Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Partai Demokrat memilih tidak ikut berebut kursi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Meski memiliki sejumlah figur potensial, partai berlambang bintang mercy tersebut memastikan tidak akan menyodorkan nama calon pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden," tegas AHY, dikutip dari Detik.com.

Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas posisi Demokrat di tengah menghangatnya dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden. 

Partai Demokrat memilih memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk menentukan dua figur yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

AHY menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur secara tegas dalam konstitusi. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon wakil presiden, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.

"Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," jelasnya.

Menariknya, keputusan Demokrat untuk tidak mengajukan kandidat bukan diambil secara sepihak oleh AHY. Ia mengaku telah lebih dahulu berkomunikasi dan meminta pertimbangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Konsultasi tersebut dilakukan melalui sambungan video pada Jumat pagi, ketika Presiden keenam RI itu sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.

Menurut AHY, sikap tersebut sejalan dengan ketentuan internal Partai Demokrat sekaligus bentuk penghormatan terhadap proses ketatanegaraan yang sedang berlangsung.

Di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai sosok pengganti Gibran, AHY juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak menjadikan proses pemilihan wakil presiden sebagai sumber kegaduhan politik.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu menegaskan, pergantian wakil presiden harus berlangsung sesuai konstitusi tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.

"Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita," ujarnya.

AHY juga meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai berbagai spekulasi politik mengenai kandidat wakil presiden sebelum Presiden Prabowo secara resmi mengajukan dua nama kepada MPR.

"Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki," tegas AHY.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan secara langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Prabowo mengakui keputusan tersebut diterimanya dengan perasaan berat. Namun, ia menghormati pilihan Gibran untuk mengakhiri masa jabatannya sebelum periode pemerintahan berakhir. 

"Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," kata Prabowo dalam konferensi pers.

Prabowo juga memberikan apresiasi terhadap sikap Gibran yang dinilainya telah menunjukkan tanggung jawab dalam mengambil keputusan politik tersebut.

"Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan," ungkapnya.

Dengan sikap resmi Demokrat tersebut, perhatian politik kini tertuju pada langkah Prabowo dalam menentukan dua calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional. (*)