Adik Jadi Tersangka Korupsi Dana Bencana, Eks Kepala BNPB Suharyanto Diperiksa
Mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Foto: Ist
Kupastuntas.co, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) mendalami dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa
menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB). Penyelidikan aliran keuntungan dari proyek tersebut turut
menyeret nama mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, yang telah diperiksa
sebagai saksi melalui kerja sama penyidik KPK dan Pusat Polisi Militer (Puspom)
TNI.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan pemeriksaan terhadap Suharyanto berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk menggali informasi mengenai pengelolaan anggaran kebencanaan serta proses pengadaan proyek di lingkungan BNPB.
"Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB. Yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi," kata Budi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) dikutip dari Detik.com.
Selain Suharyanto, penyidik juga meminta keterangan seorang deputi BNPB yang merupakan anggota TNI aktif serta seorang koordinator keprotokolan di lembaga tersebut. Pemeriksaan ketiganya difokuskan pada mekanisme pengadaan barang dan jasa, terutama proyek yang dilaksanakan melalui penunjukan langsung kepada penyedia. KPK menduga terdapat hubungan kepentingan antara pihak yang terlibat dalam pengadaan dengan sejumlah perusahaan pelaksana proyek.
Menurut Budi, salah satu fokus penyidikan adalah dugaan pemberian keuntungan atau kickback dalam pelaksanaan proyek kebencanaan. Penyidik menelusuri bagaimana penyedia barang dan jasa ditentukan serta apakah proses tersebut dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.
"Karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut. Di mana kemudian ada beragam modus kickback, ya," jelasnya.
Perkara tersebut turut menyeret Bima Setiawan, tenaga ahli BNPB yang merupakan adik Suharyanto. KPK telah menetapkan Bima sebagai tersangka dalam klaster dugaan konflik kepentingan pengadaan tahun 2024–2026. Penyidik menduga sejumlah perusahaan yang memperoleh proyek melalui mekanisme penunjukan langsung memiliki hubungan afiliasi dengan Bima.
Selain Bima, tersangka dalam klaster pertama meliputi dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian, serta Gabriel Purwaka Sigit selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di BNPB dan Richard Erlangga yang merupakan tenaga ahli Kepala BNPB.
Sementara dalam klaster kedua, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Syifa Nrika Ghifarian, dan Gery Prasetiawan. Keempatnya juga tercatat sebagai tersangka dalam klaster pertama. KPK memastikan koordinasi dengan Puspom TNI terus dilakukan untuk mendukung pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi.
Meski namanya muncul dalam pengembangan perkara, Suharyanto hingga kini diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, sementara penyidik masih mendalami dugaan penyimpangan pengadaan serta aliran keuntungan dari proyek-proyek kebencanaan tersebut. (*)
Berita Lainnya
-
Dua Jenderal Dipecat dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa
Selasa, 17 November 2026 -
Dipecat Buntut Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Ajukan Banding
Selasa, 17 November 2026 -
DPR Percepat Pengesahan UU Penyadapan Tahun Ini, Cegah Penyalahgunaan Kekuasaan
Selasa, 17 November 2026 -
Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak dengan Hormat dari Polri
Selasa, 17 November 2026



