Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung menerima sejumlah laporan dugaan pelanggaran pembayaran upah pekerja sepanjang 2026.

Sejumlah perusahaan dilaporkan memberikan gaji di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah menjelang pembahasan penetapan upah minimum tahun 2027.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, menegaskan bahwa perusahaan wajib memenuhi ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, pekerja yang merasa menerima gaji di bawah standar minimum memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan kepada Disnaker agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau ada pekerja yang mengalami hal tersebut, khususnya mereka yang bekerja di luar usaha mikro, bisa melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Kami akan pelajari, melihat fakta di lapangan, dan melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang menerapkan upah di bawah upah minimum," ujar Agus, dikutip Tribun, Jumat (13/11/2026).

Agus mengungkapkan, selama 2026 pihaknya telah menerima beberapa pengaduan melalui bidang pengawasan ketenagakerjaan maupun mediator hubungan industrial.

Setiap laporan akan ditelaah untuk memastikan apakah perusahaan benar-benar melanggar ketentuan pengupahan. Apabila ditemukan pelanggaran, perusahaan wajib menyelesaikan kekurangan pembayaran gaji kepada pekerja yang masih aktif bekerja.

Sementara itu, bagi pekerja yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), Disnaker akan mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme mediasi agar hak-hak mereka tetap dipenuhi.

"Kalau pekerjanya masih berstatus sebagai pekerja di perusahaan tersebut, maka wajib perusahaan itu membayarkan kekurangan upahnya. Tetapi bagi perusahaan yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja, kami lakukan pendekatan mediasi agar hak-hak eks karyawannya tetap terpenuhi," jelas Agus.

Ia menambahkan, sejumlah perusahaan juga menyampaikan keberatan dalam menerapkan ketentuan upah minimum dengan berbagai alasan, mulai dari status dan masa kerja pegawai hingga kemampuan keuangan perusahaan.

Namun, alasan tersebut tetap harus diperiksa berdasarkan regulasi yang berlaku dan tidak otomatis membebaskan perusahaan dari kewajiban pengupahan.

Disnaker Lampung memastikan pengawasan dan penyelesaian pengaduan terus dilakukan agar hak pekerja terlindungi menjelang pemberlakuan kebijakan upah minimum tahun 2027. (*)