Satgas Unila Akui Ada Miskomunikasi dalam Penanganan Perkara Dugaan Pelecehan Eks Kaprodi
Suasana diskusi terbuka soal penganganan kasus dugaan pelecehan seksual yang digelar di Gedung Serbaguna (GSG) Unila, Senin (16/11/2026). Foto: Sri/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Penanganan kasus dugaan
pelecehan seksual yang melibatkan mantan Ketua Program Studi (Kaprodi) FKIP
Universitas Lampung (Unila), RF, menjadi sorotan dalam diskusi terbuka yang
digelar di Gedung Serbaguna (GSG) Unila, Senin (16/11/2026).
Forum tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk
mempertanyakan proses penanganan kasus yang dinilai berjalan cukup lama. Di
hadapan mahasiswa, pihak Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
Perguruan Tinggi (PPKPT) akhirnya membeberkan tahapan dan kendala yang
memengaruhi proses penanganan laporan tersebut.
Ketua Satgas PPKPT Unila, Mamanda Syahputra Ginting,
menjelaskan bahwa mekanisme penanganan laporan sebenarnya telah diatur dalam
Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.
Dalam ketentuan tersebut, laporan yang masuk harus melalui
tahap telaah selama tiga hari untuk memastikan kelengkapan laporan.
Selanjutnya, pemeriksaan reguler dilakukan paling lama 30 hari dan dapat
diperpanjang maksimal 30 hari berikutnya apabila diperlukan.
Namun, Mamanda mengakui adanya kendala komunikasi ketika
terjadi pergantian kepengurusan Satgas dari ketua sebelumnya kepada dirinya.
"Ada miskomunikasi saat transisi pergantian ketua Satgas
lama kepada saya," ujarnya.
Penjelasan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam
diskusi yang turut dihadiri Rektor Unila, Prof. Lusmeilia Afriani, mahasiswa,
serta jajaran Satgas PPKPT.
Rektor Unila, Prof. Lusmeilia Afriani, mengatakan proses
penanganan secara internal terus berjalan. Salah satu langkah administratif
yang telah diterbitkan adalah surat keputusan (SK) larangan membimbing secara
resmi oleh pihak fakultas terhadap dosen yang bersangkutan.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pihak kampus
tetap melakukan penanganan terhadap laporan yang masuk.
Sementara itu, Presiden BEM Unila, Aditya Putra Bayu,
mengingatkan mahasiswa agar tetap menjaga substansi persoalan dalam mengawal
kasus tersebut.
Ia meminta mahasiswa tidak mudah terjebak dalam pembingkaian
opini yang justru mengaburkan persoalan utama.
"Kita di sini menjaga substansi kredibilitas. Jangan
sampai kita ter-framing membawa isu, tapi kita tidak tahu substansi apa
sebenarnya," kata Aditya.
Ia mengungkapkan, BEM Unila telah menyusun kajian
komprehensif yang mencakup kronologi, akar permasalahan, isu terkait hingga
kesimpulan sebagai landasan mahasiswa dalam mengawal kasus tersebut.
"Harapan saya, kita semua di sini bisa menyuarakan apa
perkataan kita, bisa menyuarakan apa yang kita substansikan," tambahnya.
Di sisi lain, moderator diskusi, Fatimah, mengingatkan
mahasiswa agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis
selama menyampaikan aspirasi.
"Sidang terbuka ini menguji prinsip keadilan dan
keberpihakan pada keamanan kampus," ujarnya.
Diskusi terbuka ini diharapkan tidak berhenti pada penjelasan
administratif semata, tetapi juga menjadi momentum bagi Unila untuk memastikan
penanganan dugaan kekerasan seksual berjalan transparan, akuntabel, serta
berpihak pada perlindungan korban. (*)
Berita Lainnya
-
Klaim Pasokan Biosolar Aman, Pihak SPBU Mengaku Tak Tahu Penyebab Antrean Terus Terjadi
Senin, 16 November 2026 -
Antre Biosolar Berjam-jam, Sopir Truk di Bandar Lampung: Tolong Pikirkan Nasib Rakyat Kecil
Senin, 16 November 2026 -
Soal Dugaan Pungli Kemenag Pringsewu, Zulkarnain Minta Korban Berani Melapor
Senin, 16 November 2026 -
Teknik Elektro Universitas Teknokrat Indonesia Loloskan Inovasi Terbanyak di KSTI 2026, Kaprodi Diundang Welcome Dinner di Balai Kota Surabaya
Senin, 16 November 2026



