Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menyeret nama perwira tinggi Polri. Kali ini, seorang jenderal bintang satu berinisial TK menjadi sorotan setelah namanya muncul dalam pengusutan perkara yang sebelumnya telah menjerat empat tersangka.

Polri mengonfirmasi bahwa TK merupakan anggota aktif Korps Bhayangkara berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). Saat ini, yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk mendalami dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, membenarkan identitas kepangkatan TK. Namun, pihak kepolisian masih belum mengungkap nama lengkap maupun jabatan yang saat ini diemban perwira tinggi tersebut.

"Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," kata Johnny dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Menurut Johnny, pemeriksaan terhadap TK dilakukan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri. Selain menelusuri kemungkinan pelanggaran kode etik, penyidik juga menggali keterangannya untuk memperjelas rangkaian dugaan penyadapan ilegal tersebut.

"Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," ujarnya.

Kemunculan nama TK dalam perkara ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap adanya dugaan keterlibatan perwira tersebut ketika memberikan penjelasan kepada Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut tersangka Irjen Ahrie Sonta (AS) diduga memberikan perintah kepada Brigjen TK untuk melakukan kegiatan pemantauan atau surveillance. Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik guna mengungkap alur perintah dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Sementara itu, Polri menegaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran etik dan proses penyidikan pidana terus dilakukan secara bersamaan. Langkah ini bertujuan memastikan setiap pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara diperiksa sesuai peran dan tanggung jawabnya.

Meski telah menjalani pemeriksaan Propam, belum ada keterangan resmi mengenai penetapan TK sebagai tersangka dalam perkara pidana tersebut. Polisi juga belum menjelaskan secara terperinci sejauh mana dugaan keterlibatannya dalam kegiatan pemantauan yang diungkap Kapolri.

Pemeriksaan terhadap Brigjen TK kini menjadi perkembangan penting dalam pengusutan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo. Hasil pendalaman penyidik diharapkan dapat memperjelas apakah perwira tinggi tersebut hanya menjalankan perintah atau memiliki peran lain dalam rangkaian dugaan tindak pidana tersebut. (*)