atau pegawai yang berkaitan dengan kewenangan tertentu akan dialihkan ke pemerintah pusat.

Karena itu, Pemprov Lampung perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh sebelum menentukan kebutuhan tambahan ASN, baik melalui jalur CPNS maupun PPPK.

Rendi menegaskan, penghitungan kebutuhan pegawai tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan jumlah formasi yang tersedia, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi, distribusi pegawai, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Kenapa kita masih memaksimalkan formasi yang ada? Karena kita juga masih melakukan pemetaan terkait PPPK. Apalagi nanti ada yang akan dialihkan ke pusat. Jadi, kita harus betul-betul objektif melihat sebenarnya berapa kebutuhan pegawai kita," ungkapnya.

Berdasarkan data BKD Provinsi Lampung, jumlah PPPK di lingkungan Pemprov Lampung saat ini tercatat sebanyak 12.738 orang. Sementara itu, total aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mencapai 24.890 orang.

Jumlah tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kebutuhan sumber daya manusia aparatur ke depan, termasuk menentukan apakah masih diperlukan tambahan pegawai melalui rekrutmen CPNS maupun jalur lainnya.

Dengan kondisi tersebut, Pemprov Lampung memilih untuk terlebih dahulu mengoptimalkan ASN yang telah tersedia sembari menunggu kejelasan kebijakan nasional mengenai rekrutmen CPNS 2026.

Pemprov Lampung juga akan terus mengikuti perkembangan komunikasi dengan pemerintah pusat. Apabila nantinya terdapat keputusan resmi mengenai pembukaan formasi CPNS untuk pemerintah daerah, BKD akan melakukan kajian dan pemetaan kebutuhan sebagai dasar penyusunan kebijakan lebih lanjut. (*)