Soal Dugaan Pungli Kemenag Pringsewu, Zulkarnain Minta Korban Berani Melapor
Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Zulkarnain saat diwawancarai awak media. Foto: Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kantor Wilayah Kementerian
Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung memberikan perhatian serius terhadap
dugaan praktik pungutan liar (pungli), pemotongan dana bantuan operasional
sekolah (BOS), hingga tunjangan sertifikasi guru di lingkungan Kementerian
Agama Kabupaten Pringsewu yang kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari)
Pringsewu.
Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Zulkarnain, mengatakan kasus
tersebut menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya untuk memperkuat pengawasan dan
pembinaan internal, khususnya terkait pengelolaan anggaran serta penyaluran
hak-hak pegawai dan tenaga pendidik.
Menurutnya, dugaan praktik pemotongan hak pegawai merupakan
persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan terjadi di lingkungan Kementerian
Agama.
"Di Pringsewu kemarin itu cukup mengejutkan. Ini menjadi
evaluasi kita ke depan. Praktik-praktik pungli dan pemotongan sudah jauh-jauh
hari kami suarakan agar tidak diteruskan atau dilakukan," kata Zulkarnain
saat dimintai keterangan, Senin (16/11/2026).
Ia juga mengapresiasi langkah Kejari Pringsewu yang telah
melakukan penanganan hukum terhadap dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya,
proses hukum diperlukan untuk mengungkap persoalan secara transparan sekaligus
memberikan efek jera kepada aparatur yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
Zulkarnain menegaskan, tidak boleh ada pegawai maupun pejabat
di lingkungan Kemenag yang mengambil atau memotong hak orang lain tanpa dasar yang
sah. Larangan tersebut berlaku terhadap seluruh bantuan pendidikan, dana BOS,
maupun tunjangan sertifikasi guru, baik di madrasah negeri maupun swasta.
"Kami berterima kasih kepada kejaksaan agar persoalan
ini terang benderang dan memberikan efek jera. Seluruh aparat di lingkungan
Kanwil Kemenag jangan coba-coba bermain atau menzalimi orang dengan memotong
hak-haknya," tegasnya.
Zulkarnain mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan
persoalan yang terjadi di Kemenag Pringsewu kepada Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama.
Langkah tersebut dilakukan agar penanganan internal dapat
berjalan sesuai mekanisme, sekaligus memberikan ruang kepada aparat penegak
hukum untuk menjalankan proses penyidikan tanpa hambatan.
Ia menyebut pembinaan terhadap jajaran Kemenag Pringsewu juga
telah dilakukan beberapa kali. Bahkan, sebelum persoalan tersebut mencuat ke
publik, Kanwil Kemenag Lampung telah melakukan sejumlah langkah antisipasi,
termasuk pemeriksaan melalui berita acara pemeriksaan (BAP) dan mutasi terhadap
sejumlah pegawai.
Menurut Zulkarnain, rotasi jabatan merupakan salah satu upaya
mencegah penyalahgunaan kewenangan, terutama apabila seorang pegawai terlalu
lama menempati posisi tertentu.
"Kalau orang sudah terlalu lama biasanya trik-triknya
sudah terlalu banyak. Sehingga perlu ada regenerasi agar ke depan lebih
baik," ujarnya.
Lebih lanjut, Zulkarnain mengingatkan seluruh Kantor Kemenag
kabupaten/kota di Provinsi Lampung agar memperketat pengawasan terhadap
penyaluran bantuan pendidikan maupun pemenuhan hak-hak pegawai.
Ia menilai pengawasan tidak boleh hanya dilakukan di tingkat
kantor wilayah, tetapi juga harus menjangkau satuan pendidikan dan madrasah,
termasuk daerah yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan.
Menurutnya, pembinaan internal selama ini terus dilakukan
agar praktik serupa tidak terjadi di daerah lain. Meski demikian, pengawasan
secara berkala tetap harus diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan.
Zulkarnain juga secara khusus meminta para guru dan pihak
madrasah yang merasa dirugikan akibat dugaan pemotongan hak agar tidak takut
menyampaikan laporan kepada Kanwil Kemenag Lampung. Ia meminta setiap laporan
disertai bukti pendukung agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme
pemeriksaan yang berlaku.
"Kalau ada guru maupun madrasah yang terkena potongan,
laporkan saja segera dengan bukti. Kami akan proses," katanya.
Ia menegaskan, setiap laporan dugaan penyimpangan harus
ditindaklanjuti secara serius. Tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik yang
berpotensi merugikan guru, tenaga kependidikan, maupun lembaga pendidikan.
Zulkarnain berharap penanganan kasus di Kabupaten Pringsewu
menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan dan tata kelola anggaran di
seluruh lingkungan Kementerian Agama Provinsi Lampung.
Dengan demikian, penyaluran dana bantuan pendidikan dan
tunjangan guru dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta diterima
secara utuh oleh pihak yang berhak.
Seperti diketahui kasus dugaan penyimpangan di lingkungan
Kemenag Pringsewu tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik setelah tim
penyidik Kejari Pringsewu melakukan penggeledahan di kantor Kemenag setempat
pada Selasa, 10 November 2026.
Penggeledahan dilakukan untuk menelusuri dugaan tindak pidana
korupsi berupa pemerasan dalam jabatan dan penyalahgunaan kewenangan dalam
pengelolaan dana BOS, kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI), serta
tunjangan sertifikasi guru untuk periode anggaran 2024 hingga 2026.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyasar sejumlah
ruangan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan keuangan, di
antaranya bagian Pendidikan Madrasah (Pendis), keuangan, serta kepegawaian.
Kepala Kejari Pringsewu, Anggiat AP Pardede, melalui
keterangan yang diberitakan detikSumbagsel pada 12 November 2026, menyampaikan
bahwa penyidik telah mengamankan sejumlah dokumen penting, berkas administrasi
pengelolaan keuangan, serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan
dengan perkara tersebut.
Seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian diamankan dan
disita sesuai ketentuan hukum acara pidana untuk mendukung proses pembuktian
dalam penyidikan.
Penelusuran dugaan penyimpangan itu mencakup pengelolaan dana
pada berbagai jenjang pendidikan di bawah naungan Kemenag, mulai dari Raudhatul
Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga
Madrasah Aliyah (MA).
Selain dugaan pemotongan tunjangan sertifikasi guru dan
pengelolaan dana BOS, penyidik juga mendalami dugaan penyimpangan anggaran
kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia.
Perkara tersebut berawal dari laporan masyarakat yang
diterima Kejari Pringsewu. Namun, hingga perkembangan pemberitaan pada 12
November 2026, pihak kejaksaan belum mengumumkan secara resmi besaran kerugian
maupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. (*)
Berita Lainnya
-
Klaim Pasokan Biosolar Aman, Pihak SPBU Mengaku Tak Tahu Penyebab Antrean Terus Terjadi
Senin, 16 November 2026 -
Antre Biosolar Berjam-jam, Sopir Truk di Bandar Lampung: Tolong Pikirkan Nasib Rakyat Kecil
Senin, 16 November 2026 -
Satgas Unila Akui Ada Miskomunikasi dalam Penanganan Perkara Dugaan Pelecehan Eks Kaprodi
Senin, 16 November 2026 -
Teknik Elektro Universitas Teknokrat Indonesia Loloskan Inovasi Terbanyak di KSTI 2026, Kaprodi Diundang Welcome Dinner di Balai Kota Surabaya
Senin, 16 November 2026



