Kupastuntas.co, Tulang Bawang Barat - Konflik lahan seluas sekitar 150 hektare antara masyarakat dan PT Huma Indah Mekar (HIM) di Tiyuh Penumangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), mulai menemukan titik terang.

Setelah melalui proses panjang, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Tim 31 menyatakan bersedia meninggalkan lahan yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut secara sukarela.

Kesepakatan itu mengemuka dalam sosialisasi putusan pengadilan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Tubaba, Rabu (11/11/2026), di Ruang Rapat Wakil Bupati.

Pertemuan tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Pengadilan Negeri Menggala, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta perwakilan masyarakat dan perusahaan yang bersengketa.

Perwakilan Tim 31 yang didampingi Kepala Tiyuh Penumangan, Saikhudin, menyampaikan bahwa masyarakat telah memahami kedudukan hukum tanah yang disengketakan. Mereka juga mengakui sebelumnya telah menerima pembayaran ganti rugi dari PT HIM pada 2013 dan melakukan pelepasan hak atas lahan tersebut.

"Kami sudah menerima uang ganti rugi dari PT HIM pada tahun 2013 dan melakukan pelepasan hak. Kami paham dan sadar bahwa kebenaran harus dijunjung tinggi," ujar Saikhudin.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga juga menyatakan kesediaannya menaati putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Kami menghormati dan mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)," ungkap perwakilan masyarakat Tim 31.

Baca juga : Sengketa Lahan 150 Hektare dengan PT HIM Tubaba, 464 Pihak Terlibat dalam Perkara Perdata

Pernyataan ini menjadi perkembangan penting dalam upaya meredakan ketegangan yang selama ini menyelimuti persoalan penguasaan lahan HGU Nomor 27 Tahun 1996.

Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengambil langkah fasilitasi setelah menerima surat dari tim kuasa hukum tertanggal 21 Juli 2026.

Menurutnya, penyelesaian sengketa harus mengedepankan kepastian hukum sekaligus menjaga ketertiban masyarakat dan keberlangsungan investasi.

"Sebagai pemerintah yang responsif dan peduli terhadap keberlangsungan usaha serta investasi di daerah, sekaligus untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat, kami bergerak cepat merespons persoalan ini agar tidak berlarut-larut," kata Nadirsyah.

Sementara itu, Juru Bicara Pengadilan Negeri Menggala, Sarmaida Eka Rohayani, menilai forum sosialisasi tersebut menjadi langkah positif untuk menyamakan pemahaman para pihak terhadap putusan pengadilan.

Menurutnya, perbedaan penafsiran hukum kerap menjadi salah satu faktor yang memperpanjang konflik pertanahan. Ia juga mengapresiasi pendekatan Pemkab Tubaba yang mempertemukan masyarakat, perusahaan, dan instansi terkait dalam satu forum dialog.

Dari pihak perusahaan, kuasa hukum PT HIM, Dr. Sumarsih dari RHS Law Firm, menyatakan bahwa perusahaan memiliki dasar penguasaan lahan berupa HGU yang disebut masih berlaku hingga 2035.

Pihaknya juga mengungkapkan adanya pembayaran pelepasan hak kepada masyarakat sebesar Rp2 miliar berdasarkan nota kesepakatan, ditambah Rp7,5 miliar yang disebut telah diperkuat melalui perjanjian perdamaian dan putusan Pengadilan Negeri Menggala.

Sementara itu, Kapolres Tubaba AKBP Himmawan Setiawan menegaskan kepolisian siap mengawal proses penyelesaian sengketa sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

Meski Tim 31 telah menyatakan kesediaan meninggalkan lahan, penyelesaian keseluruhan sengketa masih membutuhkan kejelasan sikap kelompok masyarakat lainnya.

Sosialisasi yang digelar dalam dua sesi tersebut juga melibatkan Tim 13, namun hingga kini belum diperoleh pernyataan resmi mengenai sikap mereka terhadap putusan pengadilan.

Pemkab Tubaba berharap komunikasi antarpihak terus berjalan agar penyelesaian konflik dapat berlangsung damai tanpa menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. (*)