• Senin, 16 November 2026

Soal Dugaan Pungli Kemenag Pringsewu, Zulkarnain Minta Korban Berani Melapor

Senin, 16 November 2026 - 17.16 WIB
10

Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Zulkarnain saat diwawancarai awak media. Foto: Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung memberikan perhatian serius terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli), pemotongan dana bantuan operasional sekolah (BOS), hingga tunjangan sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu yang kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu.

Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Zulkarnain, mengatakan kasus tersebut menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan internal, khususnya terkait pengelolaan anggaran serta penyaluran hak-hak pegawai dan tenaga pendidik.

Menurutnya, dugaan praktik pemotongan hak pegawai merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan terjadi di lingkungan Kementerian Agama.

"Di Pringsewu kemarin itu cukup mengejutkan. Ini menjadi evaluasi kita ke depan. Praktik-praktik pungli dan pemotongan sudah jauh-jauh hari kami suarakan agar tidak diteruskan atau dilakukan," kata Zulkarnain saat dimintai keterangan, Senin (16/11/2026).

Ia juga mengapresiasi langkah Kejari Pringsewu yang telah melakukan penanganan hukum terhadap dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya, proses hukum diperlukan untuk mengungkap persoalan secara transparan sekaligus memberikan efek jera kepada aparatur yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.

Zulkarnain menegaskan, tidak boleh ada pegawai maupun pejabat di lingkungan Kemenag yang mengambil atau memotong hak orang lain tanpa dasar yang sah. Larangan tersebut berlaku terhadap seluruh bantuan pendidikan, dana BOS, maupun tunjangan sertifikasi guru, baik di madrasah negeri maupun swasta.

"Kami berterima kasih kepada kejaksaan agar persoalan ini terang benderang dan memberikan efek jera. Seluruh aparat di lingkungan Kanwil Kemenag jangan coba-coba bermain atau menzalimi orang dengan memotong hak-haknya," tegasnya.

Zulkarnain mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan persoalan yang terjadi di Kemenag Pringsewu kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Langkah tersebut dilakukan agar penanganan internal dapat berjalan sesuai mekanisme, sekaligus memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses penyidikan tanpa hambatan.

Ia menyebut pembinaan terhadap jajaran Kemenag Pringsewu juga telah dilakukan beberapa kali. Bahkan, sebelum persoalan tersebut mencuat ke publik, Kanwil Kemenag Lampung telah melakukan sejumlah langkah antisipasi, termasuk pemeriksaan melalui berita acara pemeriksaan (BAP) dan mutasi terhadap sejumlah pegawai.

Menurut Zulkarnain, rotasi jabatan merupakan salah satu upaya mencegah penyalahgunaan kewenangan, terutama apabila seorang pegawai terlalu lama menempati posisi tertentu.

"Kalau orang sudah terlalu lama biasanya trik-triknya sudah terlalu banyak. Sehingga perlu ada regenerasi agar ke depan lebih baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Zulkarnain mengingatkan seluruh Kantor Kemenag kabupaten/kota di Provinsi Lampung agar memperketat pengawasan terhadap penyaluran bantuan pendidikan maupun pemenuhan hak-hak pegawai.

Ia menilai pengawasan tidak boleh hanya dilakukan di tingkat kantor wilayah, tetapi juga harus menjangkau satuan pendidikan dan madrasah, termasuk daerah yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan.

Menurutnya, pembinaan internal selama ini terus dilakukan agar praktik serupa tidak terjadi di daerah lain. Meski demikian, pengawasan secara berkala tetap harus diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan.

Zulkarnain juga secara khusus meminta para guru dan pihak madrasah yang merasa dirugikan akibat dugaan pemotongan hak agar tidak takut menyampaikan laporan kepada Kanwil Kemenag Lampung. Ia meminta setiap laporan disertai bukti pendukung agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.

"Kalau ada guru maupun madrasah yang terkena potongan, laporkan saja segera dengan bukti. Kami akan proses," katanya.

Ia menegaskan, setiap laporan dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara serius. Tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik yang berpotensi merugikan guru, tenaga kependidikan, maupun lembaga pendidikan.

Zulkarnain berharap penanganan kasus di Kabupaten Pringsewu menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan dan tata kelola anggaran di seluruh lingkungan Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Dengan demikian, penyaluran dana bantuan pendidikan dan tunjangan guru dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta diterima secara utuh oleh pihak yang berhak.

Seperti diketahui kasus dugaan penyimpangan di lingkungan Kemenag Pringsewu tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik setelah tim penyidik Kejari Pringsewu melakukan penggeledahan di kantor Kemenag setempat pada Selasa, 10 November 2026.

Penggeledahan dilakukan untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana BOS, kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI), serta tunjangan sertifikasi guru untuk periode anggaran 2024 hingga 2026.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyasar sejumlah ruangan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan keuangan, di antaranya bagian Pendidikan Madrasah (Pendis), keuangan, serta kepegawaian.

Kepala Kejari Pringsewu, Anggiat AP Pardede, melalui keterangan yang diberitakan detikSumbagsel pada 12 November 2026, menyampaikan bahwa penyidik telah mengamankan sejumlah dokumen penting, berkas administrasi pengelolaan keuangan, serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian diamankan dan disita sesuai ketentuan hukum acara pidana untuk mendukung proses pembuktian dalam penyidikan.

Penelusuran dugaan penyimpangan itu mencakup pengelolaan dana pada berbagai jenjang pendidikan di bawah naungan Kemenag, mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).

Selain dugaan pemotongan tunjangan sertifikasi guru dan pengelolaan dana BOS, penyidik juga mendalami dugaan penyimpangan anggaran kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia.

Perkara tersebut berawal dari laporan masyarakat yang diterima Kejari Pringsewu. Namun, hingga perkembangan pemberitaan pada 12 November 2026, pihak kejaksaan belum mengumumkan secara resmi besaran kerugian maupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. (*)