Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada di desa.

Hal tersebut disampaikan Mirzani dalam Seminar KDMP se-Provinsi Lampung yang digelar di Gedung Semergou, Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmat mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat, termasuk pengembangan KDMP.

Menurutnya, keberadaan KDMP penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pemerintah desa, mengenai tujuan, urgensi, hingga langkah implementasi koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Rahmat menilai selama ini terdapat persoalan dalam sistem ekonomi yang menyebabkan sebagian besar perputaran uang dari desa justru mengalir ke kota.

"70 persen uang yang ada di desa itu mengalir ke kota dan 30 persen di desa. Sedangkan di desa-desa, kita tahu 70 persen populasi kita ada di desa," kata Rahmat.

Ia mengatakan kondisi tersebut membuat mayoritas masyarakat yang tinggal di desa hanya memperebutkan sebagian kecil perputaran ekonomi, meskipun desa memiliki sumber daya alam yang melimpah.

"70 persen yang ada di Provinsi Lampung ini ada di desa. Akhirnya, meskipun kita kaya dengan pertanian, masyarakat di desa hanya memperebutkan 30 persen saja kekayaan yang ada di Provinsi Lampung," ujarnya.

Padahal, lanjut Rahmat, Lampung memiliki berbagai komoditas unggulan yang berpotensi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.

Ia menyebut Lampung memiliki komoditas singkong yang kontribusinya mencapai sekitar 70 persen produksi nasional. Selain itu, produksi padi Lampung berada di peringkat kelima nasional, sementara jagung berada di posisi ketiga nasional.

"Yang harusnya dengan kekayaan sumber daya alam itu, masyarakat-masyarakat di desa kita sudah makmur. Tapi karena sistem ekonominya tidak mendukung, akhirnya kekayaan yang ada di desa itu lari ke kota," jelasnya.

Rahmat mengatakan pemerintah pusat melalui program strategis Presiden Prabowo Subianto berupaya mendorong agar perputaran ekonomi dapat lebih banyak masuk dan berkembang di desa.

"Langkah nomor satu adalah bagaimana mengalirkan uang yang dari kota itu ke desa. Ada dua-tiga caranya. Yang pertama dilakukan dengan MBG, yang kedua yang paling penting adalah instrumennya KDMP, Koperasi Merah Putih," ungkapnya.

Menurut Rahmat, pemerintah desa memiliki pemahaman mengenai potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Karena itu, KDMP diharapkan tidak sekadar menjadi tempat simpan pinjam, tetapi mampu menjadi pusat pengembangan ekonomi desa.

Ia mencontohkan komoditas jagung yang dapat dikembangkan menjadi bahan pakan, singkong yang dapat diolah menjadi produk turunan, serta padi yang dapat dikembangkan hingga menjadi beras dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

"Karena sistem ekonominya tidak mendukung, akhirnya bahan-bahan mentah ini selalu keluar dengan mentah. Keinginan Pak Presiden adalah bagaimana kekayaan yang ada di desa kita ini dimaksimalkan, nilai tambahnya ada di desa kita masing-masing," katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Rahmat, desa membutuhkan berbagai instrumen pendukung, mulai dari modal, jaringan pemasaran, manajemen hingga tenaga ahli.

Ia menilai koperasi dapat menjadi wadah untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan tersebut sehingga potensi ekonomi desa tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah.

"Koperasi adalah bagi kita di Provinsi Lampung ke depan, saya sangat berharap adalah salah satu alat pengungkit bagaimana kemakmuran-kemakmuran yang ada di Provinsi Lampung ini hadir di desa-desa," tegasnya.

Rahmat menambahkan, Pemprov Lampung bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen mendukung percepatan pelaksanaan KDMP di seluruh wilayah Lampung.

Ia menyebut dukungan tersebut melibatkan TNI, Kepolisian, Kejaksaan, serta berbagai sektor masyarakat.

"Kami Forkopimda, bersatu padu dengan TNI, Kepolisian, Kejaksaan dan seluruh sektor masyarakat, bagaimana menyukseskan KDMP ini bisa terlaksana dengan cepat di Provinsi Lampung," pungkasnya. (*)