• Senin, 16 November 2026

Taman Soekarno Kotaagung Kehilangan Fungsi, Dugaan PSK dan Lapak Liar Resahkan Warga

Senin, 16 November 2026 - 09.26 WIB
219

Lapak pedagang yang memenuhi area dalam Taman Soekarno, Kotaagung, membuat ruang terbuka hijau itu semrawut dan kehilangan keindahannya. Foto: Sayuti/kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Tanggamus - Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekaligus Taman Soekarno yang dibangun pemerintah untuk menghadirkan ruang publik aman, nyaman dan memperindah wajah Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, justru dikeluhkan berubah fungsi.

Selain dipenuhi lapak pedagang kaki lima, taman yang berada tepat di depan rumah dinas Bupati Tanggamus itu diduga menjadi lokasi mangkal pekerja seks komersial (PSK) pada malam hari.

Kondisi tersebut memunculkan keresahan masyarakat. Minimnya penerangan, lemahnya pengawasan, serta tidak tertatanya aktivitas perdagangan dinilai membuat taman kehilangan fungsi utamanya sebagai ruang terbuka hijau.

Taman yang berada di Jalan Lintas Barat, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotaagung, itu semestinya menjadi tempat masyarakat menikmati keindahan kota, bersantai, dan bercengkerama bersama keluarga. Namun, kondisi di lapangan justru memperlihatkan pemandangan berbeda.

Lokasi yang berada di jantung ibu kota Kabupaten Tanggamus tersebut kini dikeluhkan semrawut. Lapak-lapak pedagang berdiri hingga ke bagian dalam taman. Sampah terlihat berserakan di sejumlah sudut, sementara rumput dan tanaman penghias taman banyak yang mati dan tidak terawat.

Lebih memprihatinkan, muncul informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas prostitusi dan transaksi obat-obatan terlarang pada malam hari.

Sejumlah warga menyebut kawasan tersebut mulai didatangi orang-orang yang diduga melakukan aktivitas tersebut sekitar pukul 21.00 WIB hingga menjelang subuh.

"Mereka mulai mangkal sejak pukul 21.00 sampai menjelang subuh. Ini kan jalan besar, tidak bagus kalau sampai anak-anak melihat hal seperti itu," kata seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (16/12026).

Informasi tersebut perlu ditelusuri dan dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Namun, keresahan warga semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan kepolisian, bukan dibiarkan berkembang tanpa penanganan.

Ironisnya, Taman Soekarno berada tepat di depan Lamban Balak atau rumah dinas Bupati Tanggamus. Taman tersebut juga berhadapan dengan Rumah Tahanan (Rutan) Kotaagung dan berdekatan dengan kompleks pendidikan SMP dan SMA Muhammadiyah Kotaagung.

Kondisi Taman Soekarno mengundang keprihatinan warga. Rini, warga Kotaagung, menyayangkan kondisi taman yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat justru kehilangan keindahannya.

"Sangat disayangkan, ikon Kotaagung yang harusnya sebagai tempat menikmati keindahan kota malah seperti tempat remang-remang. Harusnya ada anggaran pemeliharaannya. Semoga Tanggamus terus berbenah dan semakin berkembang," kata Rini.

Keluhan serupa disampaikan Aman, warga Kotaagung. Ia menyoroti persoalan penerangan yang menurutnya sudah bermasalah sejak taman diresmikan.

"Yang pasti, dari mulai taman itu diresmikan, lampunya sudah bermasalah sampai sekarang. Hanya mengandalkan tenaga surya. Untungnya ada lampu pedagang," ungkap Aman.

Minimnya penerangan dinilai menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi. Apalagi, taman tersebut berada di tepi jalan lintas yang ramai dilalui masyarakat.

Rido, warga lainnya, bahkan mengusulkan pemasangan kamera pengawas atau CCTV untuk memantau aktivitas di kawasan taman.

"Mungkin seharusnya ada CCTV yang mengawasi. Jadi kalau mereka mulai mangkal akan ketahuan," ujarnya.

Sementara itu, Iwan, warga Kotaagung lainnya, menilai semakin maraknya keberadaan pedagang dan dugaan aktivitas PSK tidak terlepas dari lemahnya pengawasan.

"Tidak ada perhatian dari pihak kecamatan, Satpol PP, bahkan dari Pemkab Tanggamus," katanya.

Selain persoalan keamanan, perubahan fungsi taman juga terlihat dari aktivitas perdagangan yang semakin merambah bagian dalam kawasan RTH.

Padahal, berdasarkan informasi masyarakat, area perdagangan semestinya berada di luar taman. Namun, sejumlah pedagang justru mendirikan tenda dan lapak di dalam kawasan yang seharusnya menjadi ruang terbuka publik.

Sejumlah pedagang disebut mengaku telah mendapatkan izin dari pihak kecamatan. Jika informasi tersebut benar, publik berhak mengetahui siapa yang memberikan izin, apa dasar pemberiannya, serta apakah penempatan lapak tersebut sesuai dengan peruntukan pembangunan taman.

Andi, seorang warga, menyayangkan perubahan fungsi taman yang kini dipenuhi lapak pedagang.

"Saya miris melihat taman ini menjadi kumuh karena dipenuhi lapak pedagang. Seharusnya ada tindakan tegas dari pemerintah, khususnya Satpol PP, untuk menertibkan kawasan ini," ujarnya.

Persoalan semakin kompleks karena keberadaan lapak di bagian dalam taman disebut menyebabkan kabel-kabel listrik terbentang dan berserakan. Kondisi tersebut bukan hanya merusak estetika, tetapi juga berpotensi membahayakan pengunjung.

Pantauan Senin (16/11/2026) sekitar pukul 05.00 WIB juga memperlihatkan sejumlah tenda masih berdiri di kawasan taman. Potongan kayu bekas pohon tumbang terlihat menumpuk setelah salah satu tenda pedagang dilaporkan tertimpa pohon beringin pada Minggu malam. Beruntung, tidak ada korban jiwa.

Penggunaan kawasan taman untuk kegiatan perdagangan maupun pameran UMKM juga perlu dievaluasi agar kegiatan ekonomi tidak mengorbankan fungsi utama ruang terbuka hijau.

Di balik persoalan semrawutnya kawasan tersebut, terdapat persoalan sosial yang tidak kalah memprihatinkan.

Seorang warga yang menyampaikan informasi mengenai kondisi Taman Soekarno mengaku sedih melihat pedagang sampai harus menginap di dalam taman demi mencari nafkah.

Bahkan, menurut informasi yang disampaikannya, terdapat satu keluarga pedagang yang bermalam di warung bersama anak kecil mereka.

"Saya atas nama masyarakat saja menyampaikan informasi. Ini bentuk kepedulian. Sedih melihat orang sampai menginap di taman untuk mencari uang. Bahkan anak kecilnya juga ikut menginap di situ bersama satu keluarga," ungkap warga tersebut melalui pesan yang diterima Senin (16/11/2026).

Ia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menegur ataupun memberikan edukasi kepada pedagang agar tidak berjualan di dalam taman.

Menurutnya, pemerintah yang seharusnya hadir untuk memberikan pemahaman sekaligus mengambil langkah penataan.

"Tapi saya tidak bisa mengedukasi mereka agar jangan berjualan di situ. Yang bisa menyampaikan itu adalah pemerintah," ujarnya.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa penataan Taman Soekarno tidak cukup hanya dilakukan dengan menyalahkan pedagang kecil. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, menyediakan lokasi berdagang yang layak, sekaligus mengembalikan fungsi taman sebagaimana mestinya.

"Membiarkan keluarga pedagang bermalam di taman bukanlah solusi. Namun, menertibkan mereka tanpa memberikan alternatif tempat berdagang juga tidak menyelesaikan persoalan," kata Irvan, seorang aktivis.

Kondisi Taman Soekarno memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola fasilitas publik. 

Penerangan yang dikeluhkan bermasalah sejak peresmian, tanaman yang mati, sampah berserakan, hingga lapak pedagang yang merambah bagian dalam taman menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh.

Publik berhak mengetahui apakah tersedia anggaran rutin untuk pemeliharaan taman, instansi mana yang bertanggung jawab, serta bagaimana pengawasan dilakukan, khususnya pada malam hari.

Pemasangan CCTV, perbaikan lampu penerangan, patroli rutin Satpol PP dan kepolisian, serta penataan ulang lapak pedagang menjadi sejumlah langkah yang didorong masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus juga perlu menjelaskan apakah aktivitas perdagangan di dalam taman telah mendapatkan izin resmi dan sesuai dengan rencana peruntukan kawasan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus, pemerintah kecamatan Kotaagung , maupun Satpol PP terkait keluhan warga mengenai keberadaan lapak pedagang dan kondisi Taman Soekarno.

Taman Soekarno bukan milik kelompok pedagang tertentu. Kawasan tersebut merupakan fasilitas publik yang dibangun untuk kepentingan seluruh masyarakat.

"Warga tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan taman yang bersih, terang, indah, aman, dan nyaman untuk menikmati ruang terbuka hijau bersama keluarga," ungkap Irvan.

Pemerintah daerah tidak cukup hanya membangun dan meresmikan taman, kemudian membiarkannya tanpa pemeliharaan dan pengawasan berkelanjutan.

Sebab, jika taman yang berada tepat di depan rumah dinas bupati saja dikeluhkan kumuh, gelap, kehilangan fungsi, dan diduga menjadi tempat aktivitas terlarang, publik tentu berhak mempertanyakan: siapa yang bertanggung jawab menjaga wajah Kotaagung? (*)