Kupastuntas.co, Bandar Lampung - YLBHI-LBH Bandar Lampung mendesak Polda Lampung membuktikan komitmen pemberantasan mafia tanah dengan menuntaskan dugaan kasus mafia tanah di Desa Sripendowo dan delapan desa lainnya di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim).

Desakan ini muncul menyusul pemberian penghargaan Pin Emas dari Menteri ATR/BPN kepada Kapolda Lampung dan Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung.

Kepala Divisi Advokasi YLBHI-LBH Bandar Lampung, M. Arif Ridho Tawakal mengatakan, penghargaan tersebut patut diapresiasi, tetapi harus dibarengi dengan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan pertanahan yang merugikan masyarakat.

Terlebih, kasus Sripendowo telah bergulir sejak pengaduan warga pada 29 Mei 2024 dan berlanjut dengan laporan polisi pada 1 Oktober 2026.

"Penghargaan Pin Emas tidak akan berarti tanpa keadilan bagi petani. Kami mendesak Polda Lampung segera mengungkap kasus ini, menaikkannya ke tahap penyidikan, menetapkan tersangka, serta mengusut seluruh pihak yang terlibat hingga aktor intelektualnya," tegas Arif dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Menurut Arif, lambannya penyelesaian perkara tersebut berdampak pada kehidupan lebih dari 2.000 warga yang menggantungkan penghasilan dari lahan sengketa.

Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat setelah muncul informasi mengenai rencana pelelangan sejumlah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diduga bermasalah dan telah dijadikan jaminan kredit.

Bahkan, pihak yang mengaku sebagai pegawai Bank BRI Kalianda disebut sempat mendatangi warga untuk mencari objek tanah yang berkaitan dengan rencana lelang tersebut.

Arif menilai rencana pelelangan itu perlu mendapat perhatian serius karena objek tanah masih dalam sengketa dan sebagian lahannya tetap dikelola petani.

Berdasarkan informasi yang diterima LBH, sertifikat terkait telah dibekukan oleh BPN Lampung Timur, sementara dugaan tindak pidana dalam penerbitannya masih ditangani Polda Lampung.

Ia mengingatkan, apabila pelelangan tetap dilaksanakan tanpa penyelesaian persoalan hukum, dikhawatirkan muncul konflik sosial sekaligus ancaman hilangnya sumber penghidupan warga.

Lebih lanjut, Arif menyoroti dugaan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurutnya, apabila ditemukan manipulasi dokumen atau penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan sertifikat yang kemudian digunakan sebagai agunan perbankan, perkara tersebut berpotensi mengandung unsur tindak pidana korupsi maupun pemalsuan dokumen.

Karena itu, LBH meminta penyidik tidak hanya menelusuri pihak yang menguasai sertifikat, tetapi juga kemungkinan keterlibatan perangkat desa, oknum pertanahan, dan pihak lain yang diduga memfasilitasi praktik tersebut.

YLBHI-LBH Bandar Lampung juga meminta pihak perbankan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyikapi agunan yang legalitasnya dipersoalkan.

Arif menegaskan, penyelesaian kasus Sripendowo akan menjadi ujian nyata bagi Polda Lampung setelah menerima penghargaan pemberantasan mafia tanah.

"Penanganan kasus ini akan menunjukkan apakah Polda Lampung memang layak menerima penghargaan tersebut," pungkasnya. (*)