Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sorotan terhadap proyek revitalisasi trotoar Jalan Sultan Agung, Way Halim, Bandar Lampung, kembali mencuat.

Dalam inspeksi mendadak (Sidak) Komisi III DPRD Bandar Lampung, Rabu (9/9/2026), ditemukan sejumlah persoalan yang kembali berkaitan dengan spesifikasi pekerjaan.

Proyek senilai Rp21,7 miliar tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah bagian trotoar sempat ambruk. Kali ini, DPRD menyoroti penggunaan besi yang setelah diukur hanya memiliki diameter sekitar 7,8 milimeter, sementara dalam perencanaan disebut menggunakan besi berdiameter 10 milimeter.

Selain itu, penggunaan papan bekas sebagai perancah atau bekisting juga menjadi perhatian dalam sidak tersebut.

Namun dalam sidak tersebut, Dewan belum ada rekomendasi ke Pemkot Bandar Lampung.

Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengatakan pelaksanaan proyek pemerintah harus mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kontraktor, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD dalam fungsi pengawasan.

"Pelaksana ya harus sesuai dengan spesifikasinya. Karena yang malu kan bukan hanya Wali Kota sebagai penanggung jawab pembangunan Kota Bandar Lampung, kami di DPRD merancang anggaran ini, kami mengevaluasi sebagaimana fungsi kami sebagai pengawasan," kata Agus, saat sidak trotoar tersebut, Rabu (9/9/2026).

Ia menegaskan, keterbukaan informasi membuat pelaksanaan proyek pemerintah semakin mudah diawasi masyarakat dan media. Karena itu, menurutnya, persoalan ketidaksesuaian pekerjaan tidak boleh dianggap sepele.

"Ini di era terbuka. Masyarakat publik bisa melihat. Kawan-kawan media juga sudah bisa menyediakan informasi secara terbuka. Ini saya pikir tidak bisa main-main untuk hal-hal yang seperti ini," tegasnya.

Namun, meski kembali menemukan persoalan di lapangan, Komisi III DPRD Bandar Lampung belum memberikan rekomendasi khusus kepada Pemkot maupun Dinas PU untuk memberikan sanksi kepada rekanan.

Agus mengatakan pihaknya masih akan melakukan rapat internal untuk menentukan langkah selanjutnya karena proyek tersebut masih dalam tahap pengerjaan.

"Karena ini kan masih berjalan. Masih berjalan anggaran. Saya pikir juga ada evaluasi yang masih bisa dilakukan sampai dengan waktu yang ditentukan. Jika nanti ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan aturan, kami akan lanjutkan," ujarnya.

Saat ditanya apakah DPRD akan merekomendasikan pemutusan atau pergantian rekanan, Agus kembali mengatakan keputusan tersebut akan dibahas secara internal.

"Kami baru melihat yang ini secara lapangan. Apa kesimpulan rekomendasinya akan kami rapatkan lagi secara internal," katanya.

Sementara itu, PPK Dinas Bina Marga Dinas PU Bandar Lampung, Rayu R Warganegara, mengakui adanya persoalan pada ukuran besi yang terpasang.

Menurutnya, dalam perencanaan besi yang digunakan seharusnya berdiameter 10 milimeter. Namun, setelah dilakukan pengukuran menggunakan alat ukur, diameter besi yang ditemukan sekitar 7,8 milimeter.

"Salah. Sebenarnya salah. Karena kebetulan memang perencanaan kita ini kan 10. Kita sigmat 7,8. Secara labeling itu 10," kata Rayu.

Ia menjelaskan, Dinas PU tengah menghitung kembali volume pekerjaan untuk menyesuaikan dengan rencana anggaran pelaksanaan (RAP).

Rayu mengatakan besi yang telah terpasang belum tentu seluruhnya dibongkar dan diganti. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah melakukan konversi terhadap volume dan panjang pekerjaan.

"Jadi ada kemungkinan besar nanti apakah kita konversi ke volume panjang penanganan," ujarnya.

Saat ditanya apakah akan dibuat adendum, Rayu membenarkannya. "Ya, pasti akan kita lakukan adendum," katanya.

Persoalan lain yang turut dipertanyakan adalah penggunaan perancah atau bekisting dari papan bekas. Rayu menjelaskan, dalam analisa pekerjaan, item tersebut tercantum sebagai perancah dan paku, tanpa secara spesifik membedakan material baru atau bekas.

Menurutnya, material bekas masih dapat digunakan selama dinilai layak.

"Memang di item analisa kita itu tidak tertulis bekas dan baru. Selama masih layak," jelasnya.

Namun, ketika ditanya berapa nilai anggaran untuk perancah dalam proyek tersebut, Rayu belum dapat menyebutkan secara pasti dan mengatakan akan mengonfirmasikan kembali karena masih harus melihat rincian volumenya.

Dalam sidak tersebut, DPRD juga mempertanyakan keberadaan pengawas proyek. Sebab, temuan besi berdiameter 7,8 milimeter dinilai semestinya dapat diketahui sejak awal apabila pengawasan berjalan maksimal.

Agus menilai pengawasan dari Dinas PU maupun konsultan pengawas harus menjadi perhatian serius agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

"Harusnya kalau ada pengawas jalan, ketika konsultan pengawas jalan, pengawas PU jalan, besi 7,8 itu nggak pernah ada harusnya," ujarnya.

Meski demikian, DPRD belum mengambil keputusan final. Agus mengatakan pihaknya akan kembali melakukan rapat internal untuk menentukan rekomendasi terhadap temuan tersebut.

Dengan nilai proyek mencapai Rp21,7 miliar dan menggunakan pembiayaan melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), pengawasan terhadap kualitas pekerjaan dinilai menjadi semakin penting agar anggaran pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. (*)