Kupastuntas.co, Tulang Bawang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang resmi menetapkan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tulang Bawang Jaya berinisial NVM (48), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan solar bersubsidi dan dana penyertaan modal perusahaan.

Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp8 miliar.

Penetapan tersangka dilakukan tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Tulang Bawang, Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Kepala Kejari Tulang Bawang, Ronalta Ritonga, didampingi Kasi Intelijen Dimas Sany dan Kasi Pidsus Adimas, menjelaskan bahwa penyidik telah memperoleh bukti yang cukup untuk meningkatkan status hukum Direktur Utama BUMD tersebut menjadi tersangka.

"Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar serta penggunaan dana penyertaan modal pada PT Tulang Bawang Jaya," kata Ronalta, dikutip benuanews.

Berdasarkan hasil penghitungan auditor kejaksaan, aktivitas yang menjadi objek penyidikan tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp8 miliar.

Penyidik masih mendalami penggunaan dana perusahaan dan pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Sebelum penetapan tersangka, pengelolaan BBM bersubsidi di lingkungan BUMD Tulang Bawang telah menjadi sorotan publik.

Salah satunya menyangkut dugaan praktik pelangsiran Bio Solar di SPBU 24.345.107 yang diberitakan sejak 2025.

Pada Oktober 2026, Direktur PT Tulang Bawang Jaya, Novi Marzani, juga sempat mendatangi Kejari Tulang Bawang untuk menyampaikan data dan klarifikasi terkait tuduhan penyimpangan pengelolaan perusahaan. Namun, keterkaitan langsung seluruh tuduhan sebelumnya dengan perkara yang kini disidik masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari kejaksaan.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, NVM langsung menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 12 November 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dugaan penyalahgunaan pengelolaan BBM bersubsidi dan modal perusahaan daerah yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. (*)