Kupastuntas.co, Tanggamus — Kerusakan ruas jalan kabupaten di Kabupaten Tanggamus, Lampung, menyisakan pekerjaan besar bagi pemerintah daerah. Dari total panjang jalan 939,128 kilometer, sekitar 521 kilometer membutuhkan penanganan, sementara anggaran yang tersedia rata-rata hanya Rp20 miliar per tahun.

Dengan kemampuan tersebut, perbaikan jalan berpotensi berlangsung selama bertahun-tahun jika tidak diikuti peningkatan pendanaan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tanggamus, Jon Novri mengatakan, tingkat kemantapan jalan kabupaten pada 2026 baru mencapai 44,48 persen. Data itu berdasarkan survei kondisi jalan dan verifikasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum yang tercatat dalam Sistem Pengelolaan Data Jalan Daerah (SIPDJD).

“Berdasarkan data kondisi jalan tahun 2026, terdapat 292,80 kilometer jalan dalam kondisi baik, 124,96 kilometer kondisi sedang, 42,87 kilometer rusak ringan, dan 478,50 kilometer rusak berat,” kata Jon Novri, Jumat (23/10/2026).

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan infrastruktur jalan di Tanggamus bukan sekadar menyangkut sejumlah ruas yang berlubang, melainkan kebutuhan penanganan dalam skala besar yang harus diselesaikan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Jon Novri menjelaskan, kebutuhan anggaran perbaikan bergantung pada tingkat kerusakan dan konstruksi yang digunakan. Penanganan dengan konstruksi beton diperkirakan membutuhkan Rp5,5 miliar per kilometer, sedangkan hotmix rata-rata Rp3 miliar per kilometer.

Dengan asumsi penanganan sepanjang 521 kilometer menggunakan hotmix, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp1,563 triliun. Nilai tersebut belum mencakup pembangunan jembatan, perencanaan, dan pengawasan.

“Untuk penanganan jalan kabupaten yang tidak mantap sepanjang kurang lebih 521 kilometer, dibutuhkan anggaran minimal Rp1,563 triliun jika menggunakan hotmix,” ungkap Jon Novri.

Di sisi lain, anggaran yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur jalan rata-rata hanya sekitar Rp20 miliar per tahun. Dengan kebutuhan rata-rata Rp3 miliar per kilometer untuk konstruksi hotmix, dana tersebut secara hitungan kasar hanya cukup menangani sekitar 6–7 kilometer jalan, bergantung pada kondisi dan kebutuhan teknis setiap ruas.

Kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan anggaran itu menjadi tantangan utama dalam mempercepat penanganan jalan rusak di wilayah berjuluk Bumi Begawi Jejama tersebut.

Jon Novri mengatakan, pemerintah daerah harus menyesuaikan penanganan jalan dengan kemampuan keuangan serta ketentuan teknis yang berlaku. Penentuan ruas prioritas mempertimbangkan arah kebijakan dan visi-misi kepala daerah.

Usulan penanganan dapat berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pokok-pokok pikiran anggota DPRD melalui e-pokir, serta usulan teknokratik Dinas PUPR.

“Dengan keterbatasan anggaran, penanganan jalan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dan sistem perencanaan yang berlaku, baik melalui Musrenbang, e-pokir, maupun usulan teknokratik,” katanya.

Menurut Jon Novri, ruas yang diprioritaskan umumnya merupakan jalan utama atau poros dengan tingkat kerusakan cukup parah dan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat.

Namun, dengan panjang jalan yang harus ditangani mencapai ratusan kilometer, penentuan prioritas menjadi bagian penting agar anggaran yang terbatas dapat digunakan untuk ruas yang paling membutuhkan perbaikan.

Selain jalan kabupaten, Pemkab Tanggamus juga memiliki tanggung jawab pengelolaan jalan lingkungan sepanjang 631,36 kilometer berdasarkan SK Bupati Tanggamus Nomor B.304/24/08/2021.

Di tengah keterbatasan pendanaan pemerintah, warga Pekon Sinar Jawa dan Pekon Datar Lebuai, Kecamatan Air Naningan, bergotong royong mengumpulkan dana untuk memperbaiki jalan penghubung kedua pekon tersebut.

Partisipasi warga itu mendapat apresiasi dari Dinas PUPR Tanggamus. Jon Novri menilai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan infrastruktur di lingkungan mereka.

“Dinas PUPR sangat mengapresiasi peran aktif masyarakat yang secara swadaya turut serta membangun maupun memelihara jalan, baik jalan kabupaten maupun jalan lingkungan, seperti yang dilakukan masyarakat Pekon Datar Lebuai dan Pekon Sinar Jawa,” ujarnya.

Ia menyatakan, Dinas PUPR akan menganggarkan pekerjaan rekonstruksi ruas jalan Sinar Jawa–Datar Lebuai pada Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah daerah berharap rekonstruksi tersebut dapat melanjutkan upaya perbaikan yang telah dilakukan masyarakat, sehingga akses penghubung kedua pekon menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas warga.

“Harapannya, ruas jalan tersebut dapat tuntas ditangani, digunakan masyarakat dengan baik, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Pekon Datar Lebuai dan Pekon Sinar Jawa, Kecamatan Air Naningan,” tutupnya.

Besarnya kebutuhan anggaran penanganan jalan di Tanggamus menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan infrastruktur tidak dapat hanya mengandalkan alokasi tahunan yang terbatas.

Perbaikan bertahap tetap diperlukan, tetapi percepatan penanganan juga bergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan pendanaan dan menentukan ruas yang paling mendesak untuk diperbaiki. (*)