CPNS 2026 Belum Jelas, Pemprov Lampung Masih Tunggu Kepastian Formasi dari Pusat
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Reswandi. Foto: Ria/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar
Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih menunggu kepastian
kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) tahun 2026, khususnya mengenai kemungkinan dibukanya formasi untuk
pemerintah daerah.
Hingga saat ini,
informasi yang diterima Pemprov Lampung menunjukkan bahwa pembahasan terkait
rekrutmen CPNS 2026 masih berfokus pada kebutuhan kementerian dan lembaga di
tingkat pusat. Sementara itu, kebijakan mengenai pembukaan formasi bagi
pemerintah daerah belum mendapatkan kepastian.
Kepala Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Reswandi, mengatakan pihaknya
terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk memperoleh
informasi terbaru mengenai arah kebijakan rekrutmen ASN tahun 2026.
Menurutnya, Pemprov
Lampung belum dapat menentukan langkah maupun merumuskan kebijakan terkait
penerimaan CPNS sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat, terutama
menyangkut ketersediaan formasi untuk pemerintah daerah.
"Kami juga terus
melakukan komunikasi intens dengan pemerintah pusat. Informasi yang kami
dapatkan sementara ini masih berkutat pada kebutuhan kementerian di tingkat
pusat. Untuk pemerintah daerah, kami masih menunggu seperti apa kebijakan tahun
2026, apakah nantinya ada formasi atau tidak," ujar Rendi saat dimintai
keterangan, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan,
kepastian dari pemerintah pusat menjadi dasar penting bagi Pemprov Lampung
dalam menentukan kebijakan kebutuhan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
ke depan.
Dengan demikian,
pemerintah daerah belum bisa memastikan apakah akan mengusulkan atau membuka
kebutuhan formasi CPNS baru pada tahun 2026. Pemprov Lampung masih menunggu
perkembangan dan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, Rendi
mengungkapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemprov
Lampung, pihaknya saat ini masih memaksimalkan hasil rekrutmen CPNS tahun 2024
serta keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jumlahnya
mencapai ribuan orang.
Menurutnya,
optimalisasi pegawai yang telah direkrut sebelumnya menjadi salah satu
pertimbangan sebelum pemerintah daerah kembali mengajukan kebutuhan formasi
baru.
"Untuk kebutuhan
formasi CPNS, sebenarnya kita masih memaksimalkan CPNS tahun 2024 kemarin,
termasuk PPPK yang jumlahnya juga cukup banyak. Jadi, saat ini masih seperti
itu. Tentu perkembangan dan informasi terbaru akan kami sampaikan nanti,"
jelasnya.
Lebih lanjut, Pemprov
Lampung juga masih melakukan pemetaan kebutuhan pegawai, khususnya terkait
penataan dan distribusi PPPK di lingkungan pemerintah provinsi.
Pemetaan tersebut
dinilai penting agar kebutuhan riil setiap perangkat daerah dapat diketahui
secara objektif. Terlebih, terdapat kemungkinan sebagian urusan atau pegawai
yang berkaitan dengan kewenangan tertentu akan dialihkan ke pemerintah pusat.
Karena itu, Pemprov
Lampung perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh sebelum menentukan kebutuhan
tambahan ASN, baik melalui jalur CPNS maupun PPPK.
Rendi menegaskan,
penghitungan kebutuhan pegawai tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan jumlah
formasi yang tersedia, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi,
distribusi pegawai, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
"Kenapa kita
masih memaksimalkan formasi yang ada? Karena kita juga masih melakukan pemetaan
terkait PPPK. Apalagi nanti ada yang akan dialihkan ke pusat. Jadi, kita harus
betul-betul objektif melihat sebenarnya berapa kebutuhan pegawai kita,"
ungkapnya.
Berdasarkan data BKD
Provinsi Lampung, jumlah PPPK di lingkungan Pemprov Lampung saat ini tercatat
sebanyak 12.738 orang. Sementara itu, total aparatur sipil negara (ASN) di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mencapai 24.890 orang.
Jumlah tersebut
menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kebutuhan
sumber daya manusia aparatur ke depan, termasuk menentukan apakah masih
diperlukan tambahan pegawai melalui rekrutmen CPNS maupun jalur lainnya.
Dengan kondisi
tersebut, Pemprov Lampung memilih untuk terlebih dahulu mengoptimalkan ASN yang
telah tersedia sembari menunggu kejelasan kebijakan nasional mengenai rekrutmen
CPNS 2026.
Pemprov Lampung juga
akan terus mengikuti perkembangan komunikasi dengan pemerintah pusat. Apabila
nantinya terdapat keputusan resmi mengenai pembukaan formasi CPNS untuk
pemerintah daerah, BKD akan melakukan kajian dan pemetaan kebutuhan sebagai
dasar penyusunan kebijakan lebih lanjut. (*)
Berita Lainnya
-
Lansia di 5 Kelurahan Way Halim Terima Bantuan Sembako dari Pemkot Bandar Lampung
Selasa, 17 November 2026 -
Eva Dwiana Instruksikan Bantuan Sembako untuk Lansia, 1.000 Paket Disebar ke 20 Kecamatan
Selasa, 17 November 2026 -
Lansia di Bandar Lampung Dapat Bantuan Sembako, Setiap Kecamatan Kebagian 50 Paket
Selasa, 17 November 2026 -
Gubernur Mirza Dorong Kampus Turun ke Desa, Perkuat Hilirisasi dan Ekonomi Masyarakat
Selasa, 17 November 2026



