• Senin, 16 November 2026

Satgas Unila Akui Ada Miskomunikasi dalam Penanganan Perkara Dugaan Pelecehan Eks Kaprodi

Senin, 16 November 2026 - 16.42 WIB
17

Suasana diskusi terbuka soal penganganan kasus dugaan pelecehan seksual yang digelar di Gedung Serbaguna (GSG) Unila, Senin (16/11/2026). Foto: Sri/Kupastuntas.co

Sri

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mantan Ketua Program Studi (Kaprodi) FKIP Universitas Lampung (Unila), RF, menjadi sorotan dalam diskusi terbuka yang digelar di Gedung Serbaguna (GSG) Unila, Senin (16/11/2026).

Forum tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mempertanyakan proses penanganan kasus yang dinilai berjalan cukup lama. Di hadapan mahasiswa, pihak Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) akhirnya membeberkan tahapan dan kendala yang memengaruhi proses penanganan laporan tersebut.

Ketua Satgas PPKPT Unila, Mamanda Syahputra Ginting, menjelaskan bahwa mekanisme penanganan laporan sebenarnya telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

Dalam ketentuan tersebut, laporan yang masuk harus melalui tahap telaah selama tiga hari untuk memastikan kelengkapan laporan. Selanjutnya, pemeriksaan reguler dilakukan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari berikutnya apabila diperlukan.

Namun, Mamanda mengakui adanya kendala komunikasi ketika terjadi pergantian kepengurusan Satgas dari ketua sebelumnya kepada dirinya.

"Ada miskomunikasi saat transisi pergantian ketua Satgas lama kepada saya," ujarnya.

Penjelasan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam diskusi yang turut dihadiri Rektor Unila, Prof. Lusmeilia Afriani, mahasiswa, serta jajaran Satgas PPKPT.

Rektor Unila, Prof. Lusmeilia Afriani, mengatakan proses penanganan secara internal terus berjalan. Salah satu langkah administratif yang telah diterbitkan adalah surat keputusan (SK) larangan membimbing secara resmi oleh pihak fakultas terhadap dosen yang bersangkutan.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pihak kampus tetap melakukan penanganan terhadap laporan yang masuk.

Sementara itu, Presiden BEM Unila, Aditya Putra Bayu, mengingatkan mahasiswa agar tetap menjaga substansi persoalan dalam mengawal kasus tersebut.

Ia meminta mahasiswa tidak mudah terjebak dalam pembingkaian opini yang justru mengaburkan persoalan utama.

"Kita di sini menjaga substansi kredibilitas. Jangan sampai kita ter-framing membawa isu, tapi kita tidak tahu substansi apa sebenarnya," kata Aditya.

Ia mengungkapkan, BEM Unila telah menyusun kajian komprehensif yang mencakup kronologi, akar permasalahan, isu terkait hingga kesimpulan sebagai landasan mahasiswa dalam mengawal kasus tersebut.

"Harapan saya, kita semua di sini bisa menyuarakan apa perkataan kita, bisa menyuarakan apa yang kita substansikan," tambahnya.

Di sisi lain, moderator diskusi, Fatimah, mengingatkan mahasiswa agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis selama menyampaikan aspirasi.

"Sidang terbuka ini menguji prinsip keadilan dan keberpihakan pada keamanan kampus," ujarnya.

Diskusi terbuka ini diharapkan tidak berhenti pada penjelasan administratif semata, tetapi juga menjadi momentum bagi Unila untuk memastikan penanganan dugaan kekerasan seksual berjalan transparan, akuntabel, serta berpihak pada perlindungan korban. (*)