Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Anggota Komisi III DPR RI, Sudin, menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Lengkung Langit, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Rabu (16/9/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 200 peserta tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kembali pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai kebangsaan, khususnya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, yakni Wiyadi, Wiwik, dan Sri Ningsih Zamsari.

Sosialisasi dipandu Tenaga Ahli Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Donald Harris Sihotang, S.E., M.M., sementara jalannya acara dipandu oleh Melinda.

Dalam pemaparannya, Sudin menekankan bahwa Empat Pilar tidak boleh berhenti sebatas pengetahuan atau hafalan, tetapi harus tercermin dalam perilaku masyarakat sehari-hari.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar yang dibangun di atas kemajemukan. Masyarakat Indonesia memiliki latar belakang suku, agama, budaya, bahasa daerah, adat istiadat, dan kehidupan sosial yang berbeda-beda.

Namun, berbagai perbedaan tersebut dapat dipersatukan karena bangsa Indonesia memiliki konsensus dan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi pegangan bersama.

“Indonesia ini sangat majemuk. Kita berbeda suku, agama, budaya, bahasa dan adat istiadat. Tetapi kita tetap satu bangsa, satu tanah air dan satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar harus kita pahami dan yang lebih penting kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Sudin.

Sudin mengingatkan bahwa kemajemukan merupakan kekayaan bangsa, tetapi apabila tidak dikelola dengan semangat persatuan dan toleransi, perbedaan juga dapat menjadi sumber konflik dan perpecahan.

Karena itu, menurutnya, Pancasila harus benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat melalui sikap saling menghormati, gotong royong, musyawarah, toleransi, keadilan, serta kepedulian terhadap sesama.

“Bayangkan betapa rentannya Indonesia terhadap perpecahan apabila masyarakat tidak lagi berpegang pada nilai-nilai kebangsaan. Jangan sampai perbedaan suku, agama, pilihan, maupun kepentingan justru membuat kita saling bermusuhan. Persatuan dan kesatuan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok,” ujarnya.

Sudin kemudian menjelaskan empat pokok utama yang menjadi materi sosialisasi.

Pertama, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Kedua, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Konstitusi menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara sekaligus mengatur hak dan kewajiban warga negara. Masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan hukum, bukan dengan kekerasan atau tindakan main hakim sendiri.

Ketiga, NKRI sebagai bentuk negara. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan komitmen yang harus dijaga bersama. Perbedaan daerah, suku, agama maupun kelompok tidak boleh menjadi alasan untuk merusak persatuan bangsa.

Keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Perbedaan bukan penghalang untuk hidup bersama. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan dalam membangun Indonesia.

Sudin juga mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan di lingkungan masing-masing dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum diketahui kebenarannya, terlebih di tengah perkembangan media sosial dan teknologi digital yang membuat informasi menyebar sangat cepat.

Menurutnya, semangat Empat Pilar justru semakin relevan di era digital karena masyarakat setiap hari berhadapan dengan berbagai informasi, pandangan dan kepentingan yang berbeda.

Usai pemaparan Sudin, Tenaga Ahli Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Donald Harris Sihotang, S.E., M.M., memberikan pengayaan mengenai implementasi nilai-nilai Empat Pilar dalam kehidupan masyarakat.

Donald mengatakan, ukuran keberhasilan sosialisasi bukan sekadar seberapa banyak masyarakat mampu menghafal Pancasila atau menyebutkan Empat Pilar, tetapi sejauh mana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata.

“Pancasila jangan hanya kita hafalkan. Kalau kita menghargai orang lain yang berbeda agama, berbeda suku dan berbeda pendapat, itu pengamalan Pancasila. Kalau kita menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, menaati hukum, menjaga persatuan, bergotong royong dan membantu sesama, itu juga pengamalan nilai-nilai kebangsaan,” kata Donald.

Ia menambahkan, salah satu kekuatan terbesar Indonesia justru terletak pada kemampuannya menyatukan berbagai perbedaan dalam satu identitas kebangsaan.

Menurut Donald, masyarakat perlu memahami bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara.

“Jadi Empat Pilar bukan sekadar materi untuk didengar ketika ada sosialisasi. Nilai-nilainya harus hidup di rumah, lingkungan masyarakat, sekolah, kampus, tempat kerja, organisasi, bahkan dalam cara kita menggunakan media sosial,” ujarnya.

Donald juga mengingatkan peserta agar bijak menggunakan media sosial. Kebebasan berpendapat, menurutnya, harus berjalan bersama tanggung jawab, penghormatan terhadap orang lain dan kepatuhan terhadap hukum.

“Jangan karena berbeda pandangan lalu kita saling menghina. Jangan karena menerima informasi di media sosial kemudian langsung menyebarkannya tanpa memeriksa kebenarannya. Persatuan bangsa juga harus kita jaga di ruang digital,” tegasnya.

Untuk membuat sosialisasi lebih interaktif, Donald mengajak peserta menyanyikan sejumlah lagu kebangsaan dan nasional. Para peserta diajak tidak hanya menyanyikan lagu, tetapi juga memahami pesan tentang nasionalisme, persatuan, pengabdian dan kecintaan terhadap Indonesia yang terkandung di dalamnya.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan interaktif. Sekitar 200 peserta mengikuti rangkaian acara hingga selesai.

Melalui kegiatan tersebut, Sudin berharap masyarakat semakin memahami bahwa menjaga Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, TNI, Polri maupun lembaga negara, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara.

“Negara ini milik kita bersama. Karena itu, persatuan harus kita jaga bersama. Perbedaan jangan dijadikan alasan untuk terpecah, tetapi harus menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia,” pungkasnya. (*)