Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan perkembangan terbaru terkait penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 243 orang dan 13 korporasi telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Perkembangan penanganan kasus tersebut dipaparkan langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam pemaparannya di Sidang Kabinet, seperti yang disiarkan daring melalui kanal YouTube @SekretariatPresiden, Jumat (23/10/2026).

Dalam penjelasannya, Jenderal Suyudi mengungkapkan bahwa penegakan hukum untuk kategori perorangan melibatkan jajaran dari 13 Kepolisian Daerah (Polda).

"Kami izin sampaikan terkait penegakan hukum karhutla yang kami laksanakan, pertama terkait perorangan ada 13 Polda yang lakukan penegakan hukum, 286 LP, luas yang terbakar 5.856 hektar, jumlah tersangka 243, dalam lidik 32, henti lidik 9, proses sidik lanjut 189, selesai 56 perkara. Ini untuk kasus perorangan," kata Jenderal Suyudi.

Selain kasus individu, Kapolri turut memaparkan data penindakan terhadap pelaku dari pihak perusahaan atau korporasi. Berdasarkan laporan data per 20 Oktober 2026 pukul 18.00 WIB, penegakan hukum korporasi ditangani oleh 10 Polda dan 1 Dirtippidter Bareskrim.

"Untuk korporasi berdasarkan laporan terakhir tanggal 20 Oktober pukul 18.00, penegakan hukum yang kami lakukan di 10 polda dan 1 Dirtippidter Bareskrim itu ada 100 LP, luas yang terbakar 29.534,99 hektare, jumlah tersangka 13, henti lidik 6, proses penyidikan 94 kasus," ucap Suyudi.

Lebih lanjut, Suyudi menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi berdasarkan 23 Laporan Polisi (LP) agar ditindaklanjuti untuk pencabutan izin usaha. Sementara itu, 71 laporan polisi lainnya yang masih berada dalam proses penyidikan belum dikeluarkan rekomendasi pencabutan izin.

"Kemudian dari 94 kasus yang naik sidik, 23 LP ini direkomendasikan pencabutan izin, dan 11 telah ditetapkan sebagai tersangka, 12 belum ditetapkan sebagai tersangka," jelas Suyudi.

"Untuk 71 LP proses penyidikan belum rekomendasikan cabut izin, tapi 2 di antaranya sudah naik tersangka, 69 belum naik," lanjutnya. (*)