‎Kupastuntas.co, Tanggamus - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tanggamus mendapat sorotan. Dari 70 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, sebanyak 26 dapur diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanggamus per 3 September 2026 mencatat baru 44 dapur SPPG yang telah memiliki SLHS. Sementara 26 dapur lainnya masih dalam proses pemenuhan persyaratan sertifikasi tersebut.

Kepala DPMPTSP Tanggamus, Hendra Wijaya Mega, mengatakan dapur yang belum memiliki SLHS telah diminta segera menyelesaikan proses pengurusan perizinan.

Pemerintah daerah memberikan waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan.

“Dapur-dapur yang belum memiliki SLHS diminta segera mengurus persyaratan perizinannya dalam waktu sekitar satu hingga dua bulan,” kata Hendra.

Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tanggamus menemukan enam pegawai SPPG positif narkoba dalam tes urine mendadak di salah satu dapur MBG. Pemeriksaan dilakukan pada Selasa (1/9/2026) di SPPG Gang Bumi Jaya, Pekon Terbaya, Kecamatan Kotaagung.

Humas BNNK Tanggamus, Ulfa Arum Kartika, membenarkan adanya temuan tersebut. Menurutnya, tes urine dilakukan sebagai bagian dari deteksi dini dan merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta permintaan dari pihak dapur. Enam pegawai yang dinyatakan positif kemudian tidak lagi bekerja di SPPG tersebut.

Ulfa menegaskan, persoalan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan melalui pemberian sanksi dari pengelola. BNNK Tanggamus mendorong keenam pekerja yang dinyatakan positif untuk menjalani rehabilitasi.

“Yang jelas, nama-nama yang positif tersebut harusnya direhab. Mereka harus kooperatif untuk datang ke BNN Tanggamus untuk rehabilitasi, karena bagaimanapun juga pengguna narkoba itu adalah korban yang harus disembuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap operasional dapur MBG. SLHS sendiri berkaitan dengan pemenuhan standar higiene dan sanitasi dalam pengolahan makanan, termasuk kondisi lingkungan, peralatan, air, bahan pangan, hingga proses penanganan makanan.

Di sisi lain, temuan pekerja positif narkoba menjadi perhatian terhadap pengawasan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat program MBG di Tanggamus. (*)