Kupastuntas.co, Tanggamus – Teluk Kiluan, di Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, tidak hanya membutuhkan infrastruktur jalan untuk mendukung sektor pariwisata. Ketersediaan fasilitas kesehatan juga menjadi kebutuhan penting. 

Pemerintah Kabupaten Tanggamus kini merencanakan peningkatan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kiluan menjadi fasilitas pelayanan kesehatan khusus wisata bahari.

Rencana tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Herry Novrizal, disela-sela peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kabupaten Tanggamus di Pekon Kiluan Negeri, Minggu (15/11/2026).

Menurut Herry, pengembangan Pustu tersebut akan mencakup peningkatan sarana dan prasarana serta dukungan tenaga kesehatan. Dengan demikian, fasilitas itu tidak hanya melayani kebutuhan kesehatan masyarakat setempat, tetapi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung ke Teluk Kiluan.

"Teluk Kiluan merupakan salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Tanggamus. Karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai dinilai penting untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan masyarakat maupun pengunjung," kata Herry.

Momentum peringatan HKN ke-62 yang dipusatkan di kawasan wisata tersebut, kata Herry, sekaligus menjadi penegasan bahwa pelayanan kesehatan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

"Sehat untuk Semua bukan hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan kesehatan yang bisa dijangkau seluruh masyarakat," ujarnya.

Selain rencana pengembangan fasilitas kesehatan di Kiluan, Herry memaparkan capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Tanggamus yang telah menjangkau sekitar 68,59 persen penduduk.

Angka tersebut, menurut dia, telah melampaui target nasional yang disebut sebesar 46 persen.

Melalui program CKG, pemerintah melakukan deteksi dini terhadap sejumlah penyakit tidak menular maupun penyakit lainnya, di antaranya hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, kanker, hingga HIV/AIDS.

Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan pemetaan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus dasar menentukan langkah penanganan lebih lanjut.

Namun, Herry mengingatkan, pemeriksaan kesehatan tidak boleh berhenti pada kegiatan skrining. Masyarakat yang terindikasi memiliki gangguan kesehatan harus mendapatkan penanganan dan tata laksana medis secara tepat.

Sementara itu, Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi menegaskan, kesehatan dan pendidikan merupakan prioritas pembangunan daerah. Ia meminta seluruh jajaran pelayanan kesehatan memastikan masyarakat kurang mampu tidak kehilangan akses pengobatan akibat persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan.

"Saya tidak mau kembali mendengar ada warga miskin di Tanggamus yang tidak dapat berobat karena tidak ditanggung BPJS. Apalagi kehilangan nyawa, tak tertangani, hanya karena kepesertaan BPJS-nya tidak aktif," tegas Saleh.

Berdasarkan data yang disampaikan Bupati, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Tanggamus telah mencapai 96,01 persen.

Ia meminta kepala UPTD Puskesmas proaktif memberikan informasi dan membantu warga menyelesaikan persoalan kepesertaan JKN. Keselamatan pasien, menurut dia, harus menjadi prioritas dalam setiap pelayanan kesehatan.

"Pastikan setiap pasien yang datang mendapat penjelasan dan diarahkan penyelesaiannya. Kedepankan keselamatan pasien," ujarnya.

Peringatan HKN ke-62 di Pekon Kiluan Negeri berlangsung dengan sejumlah kegiatan, mulai dari senam bersama, perlombaan, bakti sosial, pelayanan kesehatan masyarakat, hingga partisipasi dalam Tanggamus Kiluan Colour Fun Run 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati, Mohammad Saleh Asnawi; Wakil Bupati Agus Suranto; Ketua Tim Penggerak PKK, Siti Mahmudah Saleh; Sekretaris Daerah Suaidi; Ketua DPRD Tanggamus, Agung Setyo Utomo; anggota DPRD Tanggamus Romzi Edy; jajaran Forkopimda, Ketua Perguruan Paku Banten, Mas Anom, kepala perangkat daerah, serta tenaga kesehatan.

Rencana peningkatan Pustu Kiluan menjadi fasilitas kesehatan wisata bahari kini menjadi salah satu agenda yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah. Sebab, pengembangan destinasi wisata tidak cukup hanya dengan membangun akses dan menarik kunjungan, tetapi juga harus diikuti kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan wisatawan. (*)