Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI tidak serta-merta menghilangkan hak keuangan dan fasilitas negara yang melekat pada dirinya. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu berpeluang memperoleh sejumlah fasilitas setelah tidak lagi menjabat, mulai dari uang pensiun bulanan, rumah kediaman, kendaraan dinas beserta sopir, hingga jaminan biaya kesehatan.

Bahkan, rumah yang dapat disediakan negara bagi mantan wakil presiden memiliki batas luas tanah mencapai 1.500 meter persegi apabila berlokasi di Jakarta. Sementara itu, uang pensiun pokok Gibran diperkirakan mencapai Rp20,16 juta setiap bulan sesuai ketentuan penggajian pejabat negara.

Hak-hak tersebut dapat diperoleh apabila pemberhentian Gibran ditetapkan dengan status berhenti dengan hormat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sebelumnya, Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Surat tersebut diterima Ketua MPR Ahmad Muzani bersama jajaran pimpinan MPR.

Dalam suratnya, Gibran menyatakan keputusan meninggalkan jabatan wakil presiden diambil atas kehendaknya sendiri. MPR kemudian menindaklanjuti pengunduran diri tersebut melalui mekanisme kelembagaan.

Berpeluang Terima Pensiun Rp20,16 Juta Setiap Bulan

Salah satu hak keuangan yang berpotensi diterima Gibran adalah uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya sebagai wakil presiden.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1978.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," demikian bunyi Pasal 6 Ayat (1).

Dalam aturan yang sama ditegaskan bahwa besaran pensiun pokok mantan presiden maupun mantan wakil presiden mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat.

Mengacu pada ketentuan penggajian pejabat negara, gaji pokok wakil presiden ditetapkan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Dengan dasar gaji pokok tertinggi pejabat negara sebesar Rp5.040.000, pensiun pokok yang berpotensi diterima Gibran mencapai Rp20.160.000 per bulan.

Pembayaran pensiun tersebut pada prinsipnya berlangsung selama mantan wakil presiden masih hidup, sepanjang tidak kembali diangkat menjadi presiden atau wakil presiden. Ketentuan penghentiannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Dapat Rumah Kediaman dengan Luas Tanah hingga 1.500 Meter Persegi

Selain uang pensiun, Gibran juga berpeluang mendapatkan rumah kediaman yang disediakan negara lengkap dengan perlengkapannya.

Fasilitas tersebut diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, sementara standar kelayakan rumah dijabarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.

Berdasarkan ketentuan tersebut, rumah bagi mantan presiden atau mantan wakil presiden dapat memiliki luas tanah maksimal 1.500 meter persegi apabila berlokasi di DKI Jakarta.

Apabila rumah berada di luar Jakarta, ketentuan luas tanah mengacu pada nilai yang setara dengan batas maksimal nilai tanah di Jakarta. Sementara itu, luas keseluruhan lantai bangunan ditetapkan paling banyak 1.500 meter persegi sesuai ketentuan tata ruang.

Rumah tersebut juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memiliki desain yang nyaman, struktur bangunan yang aman, serta ruangan dan fasilitas yang mendukung aktivitas mantan wakil presiden bersama keluarganya.

Penyediaan rumah dapat dilakukan melalui pembelian tanah dan bangunan, pembangunan rumah baru, maupun pembangunan atau peremajaan rumah di atas tanah milik pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, ketentuan luas tersebut merupakan batas maksimal, bukan jaminan bahwa Gibran akan menerima rumah dengan ukuran persis 1.500 meter persegi.

Kendaraan Negara, Sopir, hingga Biaya Kesehatan

Fasilitas lain yang dapat diperoleh Gibran adalah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudi. Hak tersebut juga tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Tak hanya itu, negara memberikan sejumlah tunjangan serta menanggung biaya rumah tangga tertentu, meliputi pemakaian air, listrik, dan telepon.

Mantan wakil presiden juga berhak memperoleh pembiayaan perawatan kesehatan bagi dirinya beserta keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan perawatan kesehatan mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.

"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat," bunyi aturan tersebut.

Dengan demikian, meskipun Gibran memilih mengakhiri masa jabatannya sebelum periode pemerintahan 2024–2029 berakhir, sejumlah hak keuangan dan fasilitas negara tetap berpotensi melekat pada dirinya sepanjang memenuhi persyaratan hukum.

Namun, pemberian fasilitas tersebut tetap bergantung pada penetapan status pemberhentian serta proses administrasi sesuai peraturan yang berlaku. (*)