Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Ia menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, agar negara memperoleh manfaat minimal 70 persen dari hasil pengelolaan seluruh izin usaha pertambangan (IUP).

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan sumber daya alam Indonesia memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara dan kesejahteraan masyarakat.

Instruksi itu disampaikan Prabowo saat membuka kegiatan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, pemerintah tidak ingin kekayaan tambang Indonesia lebih banyak memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, sementara negara hanya memperoleh bagian kecil.

"Saya kasih instruksi ke menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," tegas Prabowo.

Presiden menjelaskan, pemerintah bahkan membuka kemungkinan mengambil alih kepemilikan saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan untuk memperkuat penguasaan negara terhadap sumber daya alam.

Meski demikian, Prabowo memastikan kesempatan investasi tetap terbuka bagi perusahaan yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Investor tetap diberikan ruang untuk memperoleh pengembalian modal sebelum keuntungan mayoritas dialokasikan bagi kepentingan bangsa.

"Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia masukin modal, boleh investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan," ujarnya.

Prabowo menyebut mekanisme tersebut mulai diterapkan dan optimistis manfaatnya dapat dirasakan negara dalam beberapa bulan mendatang.

Ia menegaskan kebijakan pengelolaan tambang harus berpedoman pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Menurutnya, sektor strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tidak boleh dikelola dengan mengabaikan kepentingan nasional.

Selain memperketat pengelolaan hasil pertambangan, Prabowo juga menginstruksikan agar seluruh aktivitas ekspor dilakukan melalui satu pintu, yakni lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Langkah tersebut bertujuan memperkuat pengawasan terhadap komoditas yang dikirim ke luar negeri sekaligus mencegah praktik manipulasi laporan ekspor.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah ingin memastikan jumlah barang yang dilaporkan perusahaan benar-benar sesuai dengan volume yang diekspor.

Prabowo mencontohkan, perusahaan yang mengekspor 100 ton komoditas wajib melaporkan jumlah yang sama kepada negara, bukan mengurangi angka dalam dokumen pelaporan.

Ia juga menegaskan pemerintah tidak boleh lagi kehilangan potensi penerimaan akibat lemahnya pengawasan.

"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya, laporan 100 ton, jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," tandasnya. (*)