• Selasa, 17 November 2026

Antrean SPBU Lumpuhkan Jalinbar Tanggamus, Aturan Pertalite Pukul 14.00 Diprotes

Selasa, 17 November 2026 - 10.30 WIB
12

Kepadatan kendaraan di Jalan Lintas Barat (Jalinbar), Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kotaagung Timur, Tanggamus, Selasa (17/11/2026), akibat antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM di SPBU hingga meluber ke badan jalan dan menghambat arus lalu lintas. Foto: Sayuti/kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Tanggamus - Antrean kendaraan di SPBU 24.353.157 Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, meluber hingga memakan badan Jalan Lintas Barat (Jalinbar).

Akibatnya, arus kendaraan dari arah Gisting menuju Kotaagung maupun sebaliknya tersendat. Ironisnya, di tengah persoalan antrean yang tak kunjung terurai, pengelola SPBU justru menerapkan aturan penjualan Pertalite yang baru dibuka pukul 14.00 WIB.

Pantauan di lokasi, Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 08.30 WIB, memperlihatkan antrean kendaraan mengular di sekitar pintu masuk SPBU. Sepeda motor, mobil pribadi hingga kendaraan lainnya menumpuk dan menggunakan sebagian badan jalan.

Kepadatan tersebut membuat arus lalu lintas di jalur utama penghubung antarkecamatan itu terganggu. Kendaraan dari kedua arah harus berjalan perlahan karena ruang jalan semakin menyempit oleh kendaraan yang menunggu giliran mengisi BBM.

Dua petugas yang mengatur lalu lintas di sekitar SPBU terlihat kewalahan menghadapi panjangnya antrean. Upaya mengatur kendaraan belum mampu mengurai penumpukan yang terjadi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pengelola SPBU dalam mengatur pelayanan. Sebab, antrean pembelian BBM semestinya tidak sampai mengganggu hak pengguna jalan lain yang tidak memiliki kepentingan mengisi bahan bakar di SPBU tersebut.

Andre, seorang pengendara yang melintas di kawasan itu, mengaku terganggu dengan antrean kendaraan yang memenuhi sebagian badan jalan.

"Antrean kendaraan ini sudah sangat mengganggu. Kami yang hendak melintas dari Gisting menuju Kotaagung atau sebaliknya harus memperlambat kendaraan karena sebagian badan jalan dipenuhi kendaraan yang mengantre BBM. Seharusnya pengelola SPBU menyiapkan sistem antrean yang lebih tertib agar tidak mengorbankan pengguna jalan lain," ujar Andre.

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul kebijakan pengaturan waktu penjualan BBM di SPBU 24.353.157 Pekon Kampung Baru.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada pagi hari SPBU tersebut hanya melayani pembelian Biosolar dan Pertamax. Sementara penjualan Pertalite baru dibuka mulai pukul 14.00 WIB.

Kebijakan tersebut menuai pertanyaan dari masyarakat. Sebab, pembatasan waktu pelayanan Pertalite belum terbukti mampu mengatasi antrean kendaraan. Sebaliknya, masyarakat harus menyesuaikan waktu untuk mendapatkan BBM jenis yang paling banyak dibutuhkan pengendara tersebut.

Eko, warga Kotaagung, mempertanyakan dasar penerapan aturan tersebut. Menurut dia, pengaturan waktu penjualan semestinya tidak justru menambah kesulitan masyarakat.

"Saya heran dengan aturan penjualan Pertalite yang baru dibuka pukul 14.00 WIB. Kalau pagi hanya menjual Solar dan Pertamax, sementara Pertalite baru dilayani siang, sebenarnya apa pertimbangannya? Kebijakan seperti ini seharusnya dievaluasi. Jangan sampai masyarakat justru semakin kesulitan mendapatkan BBM dan antrean tetap terjadi," kata Eko.

Menurutnya, pengelola SPBU perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai alasan pembagian waktu penjualan tersebut, termasuk apakah kebijakan itu berkaitan dengan pasokan BBM atau pertimbangan operasional internal.

Sebab, tanpa penjelasan yang transparan, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan konsumen.

Dampak antrean juga dirasakan masyarakat yang menggunakan Jalinbar untuk aktivitas sehari-hari. Ida, seorang pegawai Pemerintah Kabupaten Tanggamus, menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai gangguan lalu lintas biasa.

"Jalan Lintas Barat ini merupakan jalur utama masyarakat. Kalau antrean SPBU sampai memakan badan jalan, dampaknya sangat terasa bagi aktivitas warga, termasuk pegawai yang harus berangkat bekerja. Pengelola SPBU harus memikirkan pengaturan antrean di dalam area SPBU, bukan membiarkan kendaraan mengular hingga mengganggu lalu lintas," ujar Ida.

Selain SPBU Kampung Baru, persoalan pelayanan BBM juga perlu menjadi perhatian di SPBU 24.353.49 yang berada di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Lokasinya juga berada di ruas Jalinbar yang memiliki tingkat mobilitas kendaraan cukup tinggi.

Keberadaan dua SPBU di jalur utama tersebut semestinya diikuti sistem pelayanan dan pengaturan antrean yang memadai. Apalagi, Jalinbar merupakan jalur strategis yang dilalui kendaraan masyarakat, angkutan barang, serta transportasi antardaerah.

Antrean BBM yang sampai menggunakan badan jalan bukan hanya menghambat perjalanan, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Kendaraan yang berhenti atau bergerak lambat di jalur padat dapat membahayakan pengendara lain, terutama ketika arus kendaraan dari dua arah sama-sama tinggi.

Persoalan antrean BBM di Tanggamus sebenarnya bukan kejadian pertama. Pada 30 Juni 2026, antrean panjang di SPBU 24.353.157 juga dilaporkan terjadi.

Kendaraan roda dua, mobil pribadi hingga truk mengular sejak pukul 05.00 WIB setelah pasokan Pertalite dan Biosolar kembali tersedia.

Sementara pada 11 Juni 2026, kepadatan akibat antrean BBM di SPBU kawasan Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, membuat Satlantas Polres Tanggamus menerjunkan tim urai untuk mengatur lalu lintas.

Rentetan kejadian tersebut menunjukkan bahwa persoalan antrean BBM membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Pengaturan lalu lintas secara situasional tidak cukup apabila persoalan mendasar dalam sistem pelayanan dan kapasitas penampungan kendaraan di SPBU tidak dibenahi.

Evaluasi perlu melibatkan Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, serta Satlantas Polres Tanggamus.

Pengelola SPBU perlu menjelaskan secara terbuka dasar penerapan jadwal penjualan Pertalite pukul 14.00 WIB, kondisi ketersediaan stok, kapasitas pelayanan, serta langkah konkret untuk memastikan antrean tidak meluber ke badan jalan.

Pertamina Patra Niaga juga perlu memastikan pelayanan kepada konsumen berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Sementara pemerintah daerah dan kepolisian perlu memastikan pengaturan kendaraan di sekitar SPBU berjalan efektif demi menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna Jalinbar.

Sebab, masyarakat datang ke SPBU untuk mendapatkan BBM, bukan untuk membuat kemacetan. Jangan sampai persoalan pelayanan di satu lokasi justru menjadi beban bagi ribuan pengguna jalan lainnya.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pengelola SPBU 24.353.157 mengenai dasar kebijakan penjualan Pertalite mulai pukul 14.00 WIB maupun langkah untuk mengatasi antrean kendaraan yang meluber ke badan Jalinbar. (*)