Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp173,21 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 31 Oktober 2026.

Di tengah besarnya dana yang telah digunakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola program agar penyaluran makanan bergizi semakin tepat sasaran, aman, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang mulai bekerja sejak Juli 2026 telah melakukan sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan MBG.

Pembenahan tersebut meliputi pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawasan terhadap tenaga pelaksana, serta pemeriksaan langsung terhadap ketepatan sasaran penerima manfaat di lapangan.

"Kita melihat bahwa teman-teman manajemen baru Badan Gizi Nasional yang telah bekerja sejak bulan Juli lalu telah mulai melakukan berbagai macam reformasi atas tata kelola Makan Bergizi Gratis, tata kelola SPPG, pengawasan atas SPPI, lalu kemudian ketepatan sasaran lebih dicek di lapangan," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita edisi November 2026 di Jakarta, pada Jumat (13/11/2026).

Selain memperketat pengawasan, pemerintah mulai memperluas jangkauan layanan MBG ke wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Sebanyak 1.500 SPPG telah diaktifkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk kawasan dengan angka stunting tinggi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan manfaat program agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

Perbaikan juga menyasar aspek keamanan dan kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. BGN mulai menguji coba proses peracikan makanan di lingkungan sekolah, sekaligus memperkuat pemanfaatan bahan pangan dari pemasok lokal.

Pelibatan tenaga kerja daerah setempat turut didorong untuk mendukung kelancaran distribusi makanan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Suahasil menilai langkah pembenahan tersebut penting untuk memastikan anggaran negara yang telah terserap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

"Berbagai macam reformasi yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG," katanya.

Dengan realisasi anggaran yang telah mencapai Rp173,21 triliun, penguatan pengawasan, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran menjadi perhatian dalam keberlanjutan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. (*)