Polisi Sudah Periksa 23 Orang Saksi Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Agung Mesuji
Dirreskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman. Foto: Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal
Khusus (Ditrekrimsus) Polda Lampung telah memeriksa 23 orang saksi atas perkara
dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Masjid Agung dan Objek Wisata Religi
Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2020–2022.
Dirreskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman menyampaikan, saksi
yang diperiksa berkaitan dengan proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pembayaran pekerjaan.
"Sampai dengan saat ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap
23 orang saksi dari dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dengan kontrak
pekerjaan fisik sebesar Rp73.499.918.000," ungkap Heri, Senin
(12/10/2026).
Selain itu, lanjut Heri, hasil pemeriksaan fisik/teknis dari Politeknik
Negeri Bandung telah diterima, dengan hasil terhadap nilai pekerjaan
berdasarkan MC 100 (Mutual Check 100%) terdapat selisih sebesar
Rp11.369.143.268,92.
Perkara telah dilakukan ekspose di Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung dalam rangka proses penghitungan
kerugian keuangan negara.
"Saat ini penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi
terkait lainnya dan terhadap Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP
dan Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung guna melengkapi pembuktian
dalam proses penyidikan," ujarnya.
Sementara terkait potensi tersangka, Heri mengatakan pihaknya masih
menunggu hasil audit kerugian negara.
"Yang paling utama adalah dari kasus korupsi adalah apakah ada
kerugian negara yang ditimbulkan, itu dulu yang kita utamakan," katanya.
Wadir Krimsus Polda Lampung, AKBP Yusriandi Yusrin mengungkapkan, pada
perkara ini Ditreskrimsus Polda Lampung menerbitkan Laporan Polisi Model A
Nomor LP/A-24/IX/2026 tertanggal 7 September 2026.
"Dari hasil penyelidikan ditemukan dugaan peristiwa pidana korupsi
dalam pengerjaan pembangunan Masjid Agung dan objek wisata religi dengan
indikasi penyimpangan, mulai dari tahap perencanaan, proses pemilihan penyedia
atau tender, hingga pelaksanaan pekerjaan, dengan pagu anggaran APBD sebesar 75
miliar," jelas Yusriandi baru-baru ini.
Yusriandi mengatakan saat ini perkara tersebut sudah ditingkatkan dari
status penyelidikan ke penyidikan. Untuk siapa pihak yang akan
mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya ini masih terus berproses.
"Jadi memang kita belum menetapkan tersangka. Kita masih melakukan
pengumpulan alat bukti. Kita juga sudah mengundang melibatkan ahli konstruksi
dari Poltek Bandung ya, dan juga nanti kita akan melakukan koordinasi dengan
BPKP terkait kerugian negara," ujar dia.
"Ke depan insya Allah kalau ini sudah lengkap alat bukti, kita akan
bisa menentukan siapa-siapa saja yang berperan dan patut mempertanggungjawabkan
pidananya," imbuhnya.
Adapun pasal yang akan persangkakan dalam perkara ini yaitu Pasal 603 atau
Pasal 604, Pasal 20 a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (*)
Berita Lainnya
-
Mentan Amran Tegaskan Bantuan Alsintan yang Disalahgunakan Langsung Ditarik dan Dialihkan
Minggu, 22 November 2026 -
Percepat Pemanfaatan Lahan CSR, Kementan Gelar Tanam Serempak
Minggu, 22 November 2026 -
28 Atlet Lampung Tiba di PON Pantai 2026, Sebagian Masih Berlaga di Porprov
Sabtu, 21 November 2026 -
Siswa SMKS Mitra Bhakti Sribhawono Gali Ilmu Digital Marketing di Kampus Terbaik Universitas Teknokrat Indonesia
Sabtu, 21 November 2026



