Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menampung aspirasi dari para agen distribusi gabah dalam upaya menjaga tata niaga pangan serta stabilitas harga beras di daerah.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat pengendalian distribusi gabah dan stabilitas komoditas pangan utama yang digelar Pemprov Lampung di ruang sungkai Gedung Balai Keratun, Selasa (1/9/2026).

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan pemerintah daerah telah memiliki sejumlah regulasi yang menjadi landasan dalam mengatur ketahanan dan distribusi pangan.

Regulasi tersebut di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, hingga Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2020.

Menurut Mulyadi, kehadiran pemerintah dalam persoalan distribusi gabah dan beras bertujuan memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan mudah, khususnya beras sebagai salah satu kebutuhan pokok.

“Intinya, pemerintah daerah hadir terhadap situasi dan kondisi daerah. Masyarakat harus mudah mengakses kebutuhan dasar, di antaranya pangan, yaitu beras. Ini yang harus kita jaga,” kata Mulyadi usai rapat.

Ia mengatakan, pengaturan tata niaga gabah dan beras juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Lampung dalam menjaga stabilitas inflasi daerah.

Sebagai salah satu daerah penghasil pangan, Lampung dinilai harus mampu memastikan tingginya produksi gabah dapat berbanding lurus dengan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau.

“Lampung sebagai penghasil pangan, khususnya beras, harus memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan beras. Karena itu, tata niaga ini yang kita atur dan kita jaga,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Pemprov Lampung juga mendengarkan sejumlah masukan dari para agen distribusi gabah. Mulyadi mengatakan, pemerintah ingin memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai tata niaga, mulai dari petani, pengepul, agen, penggilingan padi, Perpadi hingga offtaker lainnya, dapat berjalan secara seimbang.

Menurutnya, keseimbangan tersebut penting agar kepentingan petani tetap terlindungi, sementara pasokan beras di masyarakat juga tetap terjaga.

“Kita mendengar masukan dari agen distribusi gabah, bagaimana nanti antara petani, pengepul, agen, Perpadi maupun offtaker lainnya ini bisa berjalan seimbang,” katanya.

Mulyadi menjelaskan, perhatian terhadap tata niaga beras semakin penting mengingat komoditas tersebut menjadi salah satu penyumbang inflasi di berbagai daerah di Indonesia.

Padahal, Lampung memiliki produksi gabah yang cukup besar. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, produksi Gabah Kering Panen (GKP) di Lampung mencapai sekitar 3,2 juta ton.

Dengan potensi produksi tersebut, Mulyadi menilai harga beras di Lampung seharusnya dapat dikondisikan dengan baik.

“Beras ini menjadi salah satu komoditas yang mempengaruhi inflasi di berbagai wilayah. Lampung sebagai penghasil sekitar 3,2 juta gabah kering panen, seyogyanya kondisi harga beras bisa terkondisi dengan baik. Inilah porsi tata niaga yang harus kita jaga,” jelasnya.

Selain persoalan distribusi, dalam pertemuan tersebut para agen juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya. 

Di antaranya mengenai mekanisme pembayaran oleh Bulog yang dinilai perlu mendapat perhatian, serta perlunya kesepakatan antara pelaku distribusi dengan Perpadi dan pihak penggilingan atau pabrik.

Pemprov Lampung berharap berbagai persoalan tersebut dapat dicarikan solusi bersama agar rantai distribusi gabah dan beras tetap berjalan dengan baik.

Mulyadi mengatakan, kondisi pasokan pangan saat ini juga perlu menjadi perhatian karena memasuki periode pasokan yang terbatas atau under supply menjelang akhir tahun.

“Kondisi saat ini memang sudah memasuki bulan-bulan under supply. Karena itu, kondisi ini harus bisa kita sikapi secara berimbang agar ketersediaan pangan tetap terjaga,” katanya.

Menurutnya, keseimbangan antara ketersediaan pasokan, distribusi dan harga menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pangan di Provinsi Lampung.

Pemerintah pun mendorong agar harga beras di tingkat masyarakat tetap berada dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kita harapkan harga bisa terkondisi dengan baik dan tetap sesuai dengan HET. Ini menjadi bagian dari upaya kita bersama menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi di Provinsi Lampung,” pungkasnya. (*)