Kupastuntas.co, Tanggamus - Sebanyak 972 kendaraan milik pemerintah daerah, instansi vertikal, dan pemerintah pekon di Kabupaten Tanggamus tercatat menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Persoalan ini menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan optimalisasi aset daerah karena menyangkut kepatuhan pajak sekaligus ketertiban administrasi barang milik pemerintah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 892 unit merupakan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 74 unit milik instansi vertikal, dan enam unit milik pemerintah pekon.

Data itu dipaparkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tanggamus, Nanang Sumarlin, dalam rapat optimalisasi pemanfaatan aset daerah di Ruang Rapat Wakil Bupati Tanggamus, Jumat (23/10/2026).

Besarnya jumlah kendaraan yang tercatat menunggak tersebut menjadi perhatian dalam upaya penertiban aset dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkab Tanggamus sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembayaran Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

Nanang mengatakan, penanganan tunggakan pajak kendaraan membutuhkan koordinasi antarinstansi agar pembayaran pajak dan administrasi kendaraan dinas dapat ditertibkan.

“Penanganan tunggakan pajak kendaraan dinas perlu menjadi perhatian bersama. Koordinasi antarinstansi diperlukan untuk mendorong kepatuhan pembayaran pajak sekaligus menertibkan administrasi kendaraan,” ujar Nanang.

Dalam rapat tersebut, Bapenda juga memaparkan realisasi penerimaan opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dari target Rp22,25 miliar, penerimaan yang terealisasi mencapai Rp18,04 miliar atau 81,08 persen.

Dengan capaian tersebut, masih terdapat selisih sekitar Rp4,21 miliar dari target penerimaan yang ditetapkan.

Selain penertiban pajak kendaraan, Pemkab Tanggamus membahas pemanfaatan aset daerah yang berpotensi menghasilkan penerimaan, termasuk bangunan Pasar Induk Gisting dan sejumlah lahan sawah tadah hujan di beberapa pekon yang berada dalam pengelolaan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.

Berdasarkan paparan Bapenda, realisasi retribusi pemanfaatan aset yang dibahas baru mencapai 57,80 persen. Namun, rincian target nominal, nilai penerimaan, dan periode penghitungan retribusi tersebut tidak dijelaskan dalam bahan paparan yang disampaikan.

Kondisi ini membuat penataan aset tidak hanya berkaitan dengan pencatatan barang milik daerah, tetapi juga dengan kepastian hukum, penetapan tarif, dan mekanisme pemungutan retribusi.

Nanang menyampaikan, pemanfaatan aset daerah perlu didukung aturan yang jelas agar pengelolaannya tertib dan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Optimalisasi pemanfaatan aset daerah perlu didukung dengan kepastian legalitas, penetapan tarif yang jelas, serta mekanisme pemungutan retribusi yang tertib sesuai ketentuan,” katanya.

Rapat tersebut turut membahas penyusunan rancangan peraturan bupati mengenai tata cara pemungutan retribusi pemanfaatan aset daerah. Langkah lain yang dipaparkan adalah percepatan penyelesaian legalitas tanah yang menjadi objek retribusi.

Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian terkait legalitas aset antara lain kantor Balai Penyuluhan Pertanian di Pekon Kali Bening, Kecamatan Talang Padang, Pekon Penantian, Kecamatan Pulau Panggung, serta wilayah Kecamatan Wonosobo.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, koordinasi akan melibatkan Bapenda, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Samsat UPTD Wilayah XIII, Polres Tanggamus, dan Kantor Pertanahan.

Keterlibatan sejumlah instansi itu diperlukan untuk mendukung penertiban administrasi kendaraan, koordinasi pembayaran pajak, penyelesaian legalitas tanah, serta penataan mekanisme pemungutan retribusi sesuai ketentuan.

Pemkab Tanggamus membahas langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan barang milik daerah dan meningkatkan penerimaan PAD.

Meski demikian, data yang dipaparkan dalam rapat tersebut belum merinci jadwal penyelesaian tunggakan 972 kendaraan, nilai keseluruhan kewajiban pajaknya, maupun target waktu penyelesaian legalitas tanah dan peningkatan realisasi retribusi.

Informasi mengenai target penyelesaian dan perkembangan tindak lanjut diperlukan untuk mengukur sejauh mana langkah optimalisasi aset benar-benar menghasilkan perbaikan administrasi dan penerimaan daerah. (*)